Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Apply for Visa Here: ONLINE!     |       Selamat Datang Di Website KBRI Brussel     |       

Profil Negara dan Kerjasama

Belgia

Informasi Singkat
Politik dan Pemerintahan

Struktur politik: Organisasi antar-pemerintah yang hibrid dan bersifat supranasional.

Negara Anggota: 27 negara: Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Perancis, Hongaria, Inggris Raya, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.

Kandidat: Albania, Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Kroasia, Makedonia, Serbia, dan Turki.

Ibu kota: Brussel, Belgia

Pembentukan Resmi sebagai Uni Eropa: 7 Februari 1992 (penandatanganan Traktat Maastricht).

Hari Uni Eropa: 9 Mei, dikenal sebagai “Schuman Day”, merupakan peringatan atas gagasan Robert Schuman mengenai pembentukan European Coal dan Steel Community.

Bendera Uni Eropa: Duabelas bintang berwarna kuning membentuk lingkaran di atas dasar warna biru. Bendera ini wajib dikibarkan berdampingan dengan bendera nasional negara anggota di tempat-tempat kenegaraan.

Bendera Uni Eropa

Dasar Hukum utama Uni Eropa:

  • Traktat Paris 1951: membentuk European Coal and Steel Community (ECSC);
  • Traktat-traktat Roma 1957: membentuk European Economic Community (EEC), dan European Atomic Energy Community (Euratom);
  • Single European Act, Brussel, 1986;
  • Traktat Maastricht 1992: dikenal sebagai Treaty of the European Union (TEU), yang mengukuhkan Uni Eropa sebagai organisasi antar-pemerintah supranasional;
  • Traktat Amsterdam 1997;
  • Traktat Nice 2003; dan
  • Traktat Lisabon 2007 (belum berlaku): dikenal sebagai Reform Treaty.

Demografi dan Geografi

Jumlah penduduk: 499.673.300 (per 1-1-2009); pertumbuhan 0.11%/tahun; 0-14 tahun: 15,7%, 15-64 tahun: 67,2 %, 65  tahun ke atas: 17,1%.

Bahasa resmi: Bulgaria, Czech, Denmark, Belanda, Inggris, Estonia, Finlandia, Perancis, Gaelic, Jerman, Yunani, Hungaria, Italia, Latvia, Luthuania, Malta, Polandia, Portugis, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia.

Luas Wilayah: 4.324.782 km2

Peta situasi UE

Ekonomi (parameter total 27 Negara Anggota)

Mata uang: Euro (digunakan di Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Yunani, Slovenia, Siprus dan Malta.)

Gross Domestic Product (GDP PPP): US $ 14.66 triliun (estimasi 2008).

Pertumbuhan GDP: 1,5% (estimasi 2008)

GDP PPP perkapita: US $ 33.800 (estimasi 2008)

Jumlah tenaga kerja: 222,7 juta jiwa.

Tingkat pengangguran: 8,5%

Laju Inflasi: 3,7% (estimasi 2008)

Total Nilai Pasar: US % 11,64 triliun (estimasi 2006)

Sumber daya alam utama: Biji besi, gas alam, minyak, batu bara, tembaga, timbal, seng, bauksit, uranium, potas, garam, tenaga air, kayu, dan ikan.

Komoditas ekspor utama: Mesin dan peralatannya, kendaraan bermotor, pesawat terbang, plastik, obat-obatan dan kimia lain, bahan bakar, besi dan baja, metal non-besi, bubur kayu dan kertas, tekstil, daging, susu dan diversifikasi produknya, ikan, dan minuman beralkohol.

Komoditas impor utama: Perkakas mesin, kendaraan bermotor, pesawat terbang, plastik, minyak mentah, bahan kimia, tekstil, metal, bahan makanan, dan pakaian.

Komunikasi dan Transportasi

Sambungan Telepon Tetap: 238 juta sambungan (2005)

Telepon Seluler: 466 juta sambungan (2005)

Pengguna internet: 247 juta (2006)

Bandar Udara: 3.393 unit

Jaringa Kereta Api: Total 236.436 km

Jalan Raya Utama: Total 5.269.163 km

 

Deskripsi Uni Eropa

Sejarah Singkat Uni Eropa

Setelah selesainya Perang Dunia II, negara-negara Eropa yang tadinya menjadi rival bagi satu sama lain berupaya untuk memperkuat perdamaian dengan cara membentuk satu struktur organisasi bersama. Setelah berkonsultasi dengan counterpart-nya, Menlu Perancis Robert Schuman secara resmi menyampaikan gagasan pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC) pada tanggal 9 Mei 1950. Gagasan tersebut disetujui oleh Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda.

Setelah gagal membentuk suatu European Defense Community pada era ’50-an, keenam negara tersebut kemudian membentuk satu pasar bersama, dengan penetapan Traktat Roma pada tahun 1957. Peristiwa tersebut dikenal sebagai pembentukan European Economic Community (EEC) atau yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Pada saat yang sama juga dibentuk European Atomic Energy Community (EURATOM). Pembentukan MEE ditujukan untuk membebaskan pergerakan barang, modal, pekerja dan jasa.

Traktat Roma tersebut selanjutnya menjadi dasar institusional dan mekanisme pengambilan keputusan UE, yang masih diterapkan hingga saat ini. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah penghapusan bea cukai untuk barang-barang hasil produksi antar negara anggota pada 1 Juli 1968. Pada era ’60-an itu juga ditetapkan kebijakan-kebijakan baru seperti Common Agricultural Policy (CAP) dan common trade policy yang berlaku seragam di seluruh negara anggota MEE.

Keberhasilan proyek integrasi Eropa yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap menjadi dasar yang kuat untuk perluasan keanggotaan. Inggris, Irlandia dan Denmark menjadi anggota MEE pada tahun 1973.

Integrasi juga dialami oleh MEE secara substansial dengan pembentukan otoritas eksekutif untuk kebijakan-kebijakan soisial, regional, dan lingkungan hidup.

Keuntungan integrasi ekonomi MEE menjadi semakin nyata ketika terjadi krisis energi dan ekonomi pada era ’70-an, yang menjadi pemicu diluncurkannya European Monetary System pada tahun 1979. Pada tahun yang sama pemilihan langsung pertama Parlemen Eropa diselenggarakan.

Pada era ’80-an, perluasan keanggotaan terus berlangsung dengan bergabungnya Yunani (1981), Spanyol dan Portugal (1986). Perluasan tersebut mendorong MEE untuk menerapkan program-program struktural untuk mempersempit perbedaan ekonomi antar negara anggotanya.

Resesi dunia dan perbedaan internal antara negara-neagra anggota memberikan jalan bagi MEE untuk memperdalam proses integrasi, yang diwujudkan dalam Single European Act’ (SEA) pada tahun 1985 dan ‘Single Market Project’ tahun 1992. SEA menetapkan bahwa pada tanggal 1 Januari 1993 MEE menjadi satu pasar tunggal; menetapkan voting mayoritas menggantikan kesepakatan; dan menghapuskan batas dan hambatan perdagangan internal MEE melalui penetapan sekitar 300 direktif.

Setelah Tembok Berlin runtuh dan unifikasi Jerman, MEE menetapkan Traktat Uni Eropa (Treaty of the European Union) yang dikenal dengan Traktat Maastricht pada tahun 1992.

Di samping secara resmi membentuk Uni Eropa (UE) yang kita kenal sekarang, Traktat Maastricht juga menetapkan integrasi yang lebih dalam lagi, yaitu dengan membentuk satu Economic and Monetary Union (EMU) pada tahun 1999. EMU ini menjadi bagian dari pilar pertama UE, yaitu ‘Community Pillar’. Traktat Maastricht juga membentuk Common Foreign and Secuirty Policy (CFSP), yang menjadi pilar ke-2 UE; serta kerjasama Justice and Home Affairs (JHA) sebagai pilar ke-3 UE.

Pada tahun 1995 Austria, Finlandia dan Swedia bergabung dengan UE.

Menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan serta untuk mengakomodasi bertambahnya anggota, UE menetapkan Traktat Amsterdam (ditandatangani 1997) yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1999. Traktat Amsterdam menyederhanakan struktur institusional UE, dengan pokok-pokok antara lain: Komisi Eropa dapat meminta Dewan UE untuk menetapkan suatu keputusan berdasar atas voting mayoritas dan bukan consensus; menetapkan High Representative for the CFSP, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan UE.

Menyusul pemberlakukan Traktat Amsterdam, 11 negara memulai proses aksesi pada tahun 1997.

Pada bulan Mei 1998, para Kepala Negara/Pemerintahan UE menetapkan bahwa 11 negara anggota layak untuk mengadopsi mata uang tunggal. Dari 11 negara tersebut Swedia, Inggris dan Denmark menyatakan tidak akan menggunakan mata uang tungal Eropa. Pada tanggal 1 Januari 1999 Euro (€) menjadi mata uang resmi UE. European Central Bank (ECB) mulai mengedarkan uang Euro pada tanggal 1 Januari 2002. Hingga saat ini, 16 negara telah menggunakan Euro: Austria, Belgia, Siprus, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Portugal, Slovakia, Slovenia, dan Spanyol.

UE menetapkan Traktat Nice pada tahun 2003 dengan tujuan untuk merampingkan struktur institusi UE dan menjadikan organisasi supranasional tersebut menjadi lebih efisien.

Pada tahun 2004, Siprus, Republik Ceska, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia dan Slovenia bergabung dengan UE. Bulgaria dan Romania bergabung pada tahun 2007 sehingga total anggota UE adalah 27 negara. Hingga saat ini masih terdapat tiga negara kandidat, yaitu Turki, Kroasia, dan Masedonia.

Pada tahun 2005 Perancis dan Belanda menolak pemberlakuan Traktat Konstitusi (Constitutional Treaty), yang menyebabkan tertundanya agenda integrasi lebih jauh UE.

Traktat Lisbon (belum berlaku)

Menyusul kegagalan Traktat Konstitusi, Para Pemimpin Uni Eropa menandatangani dokumen Traktat Lisbon (Lisbon Treaty) atau yang dikenal juga sebagai Reform Treaty, pada 13 Desember 2009.

Pada awalnya, Traktat Lisbon direncanakan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2009, setelah diratifikasi oleh seluruh anggota UE. Namun dalam perkembangannya, sampai saat ini masih ada 4 negara yang belum menyelesaikan proses ratifikasi dokumen tersebut, yaitu Jerman (masih dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi), Polandia dan Ceko (masih belum ditandatangani oleh Kepala Negara/Pemerintahan), dan Irlandia (masih harus melewati proses referendum kedua pada Oktober 2009).

UE mengharapkan bahwa Traktat Lisbon dapat menyempurnakan institusi Uni Eropa, baik dari sisi manajemen maupun sisi mekanisme kerja. Traktat tersebut antara lain memuat ketentuan penguatan peran Parlemen, pembentukan Presiden Dewan UE, serta penunjukan Menteri Luar Negeri UE.

Schengen Agreement (1985)

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg  dan Perancis menandatangani Schengen Agreement yang berisi kesepakatan untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain.

Perjanjian ini kemudian diperluas dengan memasukkan Itali (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia (1996) dan Swiss (2009).

Kelembagaan Uni Eropa

-          European Council

-          European Commission (Komisi Eropa)

-          Council of the European Union (Dewan UE)

-          European Parliament (Parlemen Eropa)

-          Court of Justice of the European Communities (Mahkamah Eropa)

-          European Court of Auditors

European Council merupakan mekanisme tertinggi UE yang berupa pertemuan rutin antara seluruh Kepala Negara Anggota UE dan Presiden Komisi Eropa, dan bertemu paling tidak empat kali dalam satu tahun dengan tujuan untuk memberikan impetus atas berbagai isu politik terkait degan integrasi UE dan kebijakan lainnya.

Presidensi European Council dijabat secara bergantian oleh Kepala Pemerintahan Negara Anggota; periode Januari – Juni 2009 dijabat oleh Republik Ceska, dan periode Juli – Desember 2009 dijabat oleh Swedia.

European Commission (Komisi Eropa), merupakan lembaga eksekutif UE yang berwenang untuk mengusulkan peraturan kepada Parlemen Eropa dan Dewan UE; mengatur dan melaksanakan kebijakan dan bujet UE; memastikan pelaksanaan peraturan UE; dan mewakili UE di kancah internasional.

Komisi Eropa terdiri atas 27 Komisioner, satu orang dari tiap negara anggota, masing-masing komisioner bertanggung jawab terhadap satu atau lebih isu. Presiden Komisi Eropa dipilih oleh Negara Anggota dengan persetujuan Parlemen Eropa. Presiden dan Anggota Komisi ditetapkan oleh Parlemen Eropa untuk masa jabatan 5 tahun. Pengangkatan terakhir pada 22 November 2004, dan berikutnya pada tahun 2009. Presiden Komisi Eropa saat ini, Jose Manuel DURAO BARROSO, menjabat sejak 22 November 2004.

Presiden KE Jose Manuel Barroso

Presiden KE, Jose Manuel Barroso.

Council of the European Union (Dewan UE), bersama dengan Parlemen Eropa merupakan lembaga legislatif UE. Disebut juga sebagai ‘Council of the Ministers’, Dewan ini beranggotakan 27 menteri dari tiap-tiap Negara Anggota, dengan mekanisme pengambilan suara secara proporsional. Menteri yang bersidang sesuai dengan isu substansi yang dibahas. Presidensi Dewan UE diselenggarakan secara rotasi mengikuti European Council.

Tugas dan kewenangan Dewan UE: Legislasi; koordinasi kebijakan Negara Anggota; menegosiasikan dan menyelesaikan kesepakatan/perjanjian internasional; menyetujui bujet UE; melaksanakan pilar ke-2 UE: common foreign and security policy.

Sekjen Dewan UE Javier Solana

High Representative for Common Foreign and Security Policy/Sekretaris Jenderal Dewan UE, Javier Solana.

European Parliament (Parlemen Eropa), bersama dengan Dewan UE menjadi lembaga legislatif UE. Saat ini jumlah Anggota Parlemen Eropa adalah 736 orang, dengan anggota yang dialokasikan sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk masing-masing negara anggota; anggota PE dipilih secara langsung oleh penduduk Eropa untuk periode 5 tahun.

Anggota Parlemen Eropa dipilih melalui Pemilihan Umum Eropa yang terakhir digelar pada 7-9 Juni 2009. Pemilu Eropa tersebut diselenggarakan atas dasar Traktat Nice, apabila Traktat Lisbon diberlakukan maka akan terjadi penambahan menjadi 751 orang anggota.

Presiden Parlemen Eropa Jerzy Buzek

Presiden Parlemen Eropa, Jerzy Buzek.

PE dipimpin oleh seorang Presiden yang menjabat selama 2,5 tahun, dan dapat dipilih kembali. Presiden Parlemen Eropa periode 2009 – 2011 dijabat oleh Jerzy Buzek (mantan Perdana Menteri Polandia). PE berkedudukan resmi di Luksemburg; bersidang di Luksemburg, Brussel, dan Strassbourg.

Court of Justice of the European Communities (Mahkamah Eropa), merupakan lembaga yudikatif UE berwenang memastikan traktat-traktat UE diinterpretasikan dan dilaksanakan secara sama di seluruh wilayah UE, terdiri atas 27 hakim yang ditunjuk untuk masa periode enam tahun.

The European Court of Auditors memiliki wewenang untuk memastikan bahwa dana-dana UE dimanfaatkan sesuai dengan peraturan. Beranggotakan 27 orang untuk jangka waktu enam tahun.

Eropa dan Tiga “Dewan”-nya:
Yang mana satu?

î  The European Council: adalah Kepala Pemerintahan Negara Anggota UE ditambah Presiden Komisi Eropa. Merupakan lembaga tertinggi UE.

î  The Council of the European Union: pernah dikenal sebagai Council of the Ministers, beranggotakan para menteri dari tiap Negara Anggota. Bertugas mengambil keputusan detail bagi UE dan menetapkan peraturan perundangan UE.

î  The Council of Europe: bukan merupakan institusi formal UE. Beranggotakan 47 negara Eropa, termasuk seluruh negara anggota UE; Dewan ini merupakan organisasi antar-pemerintah yang dibentuk pada tahun 1949.

Uni Eropa Dan Indonesia

Hubungan bilateral RI – UE tertuang dalam Komunikasi Komisi Eropa berjudul Developing Closer Relations between Indonesia and the European Union (2000) dan Country Strategic Paper (CSP) 2002-2006 mengenai Indonesia.

Mekanisme utama adalah melalui dialog politik untuk mencapai kepentingan bersama, utamanya dalam isu-isu pemeliharaan stabilitas dan keamanan kawasan, penghormatan HAM, supremasi hukum serta kerjasama pembangunan.

UE memberikan perhatian lebih mengenai peranan strategis Indonesia dalam memelihara stabilitas dan keamanan di Asia. Indonesia dinilai dapat mendorong pengembangan demokrasi di Asia Tenggara. Indonesia juga dianggap sebagai negara terbesar dan pemain utama di kawasan Asia Pasifik, utamanya di ASEAN.

Hubungan RI – UE terjalin dalam berbagai fora baik bilateral maupun regional dan multilateral seperti dalam kerjasama UE-ASEAN, ASEM dan ARF.

UE menghargai keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Indonesia 2009 yang dinilai sebagai konsolidasi demokrasi Indonesia.

UE menyatakan perlunya memperkuat dialog politik melalui penyelenggaraan pertemuan tingkat menlu secara berkala. Indonesia merupakan negara satu-satunya di kawasan ASEAN yang memperoleh tawaran demikian. Indonesia juga merupakan mitra utama UE.

Partnership and Cooperation Agreement (PCA)

Indonesia dan Uni Eropa (UE) telah melakukan pemarafan terhadap Dokumen Kemitraan Komprehensif (Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement) di Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2009. Pemarafan dilakukan oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri, Duta Besar Retno L.P. Marsudi, atas nama Pemerintah Indonesia dan Direktur Asia, DG RELEX, Komisi Eropa, James Moran.

Setelah dokumen Kemitraan Komprehensif selesai diterjemahkan dalam 24 bahasa, termasuk bahasa Indonesia, maka dokumen tersebut akan ditandatangani oleh wakil dari negara anggota UE (Menteri Luar Negeri atau pejabat setingkat yang ditunjuk). Dan pada peresmian pemberlakuan kesepakatan tersebut disepakati akan dilakukan suatu upacara penandatanganan oleh Menteri Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri dari negara yang sedang memegang Presidensi Dewan UE, serta Komisioner UE Urusan Hubungan Luar Negeri.

Kemitraan Komprehensif merupakan dokumen yang berisi komitmen kedua pihak untuk meningkatkan hubungan bilateral secara lebih terancang dan terukur melalui penetapan prioritas dan modalitas kerjasama dalam upaya mencapai target yang ditetapkan bersama. Kemitraan Komprehensif juga merefleksikan semakin mantapnya hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa.

Pemarafan Dokumen Kemitraan Komprehensif tersebut dilakukan pada akhir Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting/SOM) antara Indonesia dan Uni Eropa yang berlangsung di Yogyakarta tanggal 13-14 Juli 2009.

PCA berisi kesepakatan RI-UE untuk meningkatkan hubungan bilateral, dan merupakan payung kerjasama antara kedua pihak. Naskah PCA terdiri terdiri atas 7 Bab dan 50 Pasal dan mencakup kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, perdagangan dan investasi. Perundingan PCA terakhir dilaksanakan di Hamburg, Jerman, 28 Mei 2007 dan dilanjutkan dengan pembicaraan jalur diplomatik tanggal 12 Juni 2007 yang menyepakati final version.

Indonesia sangat berkomitmen dalam mengupayakan peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral RI-UE yang selama ini telah terjalin dengan baik. Sebagai sesama kekuatan demokrasi di kawasan, Indonesia menganggap UE sebagai mitra penting dalam peningkatan kerjasama di bidang demokrasi, HAM, good governance, lingkungan hidup serta penanganan terorisme.

Indonesia menyambut baik disepakatinya draft perjanjian PCA antara RI-UE yang akan menjadi babak baru hubungan kerjasama bilateral sebagai mitra yang komprehensif. Perjanjian PCA diharapkan akan menjadi payung hukum semua kerjasama bilateral RI-UE yang selama ini telah berlangsung.

Di masa yang akan datang, sebagai mitra komprehensif, Indonesia berharap akan dapat semakin meningkatkan hubungan bilateral dengan UE dalam fora regional maupun global serta meningkatkan dialog yang konstruktif sebagai mitra komprehensif.

Indonesia juga menilai selesainya perundingan PCA merupakan capaian penting kedua pihak. Indonesia sangat serius dalam merundingkan dokumen PCA yang berlangsung cukup lama karena sebagai perjanjian yang bersifat komprehensif, perundingannya melibatkan berbagai sektor, tidak hanya teknis tetapi juga di bidang politik dan keamanan.

Hubungan politik

Hubungan RI – UE dalam bidang politik selama ini banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah HAM dan good governance. Perhatian UE terhadap kondisi HAM di Indonesia pada umumnya terkait dengan penghormatan dan pemajuan HAM, supremasi hukum, lingkungan hidup, dan pemerintahan yang bersih. Pada saat yang sama, UE  mendukung proses demokratisasi, reformasi  dan integritas wilayah NKRI.

UE juga aktif dalam kerangka implementasi Kesepahaman Helsinki antara Pemri dengan mantan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani tahun 2005. UE aktif pada Aceh Monitoring Mission (AMM) selama periode 15 Agustus 2005 – 15 Desember 2006, guna memonitor pelaksanaan ‘Kesepahaman Helsinki’ yang menjadi dasar dan tonggak terciptanya perdamaian berkesinambungan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Secara khusus AMM tersebut sering dirujuk oleh UE sebagai ‘success story’ misi European Security and Defense Policy (ESDP), dan menjadi embrio bagi penggelaran misi-misi modern ESDP di berbagai kawasan. Ketua AMM, Pieter Feith bahkan dipercaya menjadi ketua misi ESDP di Kosovo dengan harapan pengalamannya di AMM akan dapat diterapkan di wilayah tersebut.

UE juga akan melanjutkan dukungannya bagi keberlangsungan proses perdamaian di Aceh dengan memberikan bantuan sebesar € 3juta. Dana tersebut akan ditujukan untuk membantu pemerintah daerah setempat mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

UE akan memanfaatkan sisa dana rekonstruksi tsunami untuk membantu penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di NAD, yang diyakini merupakan kunci bagi stabilitas di propinsi tersebut.

UE menilai pemilu Indonesia berlangsung aman dan sesuai dengan standar internasional sehingga turut mengangkat citra RI di lingkungan UE. Keberhasilan pemilu telah menimbulkan suasana baru yang lebih kondusif bagi peningkatan hubungan antara Indonesia dan UE serta negara anggotanya.

UE menghargai dan mendukung upaya pemberantasan terorisme oleh Indonesia. UE juga memiliki peran pada Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Sejumlah negara anggota UE secara terpisah juga memberikan bantuan keuangan atau menyediakan pakar counter-terrorism sebagai pengajar di JCLEC.

UE juga memberikan bantuan peningkatan kapasitas bagi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Hubungan ekonomi

UE berkomitmen untuk meningkatkan dukungan bagi Indonesia yang tercermin melalui peningkatan jumlah hibah tahunan Komisi Eropa melalui Country Strategic Paper dan National Indicative Programme dengan alokasi dana sebesar € 400 juta untuk tahun 2007 – 2009.

Bantuan UE ditujukan bagi reformasi ekonomi, good governance, penyempurnaan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kapasitas Indonesia dalam perdagangan multilateral.

Bantuan tersebut difokuskan pada  tiga bidang yaitu pendidikan, hukum dan keamanan, dan manajemen keuangan negara yang disesuaikan dengan prioritas kepentingan nasional  Indonesia.

UE memberikan bantuan kemanusiaan dan menyediakan dana sebesar € 200 juta untuk mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan wilayah Nias.  Fokus diberikan bagi bantuan berupa kapal penangkap ikan bagi komunitas nelayan di wilayah-wilayah yang terkena bencana, dan bantuan untuk memperkuat early warning systems dan disaster preparedness.

UE merupakan sumber penting bagi investasi di Indonesia. UE menaruh perhatian pada upaya perbaikan iklim investasi, stabilitas hukum, politik, dan keamanan dalam negeri untuk mendorong peningkatan investasinya di Indonesia.

Volume perdagangan bilateral Indonesia–UE selama beberapa tahun terakhir terus meningkat dengan surplus bagi Indonesia.  Sebagai ilustrasi, untuk tahun 2006, total ekspor Indonesia ke UE adalah sebesar US$ 15.390,4 juta dan total impor Indonesia dari UE adalah sebesar US$ 6.146,1 juta. Tahun 2007 total ekspor Indonesia ke UE adalah sebesaar US$ 17.528,2 juta sementara total impor Indonesia dari UE adalah sebesar US$ 7.275,5 juta. Selama tahun 2008, total ekspor Indonesia ke UE adalah sebesar US$ 19.831,2 juta, dengan impor Indonesia dari UE adalah sebesar US$ 8.561,7 juta.

Komoditi eskpor utama Indonesia ke UE mencakup, antara lain, palm oil dan turuannya, batubara dan hasil turunannya, karet alam dan getah alami lainnya, sepatu, kopra, furnitur dan komponen pendukungnya, biji tembaga, kopi, perangkat elektronik, kursi

Komoditi impor utama Indonesia dari UE antara lain peralatan elektronik untuk jaringan telekomunikasi, asam dan larutan hidrolik, kapal militer, kertas, kapal pesiar,  papan sirkuit elektronik, pesawat dan perangkat antarika, mesin cuci gerabah, obat-obatan terapis, perkakas mesin dan perlengkapannya.

Hambatan hubungan RI-UE yang telah diatasi adalah larangan terbang maskapai Indonesia ke wilayah Eropa. Komisi Eropa menyatakan secara resmi mencabut larangan terbang ke Eropa untuk empat maskapai penerbangan Indonesia. Pencabutan larangan terbang empat maskapai penerbangan Indonesia tersebut ditetapkan dalam Commission Regulation (EC) No. 619/2009 tanggal of 13 Juli 2009 sesuai hasil keputusan Sidang Aviation Safety Committee pada bulan Juli 2009. Keputusan pencabutan larangan terbang tersebut juga telah diumumkan oleh Direktur Asia – DG RELEX, James Moran, di tengah berlangsungnya Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-8 antara Indonesia dan Uni Eropa di Yogyakarta, 13-14 Juli 2009.

Keempat maskapai penerbangan Indonesia yang dicabut dari daftar larangan terbang ke eropa, yaitu Garuda Indonesia, Premiair, Mandala, dan Air Fast. Saat ini sedang diupayakan penerbangan langsung Garuda Indonesia ke Amsterdam ang akan dimulai tahun 2010.

Hambatan lain yang juga telah berhasil diatasi adalah hambatan ekspor produk perikanan Indonesia ke UE, yang dikenal dengan Peraturan EC No. 2006/236/EC, atau lebih dikenal dengan sebutan ‘CD-236’. Pada tanggal 30 Juli 2008, Komisi Eropa mengeluarkan ketentuan EC No. 2008/660/EC yang mencabut peraturan ‘CD-236’. CD-236 yang diterbitkan pada tahun 2006 merupakan suatu peraturan yang menghambat ekspor ikan dan hasil kelautan lainnya dari Indonesia ke negara-negara UE, yang diterapkan dalam bentuk pengujian menyeluruh terhadap setiap pengiriman produk perikanan Indonesia dimana untuk meyakinkan bahwa produk perikanan tersebut tidak mengandung logam berat melewati batas toleransi maksimum. Pengujian  terhadap spesies tertentu juga dilakukan untuk mengetahui keberadaan histamine.

Dicabutnya CD-236 tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Indonesia saat ini telah memberikan jaminan yang sesuai kepada Komisi Eropa. Bersamaan dengan hal tersebut, telah pula disertifikasi 23 eksportir produk perikanan baru dari Indonesia untuk pasar UE.

Pencabutan CD-236 diraih setelah melalui negosiasi yang panjang juga merupakan bentuk pengakuan UE terhadap keseriusan Indonesia untuk memperbaiki serta meningkatkan pengendalian mutu produk-produk perikanannya. Setelah pencabutan tersebut, frekuensi dan bobot Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) yang diterima oleh Indonesia dari KE juga menurun secara drastis. Saat ini produk perikanan Indonesia dapat masuk ke pasar UE tanpa ada hambatan yang berarti.

Sejumlah hambatan lain yang dihadapi ekspor Indonesia ke UE antara lain mencakup kebijakan anti-dumping, anti-subsidi dan persyaratan teknis masuknya barang. Kecenderungan UE untuk menerapkan standar mutu dan sanitasi tinggi menghambat kelancaran ekspor Indonesia khususnya produk  pertanian dan perikanan.

Beberapa kebijakan UE yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi RI-UE antara lain mencakup kebijakan-kebijakan:

  • Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH), yang merupakan kebijakan perlindungan konsumen UE melalui pengawasan terhadap perdagangan bahan-bahan kimia.
  • EU Directive on the Use of Energy From Renewable Resources (RED), yang merupakan implementasi kebijakan lingkungan hidup UE dengan mengatur kriteria kesinambungan (sustainability criteria) untuk produk yang dipasarkan di wilayahnya.
  • Illegal, Unregulated and Unregistered Fishing (IUUF) yang dimaksudkan untuk mencegah perdagangan produk perikanan yang berasal dari tangkapan yang illegal, unregulated dan unregistered.

Perhatian besar perlu dicurahkan pada upaya menjamin kelancaran eskpor produk perikanan demi  kelangsungan UKM dan kesejahteraan para nelayan di tanah air. Juga diperlukan dukungan bagi partisipasi eskportir nasional dalam pameran internasional di UE dan kerjasama dalam mengatur strategi bagi keberhasilan partisipasi mereka.

Pertemuan Kepala Negara dan Pejabat RI dengan Pejabat Tinggi Uni Eropa

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso di sela-sela KTT ke-7 Asia-Europe Meeting (ASEM) di Beijing pada tanggal 24 Oktober 2008. Pada pertemuan tersebut telah dibahas berbagai hal yang menjadi perhatian bersama, seperti kesinambungan proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, isu penerbangan, Myanmar, kerjasama ASEAN dan sebagainya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jose Manuel Barroso juga pernah mengadakan pertemuan bilateral ketika Presiden KE tersebut berkunjunga ke Jakarta pada tanggal 23 November 2007. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya peningkatan kerjasama antara Indonesia dan UE, utamanya dalam bidang ekonomi; isu perdamaian Aceh, perdamaian Timur Tengah, Myanmar, WMD dan lingkungan hidup.

Pada tanggal 6 Januari 2005 Jose Manuel Barroso, didampingi oleh High Representative for the CFSP Xavier Solana dan PM Luksemburg Jean-Claude Juncker selaku Presidensi UE menghadiri KTT Khusus Tsunami. KTT tersebut diselenggarakan oleh Pemri di Jakarta guna menampung masukan dan mengumpulkan bantuan untuk membantu korban bencana alam Tsunami yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2004. Pada kesempatan tersebut, ketiga tokoh UE tersebut juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Umar Anggara Jenie telah menghadiri First Meeting of the European Commission International Dialogue on Bioethics pada tanggal 19 Februari 2009. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh KE sebagai upaya untuk membangun jejaring ahli dan pakar bioetika internasional. Indonesia diundang dengan pertimbangan telah memiliki Komite Bioetika Nasional.

Delegasi Asia Tenggara Parlemen Eropa di bawah pimpinan Hartmut Nassauer telah mengadakan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 23 – 28 Februari 2009. Maksud kunjungan tersebut adalah untuk meninjau secara langsung pemanfaatan bantuan UE untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi NAD dan Nias. Mereka juga mengadakan pertemuan dengan pajabat-pejabat RI, seperti Ketua DPR RI dan Menlu.

Hubungan bilateral RI-UE juga diselenggarakan pada tingkat Menteri yaitu Pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Troika UE. Sementara pada tingkat pejabat tinggi juga diselenggarakan melalui mekanisme Forum Konsultasi Bilateral (FKB) dan Political Director’s Dialogue.

Mekanisme pertemuan lain yang direncanakan akan segera dilakukan pada tingkat pejabat tinggi adalah Human Rights Dialogue, mengingat Terms of Reference dari mekanisme pertemuan tersebut telah selesai dinegosiasikan pada saat SOM/FKB ke-8 RI-UE di Yogyakarta, Juli 2009.  Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa telah menyelenggarakan mekanisme pertemuan rutin dengan Mr. James Moran, Direktur Asia pada DG RELEX KE guna membahas perkembangan hubungan RI-UE.

*****



Kantor KBRI Brussel

APEC 2013


Invest in Indonesia

Askesstatic1Arts and CultureVisit IndonesiaASEAN Charter
Asean Selayang PandangHimbauan Untuk WNILowongan Kerja Internasional
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan