Kunjungan Delegasi PPATK Dalam Regional Review Groups ICRG-FATF Canberra, 17 Januari 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegasi Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) telah melakukan kunjungan ke Canberra (Canberra) pada tanggal 17 Januari 2011 untuk bertemu dengan Asia-Pacific Regional Review Group (RRG). Pertemuan tersebut digunakan sebagai bagian dari reviewing dan monitoring perkembangan yang telah dicapai Indonesia dalam menyempurnakan rezim anti pencucian uang. Dalam kunjungan dimaksud, Delegasi PPATK RI sendiri dipimpin oleh Sdr. Djoko Kurnijanto , Ketua Kelompok Kerjasama Luar Negeri PPATK. Dalam penjelasan mengenai perkembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia, delegasi PPATK RI menyampaikan beberapa kemajuan diantaranya telah diundangkannya Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang No. 8 tahun 2010. Beberapa aturan baru yang dimuat dalam UU 8/2010 yaitu memperluas cakupan pihak-pihak pelapor dari sebelumnya hanya sebatas otoritas jasa keuangan menjadi penyedia barang dan jasa, termasuk di dalamnya agen perumahan, pengadaian, agen penjualan kendaraan bermotor dan penjualan barang antik. Di samping itu dalam UU 8/2010 mempertegas cumulative indictment dan sistem multi-investigator dalam penanganan dugaan pencucian uang. Peran sebagai penyidik dalam kasus pencucian uang yang selama ini hanya dilakukan oleh Polri dan melalui UU 8/2010 diperluas mencakup Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Disamping pertemuan dimaksud, Delegasi PPATK juga melakukan pertemuan dengan Anti-Money Laundering Assistance Team AGD. Dalam pertemuan, pihak AGD menyampaikan beberapa usulan program kerjasama peningkatan kapasitas bagi penegak hukum di Indonesia, antara lain melalui berbagai workshop dan legislative review khususnya atas RUU Pemberantasan Pendanaan Teroris dan RUU Perampasan Aset. Di akhir pertemuan kedua pihak menyepakati beberapa kerjasama nyata dalam menunjang implementasi UU 8/2010 dan peraturan pelaksanaannya, dan penuntasan RUU Counter Financing of Terrorsim. Kedua pihak juga sepakat untuk merealisasikan beberapa bidang kerjasama penegakan hukum yang meliputi semua instansi penegak hukum terkait di Indonesia. Dalam kunjungan kerja delegasi PPATK RI ini, KBRI Canberra juga telah telah memfasilitasi diskusi terbatas antara PPATK dengan masyarakat, mahasiswa dan staf KBRI yang bertempat di KBRI Canberra. Dalam diskusi tersebut, Delegasi PPATK memaparkan revitalisasi fungsi, tugas dan wewenang PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan tetap mengacu pada international best practice. Diskusi tersebut menarik perhatian masyarakat umum mengingat perkembangan penanganan kasus-kasus di Indonesia akhir-akhir ini dan didorong pula oleh keinginan memperoleh informasi serta memberikan kontribusi pada semakin tegaknya hukum di tanah air. Pertemuan semacam ini selain sebagai sarana sosialisasi dan tukar pandangan serta sebagai salah satu upaya untuk mensinergikan berbagai pemikiran positif dan ide-ide inovatif yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan bagi pelaksanaan tata kelola/tata pemerintahan yang semakin akuntabel dan transparan. Canberra, 17 Januari 2011