Peraturan Bank Indonesia tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Lintas Pabean

5/23/2017

​Peraturan         : Peraturan Bank Indonesia No. 19/ 7 / PBI /2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Berlaku             : 5 Maret 2018

I.           Latar Belakang Pengaturan

1.    Tingginya aktivitas Pembawaan UKA lintas batas yang belum diimbangi oleh ketersediaan data dan informasi yang memadai bagi otoritas moneter, khususnya mengenai underlying transaksi pembawaan UKA dan belum adanya instrumen untuk mengawasi aktivitas Pembawaan UKA yang masuk dan ke luar daerah pabean Indonesia. Dengan kondisi tersebut maka Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur lalu lintas Pembawaan UKA agar dapat meminimalisir adanya aktivitas Pembawaan UKA yang dapat berpotensi mengganggu kestabilan nilai Rupiah

2.    Keluarnya ketentuan PBI ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, serta pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas Devisa. Disamping itu kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut juga diselaraskan dengan upaya mendukung gerakan nasional nontunai dan implementasi kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
II.          Substansi Pengaturan

1.      Pembawaan UKA Ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin, yaitu Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memiliki Izin Pembawaan UKA dan persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.

2.      Badan Berizin dapat melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan pihak lain.

3.      Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk memperoleh Izin Pembawaan UKA:
a.      Bank:
1)      memiliki izin usaha sebagai Bank dari otoritas yang berwenang; dan
2)      memiliki izin sebagai bank devisa atau memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing dari otoritas yang berwenang;
b.      Penyelenggara KUPVA Bukan Bank:
1)      memiliki izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dari Bank Indonesia;
2)      memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
3)      memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4.      Izin Pembawaan UKA yang diberikan Bank Indonesia kepada Badan Berizin berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang.

5.      Pengajuan permohonan perpanjangan Izin Pembawaan UKA dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Pembawaan UKA berakhir.

6.      Persetujuan Pembawaan UKA yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin berupa kuota per mata uang untuk periode selama 3 (tiga) bulan (Periode Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, Oktober – Desember).

7.      Bank Indonesia dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin berdasarkan pertimbangan:
a.      peruntukan Pembawaan UKA;
b.      aspek historis Pembawaan UKA;
c.      kondisi makroekonomi; dan/atau
d.      pertimbangan lainnya.

8.      Badan Berizin dapat mengajukan permintaan penambahan kuota 1 (satu) kali dalam periode Persetujuan Pembawaan UKA yang telah diberikan Bank Indonesia.

9.      Badan Berizin dapat melakukan Pembawaan UKA secara sendiri atau menggunakan jasa Perusahaan Jasa Pengangkutan Uang Rupiah (PJPUR) Terdaftar.

10.   Badan Berizin wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi sebagai berikut:
a.      perubahan status;
b.      perubahan modal;
c.      perubahan nama; dan/atau
d.      perubahan alamat.

11.   Bank Indonesia melakukan evaluasi atas perizinan Pembawaan UKA dengan mempertimbangkan:
a.     tingkat kepatuhan Badan Berizin terhadap ketentuan yang berlaku;
b.    tingkat utilitas dan perkembangan kegiatan Pembawaan UKA;
c.     adanya rekomendasi, informasi, dan/atau permintaan dari pengawas atau otoritas lain; dan/atau
d.    pertimbangan lainnya.

12.  Pelaksanaan ketentuan PBI Pembawaan UKA akan menggunakan infrastruktur pendukung berupa sistem yang dikembangkan Bank Indonesia dan/atau sistem yang dikembangkan oleh Pengelola Portal Indonesia National Single Window.

13.  Kurs yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan Pembawaan UKA ini mengacu pada kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila kurs yang digunakan tidak terdapat dalam daftar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan maka akan menggunakan kurs beli valuta asing oleh perbankan atau indikasi kurs yang dijadikan acuan pasar.

14.  Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia adalah berupa Penegahan atas seluruh Pembawaan UKA yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

15.  Badan Berizin yang melakukan Pembawaan UKA namun tidak memiliki persetujuan pembawaan UKA, menggunakan jasa PJPUR yang tidak terdaftar, atau tidak menyampaikan laporan perubahan data dan/atau informasi dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa:
a.     teguran tertulis;
b.    penghentian sementara kegiatan Pembawaan UKA; dan/atau
c.     pencabutan Izin Pembawaan UKA

16.  Selain sanksi berupa penegahan dan sanksi administratif, Bank Indonesia juga dapat merekomendasikan kepada otoritas berwenang untuk mengenakan sanksi kepada pelaku Pembawa UKA sesuai dengan kewenangannya.

17.  PBI Pembawaan UKA mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2018, namun terkait dengan pengenaan sanksi mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2018.


Informasi selengkapnya:

Peraturan Bank Indonesia No.19/7/PBI/2017.pdf (144,4 KB)


Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia No.19/7/PBI/2017.pdf (1,75 MB)