Sambutan Presiden RI pada Peresmian Pembukaan Bali Democracy Forum ke-3, Denpasar, 9 Desember 2010

12/17/2010

 

 

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

PERESMIAN PEMBUKAAN

BALI DEMOCRACY FORUM KE 3

 

 Denpasar, 9 Desember 2010

  

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastyastu, Yang Mulia, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam; Yang Mulia, Bapak Lee Myung-bak

[: i myung bak], Presiden Korea Selatan; Yang Mulia, Bapak Xanana Gusmao, Perdana Menteri Timor Leste. Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Hari ini, kita kembali dapat menghadiri Bali Democracy Forum, yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya di Pulau Dewata yang indah ini.


Pulau Bali kembali menjadi saksi sejarah bagi tekad dan komitmen kita bersama, untuk memajukan nilai-nilai demokrasi di kawasan Asia, melalui saling berbagi pengalaman dalam berdemokrasi. Pada waktunya nanti, Bali akan menjadi ikon dan pusat nilai-nilai demokrasi di Asia, melengkapi citra Bali yang dikenal dari keindahannya, dan dari kearifan lokal masyarakatnya.

Melalui  Bali Democracy Forum kita dapat bertukar fikiran,  berdialog, dan memecahkan berbagai hambatan  mengenai  demokrasi. Kita juga  akan banyak saling belajar dengan  mendengar pengalaman, kemajuan, dan penerapan demokrasi  di  berbagai negara di Asia. 


Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat mengikuti forum yang sangat penting dan terhormat ini, kepada para delegasi dari negara-negara di Asia, dan para pengamat dari dalam dan luar negeri. 

Secara khusus saya ingin  menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Presiden Korea Selatan,  Yang Mulia Lee Myung-bak [: i myung bak], yang akan menjadi co-chair dalam forum ini. Saya berharap, Yang Mulia dengan pengalaman,  dinamika,    perkembangan, dan kemajuan  demokrasi di  Korea Selatan, dapat memberikan kontribusi yang besar kepada Forum bersama ini.


Penghargaan yang sama, juga ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam; Yang Mulia Xanana Gusmao, Perdana Menteri Timor Leste; dan para delegasi dari negara-negara sahabat; serta  para pengamat, yang sejak awal digelarnya forum ini senantiasa hadir dan mengikuti dengan seksama. Kehadiran Yang Mulia pada   Bali Democracy Forum sejak digelar untuk pertama kalinya pada tahun 2008 lalu,  sangatlah penting dan berarti bagi kematangan dan kemajuan demokrasi di Asia.

Hadirin sekalian  yang saya hormati,

“Demokrasi dan Upaya Mendorong Perdamaian dan Stabilitas” yang menjadi tema sentral pada forum ini, saya nilai tepat dan relevan. Tepat, karena memang salah satu tantangan utama bagi sebagian besar demokrasi di dunia adalah, bagaimana mencapai stabilitas, yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan didambakan oleh masyarakat kita.  Dan memang tidak ada formula yang baku tentang  bagaimana demokrasi dapat bergandengan dengan stabilitas, karena setiap Negara mempunyai caranya sendiri.  Selain itu, kita masih menghadapi situasi ekonomi dan politik internasional yang masih labil dan terus bergulir, dan kita semua perlu terus menjaga solidaritas untuk menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Demokrasi terus tumbuh dan berkembang, dengan dinamikanya yang khas dan unik di berbagai negara.   Tidak ada istilah demokrasi telah selesai.

Dan relevan, karena demokrasi harus menghasilkan “democratic dividend”, yang dirasakan langsung utamanya oleh masyarakat di negara masing-masing, dan berimbas ke berbagai kawasan lainnya. Demokrasi merupakan sebuah proses  untuk meningkatkan  kesejahteraan, keadilan, serta kesamaan hak dan kebebasan setiap umat manusia. Demokrasi harus dapat menciptakan   rasa aman, tenteram, dan damai bagi masyarakatnya.  Demokrasi, jika dijalankan dengan benar dan sungguh-sungguh, dapat menciptakan perdamaian dan stabilitas yang hakiki.   Inilah sesungguhnya esensi dari demokrasi yang kita jalankan bersama.  

Saudara-saudara,


Saya  ingin berbagi pengalaman, mengenai perkembangan yang telah dijalani dan dirasakan selama lebih dari satu dekade di Indonesia. Sejak menjalani reformasi di tahun 1998/1999, Indonesia mengalami sebuah proses demokratisasi.  Reformasi telah mengubah tatanan politik, tata kelola pemerintahan dan etika bernegara. 

Buah reformasi yang dapat dirasakan adalah perubahan sistem politik yang semula sentralistik, menjadi desentralistik. Pemilihan umum berlangsung jujur, adil, terbuka, dan transparan. Presiden dan  Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula para kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dipilih secara langsung. Dinamika demokrasi tumbuh subur dan kian semarak.


Demokrasi,  juga telah berkontribusi dalam mengatasi konflik yang berkepanjangan.   Pendekatan dialog dan solusi damai, ternyata  dapat menyelesaikan masalah Aceh, setelah dilanda konflik lebih dari tiga dekade. Kami sadar, bahwa pendekatan militer saja tidak akan  pernah dapat menyelesaikan masalah.  Harus ada solusi politik melalui cara dialog yang persuasive. Alhamdulillah, dengan pendekatan win-win solution, konflik bersenjata di Aceh dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat. 

Dalam perspektif serupa, demokrasi juga dapat berkontribusi bagi penyelesaian konflik dan beban sejarah dalam hubungan antar bangsa. Sebagai sesama negara demokrasi, Indonesia dan Timor Leste bersepakat membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau residual issues yang mengemuka, menjelang dan segera sesudah jajak pendapat di tahun 1999, dengan berorientasi ke masa depan.

Saudara-saudara,


Indonesia juga dapat menangani permasalahan terorisme dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi.  Terorisme adalah kejahatan yang “extra-ordinary”, karenanya harus dicegah dan diberantas.  Namun, upaya penanggulangan terorisme ini tidak boleh meniadakan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak kebebasan individu. 

Berbagai fakta perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia  telah menghasilkan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. 

Belajar dari pengalaman itulah, dapat saya katakan, bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya.  Bukan pula sesuatu yang dapat dipaksakan dari luar. Demokrasi harus ditumbuhkan dari dalam masyarakat itu sendiri, (home grown), melalui pemberian kesempatan dan ruang yang lebih luas serta pemberdayaan mereka.  Demokrasi yang dipaksakan dari luar, bisa menimbulkan komplikasi politik, dan dalam perkembangannya bisa kehabisan tenaga dan daya dorongnya.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Berangkat dari pengalaman Indonesia, pada tingkat nasional, setidaknya terdapat tiga poin penting yang dapat kita petik:

Pertama, demokrasi memberikan ruang bagi seluruh elemen bangsa, untuk dapat berdialog dan menyelesaikan permasalahan dengan cara damai; 


Kedua, alam demokrasi memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, sesuai aturan main yang berlaku. Demokrasi membuka peluang kepada siapapun untuk berbicara dan berpendapat, sesuai koridor dan kesepakatan bersama. Demokrasi merupakan sarana untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa; dan   


Ketiga, alam demokrasi menuntut berfungsinya secara efektif seluruh pilar demokrasi.  Perangkat hukum harus dapat berfungsi efektif. Keseimbangan antara peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berjalan pada arah yang benar. Penegakan hukum harus konsisten dan tidak boleh pandang bulu. Tata kelola pemerintahan (good governance) harus berfungsi dengan baik. Dan, kebebasan harus berjalan bergandengan dengan rule of law.  Seluruh pilar dan elemen itulah, yang dapat memastikan terpeliharanya kehidupan bernegara yang demokratis, damai dan stabil. 

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Pada tingkat regional dan global, saya berpendapat, bahwa penyelesaian berbagai permasalahan dan tantangan di abad ke-21  harus kita jalankan  secara  transparan dan demokratis. Arsitektur yang demokratis akan berdampak terhadap tansparansi kebijakan dan “predictable behavior”, yang dapat menjamin terciptanya rasa saling percaya atau confidence building.  Ketegangan yang terjadi dalam hubungan internasional dewasa ini, banyak yang disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan atau bahkan kesalahpahaman. 

Melihat realitas yang ada di kawasan, dapat saya katakan, bahwa selama ini  kerjasama dan integrasi kawasan Asia pada berbagai tingkatannya---khususnya di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik---lebih terfokus pada aspek ekonomi, yaitu upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan (development gap). Padahal, pada kenyataannya terdapat keperluan mendesak untuk mengatasi ’political development gap’ yang belum banyak disentuh. Jika tidak diantisipasi secara cermat, kesenjangan pembangunan politik itu,  dapat berujung pada gangguan pembangunan, instabilitas politik, dan ancaman keamanan di kawasan. Disinilah titik penting bagi adanya pemahaman atas perdamaian dan demokrasi secara lebih baik,  yang  harus diangkat sebagai bagian dari kerjasama di kawasan.

Sama pentingnya dengan itu, reformasi arsitektur keuangan dan ekonomi global yang demokratis, dan yang juga didorong oleh forum G-20, harus dilakukan. Hal ini saya nilai penting guna memastikan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang dan berkelanjutan. Pengambilan keputusan dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia,  harus mencerminkan asas transparansi dan demokrasi. Representasi suara dari negara berkembang, juga harus terus ditingkatkan di lembaga-lembaga keuangan internasional ini.

Dan pada tataran global, saya sungguh berharap adanya reformasi Dewan Keamanan PBB yang lebih demokratis, transparan, dan representtatif.  Ini sangat penting untuk dapat secara efektif menjalankan mandatnya, bagi  terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Reformasi badan PBB lainnya yang lebih adaptif, responsif dan efektif  harus dilanjutkan, untuk memastikan masyarakat dunia mampu mengatasi berbagai permasalahan global, seperti kebutuhan pangan dan energi, pengurangan kemiskinan serta pencapaian MDGs,  dan dampak perubahan iklim.  

Pendek kata, sistem yang demokratis dan transparan sangat diperlukan juga pada tingkat regional dan global. Hanya dengan menerapkan asas yang berkeadilan, persamaan, dan transparansi, maka perdamaian dan stabilitas baik pada tingkat kawasan dan global dapat kita wujudkan dan kita pelihara bersama.  

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dari apa yang saya kemukakan tadi, maka sesungguhnya  salah satu esensi dari demokrasi adalah, bagaimana kita dapat memberdayakan seluruh elemen bangsa, untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat kita semua.  Kita juga harus memastikan,  agar segenap komponen bangsa dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, dan pencapaian kesejahteraan bagi  kita semua.


Akhirnya, saya sungguh berharap forum  yang penting ini dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif, terhadap peran demokrasi bagi penciptaan perdamaian dan stabilitas.  Perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat utama bagi upaya kita semua untuk mensejahterakan rakyat.  Apalagi hari ini, 9 Desember, bertepatan juga dengan Hari Anti Korupsi se- dunia.  Demokrasi yang mensejahterakan rakyat, pasti tidak membuka ruang sedikitpun bagi praktik-praktik korupsi.

Dengan terlebih dahulu memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanir-rahim, Bali Democracy Forum ke-3, saya nyatakan dengan resmi dibuka.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti Shanti Shanti Om
 

Denpasar, 9 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO