Kebijakan Pemerintah Paraguay di Bidang Politik

8/31/2009

 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG POLITIK

  1. Luis Angel Gonzalez (Partai Colorado) yang menggantikan Raul Cubas sebagai presiden dalam menjalankan politik dalam negerinya berusaha melakukan rekonsiliasi dengan cara merangkul semua unsur partai politik. Penerapannya diwujudkan dalam pembentukan suatu kabinet multi partai yang menghadirkan seluruh partai. Raul Cubas hanya berkuasa selama 7 bulan dan mengundurkan diri atas tuntutan rakyat karena dituduh telah bersekongkol dengan mantan Jenderal Lino Oviedo membunuh Wakil Presiden Luis Maria Argaña. Saat ini Raul Cubas dan Lino Oviedo masih berada di Brasil.
  2. Dalam rangka mengisi jabatan wakil presiden yang kosong sejak terbunuhnya Maria Luis Argana tanggal 23 Maret 1999, Pemerintah Paraguay menyelenggarakan pemilihan Wapres baru pada 13 Agustus 2000. Keluar sebagai pemenang adalah Julio Cesar Franco dari Partai Liberal Radical Autentica mengalahkan Felix Argana dari Partai Colorado.
  3. Kurang berhasilnya Pemerintahan Luis Macchi dalam menata kehidupan sosial-ekonomi Paraguay telah menyulut timbulnya antipati kelompok masyarakat tertentu. Juga tindakan yang berlebihan dalam menata struktur angkatan bersenjata telah membangkitkan semangat perlawanan simpatisan mantan Jenderal Oviedo yang masih aktif, yang pada akhirnya telah mendorong timbulnya upaya kudeta pada tanggal 18 Mei 2000 namun upaya tersebut dapat digagalkan oleh pemerintah karena sebagian besar kalangan militer masih mendukung partai Colorado. Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan bahwa demokrasi di Paraguay masih menghadapi kendala yang cukup besar.
  4. Kebijaksanaan pemerintahan Gonzalez Macchi untuk privatisasi perusahaan-perusahaan negara mendapat reaksi keras dari buruh setempat. Paket swastanisasi yang dibahas Kongres guna mendapatkan pengesahan pada pertengahan tahun 2000 didemo oleh para buruh. Pimpinan serikat buruh antara lain Ketua Union Trabajadores del Transporte Nacional, Persio Duarte telah mempelopori pemogokan pada tanggal 22 dan 23 Juni 2000. Pada kesempatan itu ia tegaskan bahwa pemogokan akan semakin sering dilancarkan apabila pemerintah tetap tidak mendengarkan keluhan pihaknya. Protes dan ancaman tersebut dilakukan untuk mempengaruhi Kongres agar membatalkan rencana kebijaksanaan privatisasi pemerintah. Pemogokan ini didasarkan atas kekawatiran bahwa swastanisasi akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran yang pada akhirnya akan membawa penderitaan rakyat, khususnya para buruh dan keluarganya. Masyarakat juga dihantui bahwa praktek privatisasi tersebut akan semakin memperlebar jurang pemisah di dalam masyarakat. Pemogokan tersebut tampaknya merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan sindikat buruh. Selama ini upaya perundingan tidak mampu merubah pendirian pemerintah untuk mengurunkan niatnya melaksanakan swastanisasi.
  5. Dalam pemilu tanggal 27 April 2003, Luis Gonzalez Macchi tidak ikut serta sebagai calon sehingga partai Colorado mengandalkan Nicanor Duarte yang berpengalaman di bidang media massa dengan niatnya untuk konsentrasi pada perbaikan ekonomi sosial. Nicanor Duarte berhasil memperoleh 37,14% suara, sedangkan Julio Cesar Franco (dari Partai Liberal Radical Autentico) memperoleh 23,95% suara dan Pedro Fadul (dari Movimiento Patria Querida) memperoleh 21,28% suara dalam pemilu tersebut. Dengan pengumpulan suara tersebut maka Nicanor Duarte keluar sebagai pemenang dan berhak menduduki kursi kepresidenan untuk 5 tahun mendatang terhitung 15 Agustus 2003 menggantikan Presiden Luis Gonzalez Macchi. Kemenangan Nicanor Duarte memperpanjang masa kekuasaan Partai Colorado di Paraguay karena para pemimpin partai tersebut telah berkuasa sejak tahun 1947 tanpa terputus. Guna menjaga stabilitas politik maka presiden terpilih Nicanor Duarte mengajak kedua tokoh oposisi tersebut untuk berkerja sama. Pada awal Juni 2003 Presiden terpilih Duarte bertemu dengan keduanya dalam upayanya untuk mencapai titik temu bagi penyusunan kabinet menjelang tanggal 15 Agustus 2003.
  6. Hubungan luar negeri Paraguay akhir-akhir ini didominasi oleh usaha pemerintah meminta ekstradisi Raul Cubas, dan Lino Cesar Oviedo dari Brazil serta ekstradisi mantan Menteri Pertahanan dari Uruguay, Jose Segovia Boltes. Permintaan ekstradisi tersebut hingga kini belum juga terwujud. Meskipun demikian, masalah ini tidak sampai mengganggu hubungan bilateral Paraguay dengan kedua negara tetangga itu.
  7. Paraguay sebagai negara yang mulai menerapkan kehidupan demokrasi secara transparan kini selalu berupaya untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. Hubungan Paraguay dengan negara tetangga dekat lainnya yakni Bolivia serta Argentina dan negara-negara sekitarnya seperti Chile serta Peru berlangsung dengan harmonis.
  8. Rakyat Paraguay mengharapkan supaya pergantian pimpinan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya sarana transportasi darat dan udara. Pelayanan kereta api terhenti sejak 3 tahun yang lalu (padahal Paraguay dikenal sebagai negara yang pertama kali menggunakan kereta api pada tahun 1816 di Amerika Latin). Sedangkan perusahaan penerbangan nasional LAP (Lineas Aero Paraguay) lumpuh pada tahun 2001. Sementara perusahaan penerbangan TAM (Transporte Aereo de Mercosur) milik Brasil melayani penerbangan berkala dari Paraguay ke luar negeri. Dari berbagai media massa diperoleh keterangan bahwa presiden terpilih Nicanor Duarte memberi prioritas untuk perbaikan ekonomi sosial Paraguay. Beliau dan wakil presiden terpilih Luis Castiglioni dijadwalkan dilantik pada tanggal 15 Agustus 2003.
  9. Dalam pelaksanaan politik luar negerinya, Paraguay melakukan pendekatan pragmatis dan memandang kerjasama kawasan Amerika khususnya Amerika Latin yaitu Mercosur dan Organization of American States (OAS) sangat penting. Negara ini mendukung terus dilaksanakannya kerjasama antara kelompok regional. Dalam kaitan ini Paraguay selalu mendorong pelaksanaan kerjasama dengan Uni Eropa dan Ibero Americana. Keikutsertaannya dalam forum konsultasi Asia Timur-Amerika Latin merupakan salah satu refleksi dari niat itu. Dalam upaya menciptakan dan memelihara perdamaian serta keamanan internasional, Paraguay selalu mendasarkan kebijakannya pada mekanisme sistem Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).