Kebijakan Pemerintah Uruguay di Bidang Politik

9/1/2009

 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG POLITIK
  1. Pada tanggal 31 Oktober 1999 telah dilangsungkan pemilihan presiden dengan hasil dua calon mendapatkan suara terbanyak yaitu Tabare Vazquez dari Encuentro Progresista y Frente Amplio (38%) dan Jorge Batlle dari Partai Colorado (31% ). Karena tidak ada yang berhasil memenangkan suara 51 %, maka akan dilaksanakan lagi pemilihan pada tanggal 28 November 1999 diantara kedua calon tersebut.
  2. Dalam pemilihan presiden tahap kedua tanggal 28 Nopember 1999 Jorge Batlle berhasil dengan 52% suara, dan Luis Hierro Lopez terpilih sebagai wakil presiden. Dalam pidato kemenangannya, Jorge Batlle kembali menegaskan untuk meneruskan stabilitas nasional dan kebijakan politik luar negeri seperti yang berlangsung selama ini. Konsentrasi hubungan luar negerinya tetap berorientasi pada Mercosur dan kawasan Amerika. Pada tanggal 1 Maret 2000, Presiden terpilih Jorge Batlle Ibanez telah dilantik di Montevideo.
  3. Pada tahun 2000 dibentuk sebuah komisi dengan tugas untuk menyelidiki nasib dari 160 orang yang hilang selama kekuasaan militer (tahun 1973-1989). Kelompok militer yang berkuasa saat itu terpaksa menginterogasi lawan politiknya karena berhadapan dengan gerilyawan Tupamaros aliran Sosialis Komunis sejak tahun 1962. Bahkan Duta Besar Inggris untuk Uruguay, Geoffrey Jackson pada tahun 1971 diculik selama 8 minggu, kemudian dibebaskan setelah beberapa tokoh Tupamaros dibebaskan dari penjara. Di tahun 1985 kelompok militer dan politik setuju untuk kembali ke pemerintahan yang konstusional sekaligus melepas para tahanan serta memberi amnesty kepada anggota angkatan bersenjata Uruguay yang dituduh melanggar hak-hak asasi manusia.
  4. Pemerintah Uruguay pada bulan April 2002 memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba, setelah negara sosialis komunis tersebut menuduh Uruguay berpihak kepada Amerika Serikat untuk mensponsori sebuah resolusi PBB yang intinya supaya Kuba melaksanakan reformasi Hak-hak Asasi Manusia.
  5. Presiden Uruguay, Jorge Batlle telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, George Bush di Washington D.C. tanggal 24 April 2003. Meskipun tidak mendukung A.S. dalam perang terhadap Irak namun Presiden Batlle menawarkan bantuan kemanusiaan untuk negara Timur Tengah tersebut, selain itu disetujui pula upaya memperluas perdagangan negara mereka. Sebelumnya kunjungan Presiden Batlle tersebut diprotes oleh beberapa ratus pengunjuk rasa di tengah ibu kota Uruguay, Montevideo pada tanggal 1-23 April 2003 karena mereka menentang dominasi A.S termasuk campur tangan militernya terhadap Irak.. Kunjungan Presiden Uruguay tersebut dinilai penting karena saat ini pemerintahan Bush tengah terlibat bersama 33 negara untuk menciptakan Free Trade Zone terbesar di dunia mencakup sebagian besar kawasan Amerika mulai dari Alaska, Amerika Serikat hingga Argentina, kecuali Kuba (yang masih dikucilkan).
  6. Presiden terpilih Paraguay Nicanor Duarte berkunjung ke Uruguay pada tanggal 29 Mei 2003, dalam rangka memperkenalkan diri serta bertukar pikiran dalam berbagai isyu. Beliau didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Paraguay, Luis Castiglioni dan Dionisio Borda (yang akan ditunjuk sebagai Menteri Ekonomi setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Paraguay dilantik pada tanggal 15 Agustus 2003). Di Montevideo, Presiden terpilih Duarte telah bertemu dengan Presiden Jorge Batlle guna membicarakan potensi kedua negara untuk dikembangkan lewat kamar dagang masing-masing. Mereka sepakat bahwa Mercosur merupakan blok kawasan Amerika Selatan yang harus diperkuat dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat. Presiden terpilih Nicanor Duarte menyadari bahwa negaranya yang terletak ditengah Amerika Selatan mengandalkan keluar masuknya barang ekspor impor dari sungai Parana hingga pelabuhan laut Montevideo, Uruguay.