Political

​a.     Profil Negara

Belgia dengan ibukota di Brussel merupakan sebuah negara dengan sistem politik monarki konstitusional, federal, demokrasi parlementer dengan nama resmi Kerajaan Belgia (Kingdom of Belgium). Negara ini memiliki luas wilayah 30.528 km2 dan berbatasan dengan Belanda, Laut Utara (utara), Perancis (barat, selatan), Jerman (timur). Saat ini Kepala Negara Kerajaan Belgia adalah Raja Philippe (sejak 21 Juli 2013) dan Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri Charles Michel (sejak 11 Oktober 2014). Posisi Menteri Luar Negeri dijabat oleh Didier Reynders (sejak 6 Desember 2011). 

Parlemen di negara ini berbentuk bikameral yang terdiri atas Senat (Majelis Tinggi) dan Chamber of Representative (Majelis Rendah). Partai yang berkuasa saat ini adalah Koalisi N-VA (New Flemish Alliance), CD&V (Christian Democratic & Flemish), Open Vld (Open Flemish Liberals and Democrats), dan MR (Reformist Movement) (sejak 7 Oktober 2014).

Populasi negara sebanyak 11,3 juta jiwa (est. 2015 *sumber IMF) dan memiliki bahasa nasional yang terdiri atas Bahasa Perancis, Belanda dan Jerman. Belgia termasuk dalam negara yang menganut mata uang Euro dan memiliki GDP (PPP) sebesar USD 494,62 miliar (est. 2015), USD 483,33 miliar (2014) dan USD 470,50 miliar (2013) * (sumber: IMF). Selain itu GDP (PPP) per kapita Belgia berdasarkan data dari IMF sebanyak USD 43.629 (est. 2015), USD 43.139 (2014) dan USD 42.153 (2013). Pertumbuhan ekonomi Belgia (data IMF) sebesar 1,34% (est. 2015), 1,07% (2014) dan 0,29% (2013) dan dengan cadangan devisa (data IMF) sebesar USD 24,37 miliar (Januari 2016). 

 Belgia memiliki peringkat kredit (per Januari 2016) AA (Standard & Poor's), Aa3 (Moody's) dan AA (Fitch)

Komoditas ekspor utama Belgia adalah minyak olahan (11,0%), mobil (6,1%), obat-obatan (5,1%), berlian (4,0%), gas alam (4,2%), vaksin (2,5%), polietilena (1,4%), lempeng besi (1,1%) (sumber: Belgium National Institute of Statistics)

Keikutsertaan Belgia dalam Organisasi Internasional (sumber: CIA Factbook) antara lain di AfDB, ADB, Australia Group, BIS, Benelux, CE, EMU, EAPC, EBRD, EIB, CERN, ESA, EU, FAO, G9, G10, IADB, IAEA, IBRD, ICC, ICAO, ICCt, Interpol, IDA, IEA, IFRCS, IFC, IFAD, IHO, ILO, IMO, IMSO, IMF, IOC, IOM, ISO, ICRM, ITU, ITSO, ITUC, IPU, MIGA, NATO, NEA, NSG, OIF, OECD, OSCE, OPCW, OAS (observer), Paris Club, PCA, Schengen, SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIS, MONUC, UNRWA, UNTSO, UNU, WADB, WEU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
 

b.    Hubungan Bilateral RI-Belgia

​Indonesia dan Belgia membuka hubungan diplomatik pada Desember 1949. Kedutaan Besar RI di Brussel merangkap Uni Eropa, NATO dan organisasi internasional lainnya yang saat ini dikepalai oleh Duta Besar RI, Bapak Yuri Octavian Thamrin. Sementara, Kedutaan Belgia di Jakarta merangkap Timor Leste dan ASEAN dengan Duta Besar Patrick Hermann (penyerahan credentials: 14 Oktober 2014)

Indonesia dan Belgia saat ini masih dalam tahap menyusun Kemitraan Strategis.
 

c.    Gambaran umum hubungan bilateral RI- Belgia

Hubungan bilateral Indonesia-Belgia dimulai sejak Belgia menjadi anggota Komisi Tiga Negara bersama Australia dan Amerika Serikat pada tahun 1947. Hubungan diplomatik Belgia-Indonesia sejak tahun 1949 secara umum berlangsung dengan baik tanpa ada persoalan-persoalan yang mengganggu. Peningkatan hubungan Indonesia dengan Belgia selama 5 tahun terakhir berlangsung di tengah situasi lingkungan strategis di mana Belgia beserta negara-negara Eropa lainnya baru pulih dari krisis keuangan Eropa, belum mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan, jumlah pengangguran yang cukup tinggi, dan kemunduran kehidupan sosial politik.

Kerjasama dibidang Politik

Hubungan Indonesia-Belgia telah dijalin sejak Belgia menjadi anggota Komisi Tiga Negara (KTN) bersama Australia dan Amerika Serikat pada tahun 1947. Melalui Komisi Tiga Negara, Belgia terlibat dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda menyangkut kedaulatan RI yang kemerdekaannya telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tahun 1949 Belgia merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan RI. Pada bulan Desember 1949 Indonesia membuka perwakilan untuk Kerajaan Belgia.

Pemerintah Belgia menyambut baik proses demokratisasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu 1999 dan 2004 yang berlangsung sukses dan demokratis, mendapatkan respon yang positif dari berbagai kalangan di Belgia.

Hubungan bilateral Belgia-Indonesia secara umum berlangsung dengan baik tanpa ada persoalan-persoalan yang mengganggu.

Belgia selalu mengemukakan dukungannya bagi integritas dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dukungan Belgia tersebut senantiasa ditegaskan dalam berbagai kesempatan dalam forum pertemuan resmi.

Pemerintah Belgia memberikan tanda jasa Commandeur de l'Ordre de Leopold kepada Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla, serta Officier de l'Ordre de Leopold kepada mantan Kepala BKPM Mohamad Hidayat, pada tanggal 6 Februari 2009 di Brussel.

Menlu RI melalukan pertemuan bilateral dengan Menlu Belgia di Brussel tanggal 9 Juli 2015, dan telah membahas isu-isu, antara lain: (i) bebas visa Schengen bagi WNI; (ii) rencana kunjungan mis dagang Belgia ke Indonesia, Maret 2016; (iii) Europalia Indonesia 2017; (iv) akses pasar Eropa; (v) peningkatan investasi; (vi) PBV RI-Benelux; dan (vii) isu khusus terkat penyiaran TV5 Monde di Indonesia.

Pada tanggal 5 November 2015 di Luksemburg, kedua Menlu telah melakukan pertemuan bilateral di sela-sela 12th ASEM FMM. Keduanya membahas rencana misi dagang Belgia ke Indonesia tahun 2016 yang akan dipimpin Putri Astrid, pengaturan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, festival Europalia Indonesia 2017, dan undangan kepada Belgia untuk menghadiri konferensi internasional Islam di Indonesia.

Mekanisme bilateral

Indonesia dan Belgia belum memiliki mekanisme forum konsultasi bilateral. Kedua negara saat ini sedang menyusun Joint Plan of Action (JPoA) between Indonesia and Belgium sebagai landasan FKB, yang memuat target kerja sama yang lebih konkrit melalui kegiatan yang spesifik dan terukur.

Kerja Sama Pertahanan

Kerja sama pertahanan kedua negara difokuskan pada industri strategis dan alutsista, yaitu kerja sama antara PT. Pindad dengan dua perusahaan Belgia, CMI Defence dan FN Herstal.

d.    Perkembangan domestik Belgia

Sejarah singkat

Nama Belgia berasal dari salah satu suku bangsa Keltik, yaitu Belgae. Bangsa Belgae tunduk kepada kekuasaan Romawi semenjak abad pertama Sebelum Masehi dan hingga 300 tahun sesudahnya, Belgia yang dikenal sekarang ini menjadi salah satu provinsi Romawi.

Pada tahun 1519 – 1713 Belgia dikuasai oleh Spanyol dan pada tahun 1713 – 1794 dikuasai oleh Austria. Pada periode abad ke-12 hingga abad ke-17, kota-kota utama seperti Ghent, Brugge, Brussel dan Antwerpen menjadi sentra-sentra perdagangan, industri dan kesenian Eropa.

Menyusul Revolusi Perancis, Belgia diduduki oleh Napoleon Bonaparte sejak tahun 1795. Setelah Napoleon kalah dalam pertempuran Waterloo, 20 kilometer sebelah selatan Brussel, Belgia dipisahkan dari Perancis dan berdasarkan Kongres Wina tahun 1815 menjadi wilayah Belanda.

Pada tanggal 4 Oktober 1830 Belgia menyatakan kemerdekaan dari Belanda dengan Leopold of Saxe-Coburg-Gotha (Leopold I) sebagai raja Pertama Belgia. Penobatan Raja Leopold I tanggal 21 Juli 1831 selanjutnya diperingati sebagai hari nasional Belgia.

Dari tahun 1914 hingga 1940, Belgia diinvasi oleh Jerman. Dinamika kekuasaan atas wilayah Belgia menjadikan zzBelgia sebagai salah satu pendorong utama konsep keamanan kolektif yang menjadi kerangka kerja sama Eropa dan Atlantik Utara; dalam pembentukan Uni Eropa dan NATO.

Belgia terbagi atas 3 daerah (Daerah Vlaanderen, Daerah Ibu Kota Brussel, Daerah Wallonia), dan 10 provinsi (Antwerpen, Hainaut, Limburg, Liege, Luksemburg, Namur, Vlaanderen  Barat, Vlaanderen Timur, Brabant Vlaams, Brabant Wallon).

Belgia menganut sistem politik monarki konstitusional. Raja Philippe naik tahta pada tanggal 21 Juli 2013, setelah Raja Albert II melakukan abdikasi karena alasan kesehatan.

Sejak tahun 1995, Belgia berbentuk negara federal. Terdapat 3 tingkatan pemerintahan di Belgia, yaitu Pemerintah Federal, Pemerintah Regional, dan Dewan Komunitas.

Pemerintahan Belgia

Pada tanggal 11 Oktober 2014, Raja Philippe melantik pemerintahan federal baru Belgia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Charles Michel. Pemerintahan PM Michel mendapatkan mosi percaya dari Chamber of Representatives pada tanggal 16 Oktober 2014. Menlu Didier Reynders kembali menjabat sebagai Deputi PM dan Menteri Luar Negeri dan Eropa dalam kabinet PM Michel.

Kabinet PM Michel adalah koalisi tengah-kanan yang terdiri dari partai komunitas Flemish/berbahasa Belanda (Open Vlaamse Liberalen en Democraten/Open-VLD, Christen-Democratisch en Vlaams/CD&V, Nieuw-Vlaams Alliantie/N-VA) dan partai MR dari komunitas Francophone/berbahasa Perancis.

Partai Sosialis (PS) yang dipimpin mantan PM Belgia Elio Di Rupo, mendapatkan suara terbanyak ke-dua di pemilu federal 2014, dan menjadi oposisi.

Sebagaimana dilontarkan PM Michel dalam pidato pelantikannya, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan baru mengarah ke kebijakan liberalisme pasar, antara lain pengurangan pajak perusahaan.

Pemerintahan baru PM Michel tetap akan menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan masyarakat Belgia mengingat semakin tajamnya perseteruan antara komunitas Flemish yang secara tradisional beraliran kanan di politik, dengan komunitas Francophone yang beraliran kiri. Diprediksi PM Michel yang berasal dari komunitas Francophone akan menghadapi tantangan untuk menjalankan pemerintahan yang didominasi oleh partai Flemish secara efektif.

Di bidang ekonomi, pemerintahan PM Michel dituntut untuk menghadapi masalah meningkatnya angka pengangguran (8,5% di tahun 2014, dari 7,2% di tahun 2012). Lebih lanjut, pemerintahan baru juga menghadapi tantangan untuk menggalang dukungan dari kalangan buruh dan serikat pekerja.

Kebijakan Luar Negeri

Belgia melaksanakan kebijakan luar negeri yang aktif (active foreign policy). Brussels merupakan kota bagi kantor pusat Uni Eropa, NATO, World Customs Organisation (WCO), dan Benelux General Secretariat.

Dalam rangka peringatan Hari HAM internasional, Menlu Belgia Didier Reynders, pada kesempatan policy statement tanggal 13 November 2014 di hadapan Parlemen Federal, menegaskan kembali komitmen terhadap pemajuan dan perlindungan HAM, penghapusan hukuman mati, penegakan hukum, hak-hak perempuan, perlawanan terhadap segala bentuk diskriminasi termasukLGBT, dan perlindungan hak-hak fundamental seperti kebebasan berpendapat. Isu HAM merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan luar negeri Belgia.

​e.    Perbandingan Belgia dengan Indonesia

PembandingIndonesiaBelgia
Luas Wilayah1.904.569 km2 30.528 km²
Penduduk *(Sumber: IMF)255,5 juta jiwa (est. 2015)11,2 juta jiwa (2014)
GDP PPP Per Kapita *(Sumber: IMF)USD 11.112 (est. 2015)USD 43.629 (est. 2015)
GDP PPP *(Sumber: IMF)USD 2,84 triliun (est. 2015)USD 494,62 miliar (est. 2015)
Cadangan DevisaUSD 105,93 miliar (Desember  2015)USD 24,37 miliar (Januari 2016)    
*(Sumber: IMF)
Investasi Asing Langsung

USD 29,28 miliar (2015)

*(Sumber: BKPM RI)

USD 12,41 miliar (2014)

*(Sumber: World Bank)

Nilai Perdagangan Internasional

USD 292,98 miliar (est. 2015)

*(Sumber: BPS RI)

USD 924,97 miliar (2014)

*(Sumber: Belgium National Institute of Statistics)

 

 

*****