Sign In
  1. PROFIL SINGKAT  NEGARA

 

Nama NegaraREPUBLIK SERBIA 
Sistem PolitikRepublik / Demokrasi Parlementer
Kepala NegaraPresiden Alexander Vucic(31 Mei 2017)
Kepala PemerintahanPerdana Menteri Ana Brnabic(29 Juni 2017)
Menteri Luar NegeriIvica Dačić(29 Juni 2017)
Duta Besar Serbia untuk Indonesia

Duta Besar Slobodan Marinkovic

 

 
Duta Besar RI untuk SerbiaHarry R. J. KandouSejak Januari 2015
GDP (current price)EUR34.1 miliar( 2017, Ministry of Finance of Serbia)
GNI per KapitaEUR4,778

(2017,

Ministry of Finance of Serbia)

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016

 

Pertumbuhan GDP Serbia Th. 2015

Th. 2014

 

2,7%

 

 

0,8 %

-1,8%

 

 

 

 

 

Biro Statistik Rep.Serbia Feb 2016)

Komoditas ekspor utama Serbia

Berdasarkan klasifikasi Standard International Trade Classification (SITC) rev. 4, komoditas ekspor penting Serbia tahun 2015 adalah kelompok road vehicles (USD 1.568,6 juta), electrical machines and apparatus (USD 1.031,4 juta), fruit and vegetables (USD 764,0 juta), cereals and produces thereof (USD 639,6 juta), dan non-ferrous metals (USD 563,1 juta) yang secara bersama-sama mewakili 34.1% nilai keseluruhan ekspor.

 

Badan Statistik Serbia, 2016
Komoditas impor utama Serbia

Produk yang diimpor Serbia dari luar negeri pada tahun 2015, terutama berupa kelompok road vehicles (USD 1.206,9 juta), oil and oil derivatives (USD 719,2 juta), electrical machines and apparatus (USD 623,1 juta), general industrial machinery and equipment (USD 538,0 juta), natural gas (USD 518,7 juta) dan medical and pharmaceutical products (USD 521,3 juta) yang secara bersama-sama mewakili 22.6% dari keseluruhan nilai impor.

 

Badan Statistik Serbia, 2016
Komoditas ekspor utama RI ke Serbia

Karet alam, kertas, minyak kelapa sawit dan produk turunannya, produk perikanan, kelapa dan produk turunannya, alas kaki, kertas.

 

 

(2016,

Development Agency of Serbia - RAS)

Komoditas impor utama RI dari Serbia

Produk makanan olahan, peralatan untuk analisa kimia dan fisika, peralatan terapis mekanis, alat pemanas, kayu, produk kebersihan dari bahan karet, pressure switch.

 

(2016,

Development Agency of Serbia - RAS)

Investasi n/a.
Nilai Perdagangan Bilateral

 USD 28.106 Juta

(ekspor USD 2.808 juta; impor USD 25.298 juta)

 

USD 15.324 Juta

(ekspor USD 6.204 juta; impor USD 9.120 juta)

 

(2016,

Kemdag RI)

 

 

(2015,

Kemdag RI)

 

Populasi7.076.372 jiwa

(2016, Biro Statistik Serbia)

 

Bahasa Nasional Serbia 
Jumlah WNI98 jiwaAgustus 2017, KBRI Beograd
Hubungan Diplomatik195463 tahun


II.   KETERANGAN DASAR REPUBLIK SERBIA

 

  1. SEJARAH SINGKAT

    Hubungan diplomatik RI – Serbia terjalin sejak tanggal 4 November 1954, dimana Serbia pada masa itu masih tergabung dalam Republik Federasi Rakyat Yugoslavia (Federal People's Republic of Yugoslavia – FPRY), dibawah kepemimpinan Presiden Josiph Broz Tito. FPRY memberikan pengakuan resmi atas berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari 1950. Pada tanggal 10 Juli 1956, pemerintah RI membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd, sedangkan  FPRY membuka kantor perwakilannya di Jakarta pada February 1955 pada level Chargé d'Affaires.

    Pada awalnya FPRY terdiri dari 6 negara bagian yaitu Serbia, Slovenia, Kroasia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro dan Makedonia. Seiring dengan perkembangan politik, statusFPRY mengalami beberapa kali perubahan nama. Diawali dengan perubahan menjadi Republik Federasi Sosialis Yugoslavia (Socialist Federal Republic of Yugoslavia – SFRY) pada tahun 1963 – 1991, kemudian menjadi Republik Federasi Yugoslavia (Federal Republic of Yugoslavia - FRY) pada tahun 1992-2002. Pada tahun 2003 – 2006, FRY berganti nama menjadi Uni Serbia dan Montenegro.

    Pada tanggal 21 Mei 2006, Uni Serbia dan Montenegro secara resmi berpisah menjadi Republik Serbia dan Republik Montenegro. Dalam hal ini, Republik Serbia yang beribukotakan Beograd mewarisi hak dan kewajiban hukum internasional dari negara Yugoslavia.

     
  2. LETAK GEOGRAFIS

    Dari segi wilayah, Serbia merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Tengah. Serbia berbatasan dengan Hungaria di utara; Romania dan Bulgaria di Timur; Makedonia dan Albania di selatan serta Montenegro, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina di sebelah Barat.

     
  3. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

    Konstitusi

    Konstitusi Republik Serbia yang saat ini berlaku disetujui oleh Majelis Nasional Republik Serbia pada tanggal 30 September 2006 (menggantikan konstitusi yang disahkan tahun 1990) dan disahkan melalui referendum pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2006. Teks pembukaannya menganggap Provinsi Kosovo dan Metohija sebagai bagian kesatuan dari wilayah Serbia yang diberikan status otonomi substansial. Konstitusi tersebut juga mengatakan Serbia sebagai negara merdeka dan menjamin Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak minoritas dan melarang hukuman mati dan kloning manusia. Konstitusi ini juga menjamin perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Kewajiban Republik Serbia adalah untuk membantu dan mempromosikan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya dan seni.

     Eksekutif

    Pemerintahan Serbia berbentuk Republik dimana kabinet dikepalai oleh Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan, sedangkan Presiden bertindak sebagai kepala negara.

     Pemerintah Serbia terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri dan menteri-menteri. Kandidat perdana menteri harus mempresentasikan program-programnya dan mengajukan daftar menteri-menteri dalam pemerintahannya ke Majelis Nasional. Wakil Perdana Menteri I bertanggungjawab dalam bidang pertahanan, keamanan dan perlawanan terhadap kejahatan dan korupsi.

    Presiden dipilih melalui pemilihan langsung untuk lima tahun masa jabatan (dapat dipilih untuk periode kedua), sedangkan Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional.Presiden Serbia saat ini adalah Aleksandar Vucic yang menjabat sejak 31 Mei 2017. Perdana Menteri Serbia saat ini, Ana Brnabic, mulai menjabat sejak 29 Juni 2017. Berikut adalah daftar pejabat di Pemerintahan Serbia (sejak 29 Juni 2017).

     Prime Minister                : Ana Brnabić

    Secretary General          : Novak Nedic

     Deputy Prime Ministers and Ministers
  1. First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs : Ivica Dacic
  2. Deputy Prime Minister and Minister of the Interior : Nebojsa Stefanovic
  3. Deputy Prime Minister and Minister of Trade, Tourism and Telecomunications: Rasim Ljajic
  4. Minsiter of Finance : Dusan Vujovic
  5. Minister of Economy : Goran Knezevic
  6. Minister of Agriculture, Forestry and Water Management : Branislav Nedimovic
  7. Minister of Environmental Protection : Goran Trivan
  8. Minister of Minisng and Energy : Aleksandar Antic
  9. Minister for European Integration : Jadranka Joksimovic
  10. Minister of Justice : Nela Kuburovic
  11. Minister of Public Administration and Local Self-Government : Branko Ruzic
  12. Minister of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs : Zoran Djordjevic
  13. Minister of Education, Science and Technological Development : Mladen Sarcevic
  14. Minister of Health : Zlatibor Loncar
  15. Minister of Defence : Aleksandar Vulin
  16. Minister of Youth and Sport : Vanja Udovicic
  17. Minister of Culture and the Media : Vladan Vukosavljevic
  18. Minister without portfolio responsible for population policy : Slavica Djukic-Dejanovic
  19. Minister without portfolio responsible for regional development and coordination of the work of public companies : Milan Krkobabic
  20. Minister without portfolio responsible for innovation and technology : Nenad Popovic

 

Legislatif

Majelis Nasional Serbia (MNS) adalah badan perwakilan tertinggi dan pemegang kekuasaan legislatif di Republik Serbia. MNS menganut sistem unikameral dan beranggotakan 250 orang.Anggota MNS dipilih melalui pemilihan langsung untuk masa jabatan empat tahun.

MNS berwenang mengesahkan dan mengamandemen konstitusi, meratifikasi kontrak internasional, mendeklarasikan perang dan damai serta menetapkan keadaan darurat perang atau darurat sipil, mengesahkan undang-undang provinsi otonom, dan memberikan amnesti.

MNS memiliki hak untuk memilih pemerintah, menunjuk dan memberhentikan pejabat tinggi badan peradilan, Gubernur Bank Nasional Serbia dan anggota dewan gubernur, serta pejabat Negara lainnya yang ditetapkan oleh hukum.

Ketua MNS saat ini adalah Ms. Maja Gojkovic (Serbian Progressive Party), yang dilantik pada tanggal 23 April 2014 untuk masa jabatan selama 4 tahun dan terpilih kembali sesudah Pemilu legislatif yang dipercepat pada tanggal 24 April 2016.

 

Pemilu terakhir pada tanggal 24 April 2016 menghasilkan komposisi kursi MNS sebagai berikut:

 

  • Koalisi pimpinan Serbian Progressive Party(SNS), diketuai Aleksandar Vucicyang beranggotakan Social Democratic Party of Serbia  (SDPS); berhasil memperoleh 131 kursi (48,25%)
  • Koalisi pimpinanSocialist Party of Serbia (SPS) diketuai Ivica Dacic yang beranggotakandan Unity of Serbia (JS) berhasil memperoleh 30 kursi di parlemen (11,01%)
  • Serbian Radical Party/SRS : 21 kursi (8,05%)
  • Koalisi pimpinan Democratic Party (DS) diketuai Bojan Pajtic :PM Provinsi Vojvodina) : 16 kursi (6,06%)
  • Radulovic Movement ("Enough-Enough") : 16 kursi (5,99%)
  • Koalisi Liberal Democratic Party/LDP, Social Democratic Party/SDS, League of Social Democrat of Vojvodina/LSV  : 13 kursi (5,03%
  • Koalisi Democratic Party of Serbia/DSS dan DVERI Movement : 13 kursi ( 5%).
  • Alliance of Vojvodina's Hungarian  : 4 kursi
  • Bonsiak Democratic Community Muamer Zukorlic : 2 kursi
  • Sanjak Democratic Action Sulejman Ugljanin : 2 kursi
  • Partai Hijau : 1 kursi
  • Partai Aksi Demokrat (Etnis Albania)-Ardita Sinani   : 1 kursi

 

Yudikatif

Pengadilan Tinggi Kasasi merupakan pengadilan tertinggi di Republik Serbia yang beranggotakan lebih dari 60 hakim. Pengadilan tertinggi lain di Serbia adalah Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan 15 hakim.

 

Hakim Agung diajukan oleh High Court Council (HJC) – lembaga yang beranggotakan Menteri Kehakiman, anggota parlemen ex-officio, dan praktisi hukum yang dipilih oleh MNS. Mahkamah Konstitusi  beranggotakan 15 hakim yang ditunjuk oleh MNS, Presiden, dan Pengadilan Tinggi kasasi. Hakim-hakim kedua badan tersebut ditunjuk untuk masa jabatan tetap oleh HCJ.

 

III.   PERKEMBANGAN DALAM NEGERI SERBIA

Politik

Pada bulan 2 April 2017 Serbia melaksanakan Pemilihan Umum Presiden Serbia yang baru. Pada tanggal 31 Mei 2017 Parlemen Serbia telah melantik Presiden Aleksandar Vucic (sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri). Menyusul penyampaian usulan calon Perdana Menteri yang baru oleh Presiden Serbia yang baru Aleksandar Vučić, pada tanggal 29 Juni 2017 Parlemen Serbia telah menyetujui dan melantik Ana Brnabić sebagai Perdana Menteri Serbia yang baru beserta susunan Kabinet Pemerintahan Serbia yang baru.

 

Pada dasarnya program Pemerintahan PM Ana Brnabić akan meneruskan dan menuntaskan program reformasi dan kebijakan yang sebelumnya dirintis oleh PM sebelumnya (Aleksandar Vučić) dengan didukung oleh program modernisasi, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang.

Isu Kosovo

Kosovo masih menjadi permasalahan utama yang mendominasi perpolitikan Serbia dan juga stabilitas di kawasan. Persoalan ini dipicu oleh perseteruan historis antara etnis Serbia dan Albania yang berujung pada unilateral declaration of indepence (UDI) Kosovo dari Serbia pada tanggal 17 Februari 2008. Konflik tidak saja menimbulkan jatuhnya korban jiwa namun juga arus pengungsi. Berbagai upaya mengatasi konflik tersebut telah dilakukan oleh masyarakat internasional a.l. PBB (Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1244/1999), Contact Group (AS, UE dan Rusia) dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Masalah Kosovo, Mr. Martti Ahtisaari.

Sampai dengan tahun 2016, tercatat 112 dari 193 negara-negara anggota PBB (58%), 23 dari 28 negara-negara anggota Uni Eropa (82%), 24 dari 28 negara anggota NATO (86%) dan 33 dari 57 negara anggota OKI (65%) telah memberikan pengakuan terhadap Kosovo. Sedangkan dari negara-negara anggota ASEAN, hanya Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam yang telah mengakui kemerdekaan Kosovo.

Pada tanggal 25 Agustus 2015, Serbia dan Kosovo mencapai  kesepakatan "landmark"dalam proses normalisasi hubungan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut mencakup empat bidang, yaitu:

  1. Berhasil disepakati prinsip-prinsip umum dan elemen konstitutif yang memungkinkan direalisasikannya Asosiasi Munisipal Etnis Serbia (ZSO) di Kosovo Utara. ZSO akan memiliki hak otonomi dan diperkenankan menerima bantuan keuangan dari Serbia.
  2. Bidang telekomunikasi, antara lain Kosovo akan memiliki international calling code tersendiri, terpisah dari Serbia. Sebagai konsesinya, perusahaan telekomunikasi Serbia diberi izin untuk tetap beroperasi di Kosovo
  3. Bidang energi, antara lain hak atas aset dan pengelolaan instalasi pembangkit dan distribusi listrik yang utama di Kosovo akan dibicarakan kembali di masa depan.
  4. Disepakati pembukaan akses jembatan di kota Mitrovica untuk digunakan secara bersama oleh warga etnis Serbia dan etnis Kosovo.

Meskipun telah terjadi perkembangan positif dalam proses dialog Beograd-Pristina, namun Serbia tetap berpegang pada prinsip dasar untuk tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Hal ini kembali ditegaskan oleh PM Ana Brnabić melalui pernyataan posisi Serbia untuk tetap tidak mengakui Kosovo dan akan terus meningkatkan upaya dialog Beograd-Pristina dan pembentukan Komunitas Munisipal Serbia di Kosovo.


Politik Luar Negeri

Pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Serbia berlandaskan prinsip hubungan carefully balanced dan active foreign policy. Kebijakan luar negeri Serbia dibangun di atas 4 (empat) pilar yakni hubungan dengan Brussels (UE), Moskow, Beijing dan Washington, serta mempererat hubungan dengan Gerakan Non-Blok. Kedua prinsip tersebut, pelaksanaannya dapat diterjemahkan sebagai berikut:

  1. Mempercepat proses menuju integrasi Uni Eropa. Tahun 2005, Serbia telah menetapkan bahwa aksesi Serbia ke dalam UE, merupakan prioritas utama dan tujuan strategis jangka panjang  (ultimate benchmark).
  2. Melanjutkan dialog damai Beograd-Pristina sebagai tindak lanjut Kesepakatan Brussels April 2013, dengan tetap mempertahankan posisi Serbia mengenai UDI Kosovo, yakni tidak akan mengakui UDI Kosovo secara implisit maupun eksplisit.
  3. Serbia berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama penuh dan hubungan bertetangga baik dengan negara-negara terdekat di kawasan serta meningkatkan partisipasi inisiatif maupun proses regional dalam kerangka mempromosikan stabilitas dan masa depan bersama Eropa. Serbia berperan aktif dalam berbagai forum kerjasama regional antara lain South-East Europe Cooperation Process (SEECP), The Regional Cooperation Council (RCC), Central-European Initiative (CEI), Adriatic-Ionian Initiative (AII) dan lainnya. Dalam rangka kerjasama internasional seperti Gerakan Non Blok, Serbia telah menyelenggarakan pertemuan peringatan 50 Tahun GNB di Beograd pada tanggal 5-6 September 2011.
  4. Serbia juga akan berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam berbagai skema kerja sama multilateral, baik dalam kerangka PBB maupun organisasi internasional lainnya. Serbia menekankan dukungan bagi konsolidasi stabilitas dan confidence building serta upaya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi dan hukum. Melalui forum organisasi internasional, khususnya Council of Europe, Serbia berkomitmen untuk mempromosikan penghormatan HAM, khususnya bagi kaum minoritas. Isu lain yang juga menarik perhatian politik luar negeri Serbia adalah MDG, formulasi post 2015 global development agenda dan masalah perubahan iklim.
  5. Meningkatkan kerjasama ekonomi Serbia dan intensifikasi hubungan ekonomi dengan negara-negara lain yang mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional Serbia.

Dengan adanya masalah Kosovo, Serbia akan mengarahkan politik luar negerinya untuk mempertahankan Kosovo sebagai bagian dari wilayah Serbia, khususnya dalam forum-forum internasional, termasuk PBB.


Ekonomi

Serbia termasuk salah satu perekonomian yang terkena imbas langsung dari krisis keuangan Eropa yang pecah sejak 2008. Hal ini mengingat ketergantungan Serbia yang tinggi terhadap kawasan Eropa khususnya eurozone baik sebagai mitra dagang maupun sumber investasi dan teknologi.

Pada tahun 2013, perekonomian Serbia meningkat sebesar 2,6% yang memberikan harapan dimulainya fase pemulihan. Namun demikian, bencana banjir besar yang melanda Serbia pada tahun 2014 menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur dan kapasitas produksi sehingga kembali menekan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ke tingkat -1,8%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai 0,7% seiring dengan berkurangnya resiko gangguan dari krisis Yunani dan menguatnya permintaan impor dari pasar Uni Eropa yang mulai memasuki pemulihan. Pada tahun 2016, Serbia mencatat anggaran surplus yang merupakan pencapaian Pemerintah Serbia di bidang ekonomi untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Kegiatan ekonomi mencapai pertumbuhan riil sekitar 2,7 persen dibandingkan dengan 0,8 persen pada tahun 2015 dan pertumbuhan stagnan pada tahun-tahun sebelumnya.

Perdagangan internasional menempati posisi penting dalam perekonomian Serbia. Berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dimiliki Serbia dengan negara-negara sekitar seperti Uni Eropa, Rusia, Turki, AS dan modal dasar yang dimiliki seperti SDM, kebijakan, posisi geografis dan secara historis merupakan pusat kegiatan di kawasan, menempatkan Serbia dalam posisi strategis untuk dikembangkan sebagai "hub" produk, komoditas dan tujuan wisata.

Meski membuka diri untuk kerja sama perdagangan dengan mitra seluruh dunia, namun prioritas kebijakan ekonomi luar negeri Serbia diarahkan pada sejumlah mitra utama yakni Uni Eropa, Rusia, Tiongkok dan negara eks-Yugoslavia. Kawasan Eropa tetap menjadi pasar ekspor, pemasok impor, dan sumber investasi favorit bagi pelaku usaha Serbia. Rata-rata sekitar 87,5% dari ekspor dan impor Serbia setiap tahunnya dilakukan dengan negara-negara di kawasan Eropa, baik secara bilateral maupun dalam kerangka kerja sama ekonomi regional.

Di bidang investasi, sejak dimulainya transisi dari sistem sosialis ke perekonomian pasar pada tahun 2001, Serbia semakin membuka diri terhadap investasi asing. Sejumlah perusahaan multinasional telah menanamkan modal di Serbia diantaranya di industri makanan dan minuman, IT, energi, perbankan, baja, ban, otomotif, retail, telekomunikasi dan tekstil. Negara investor terbesar FDI di Serbia tahun 2005-2016 diantaranya Austria, Luxemburg, Jerman, Italia, Belanda, Yunani, Rusia dan Swiss.

Dengan kebutuhan investasi yang semakin mendesak untuk mengatasi permasalahan keuangan pada sektor swasta yang terkena dampak krisis hutang Eropa dan untuk menyelamatkan perusahaan yang dililit hutang atau diambang kebangkrutan karena kalah bersaing, Pemerintah Serbia meluncurkan program privatisasi perusahaan dengan berbagai insentif untuk mendukung efisiensi dan daya saing. Dalam periode 2001-2012 diperkirakan sekitar 3.000 perusahaan telah diprivatisasi. Dalam menarik investasi asing, Pemerintah Serbia memfokuskan pada industri otomotif, ICT dan layanan bersama, pertanian, industri makanan dan minuman, tekstil, pengerjaan logam (metalworking) dan industri mesin bangunan.

Pariwisata telah menjadi salah satu sumber income terbesar bagi Serbia.Peluang pengembangan sektor pariwisata Serbia cukup besar mengingat letak strategis Serbia yang berada dicrossroad kawasan Balkan. Kondisi ini menjadikan Serbia sebagai salah satu destinasi wisata alternatif yang potensial.

Perlintasan sungai Danube dan Sava memberikan peluang besar bagi pengembangan wisata sungai di Serbia. Salah satu proyek mercusuar pengembangan sektor pariwisata Serbia yang diusung oleh pemerintahan PM Vucic adalah"Belgrade City on Water Projects". Proyek tersebut merupakan proyek kerjasama jangka panjang antara pemerintah Serbia dengan konsorsium investor Uni Emirat Arab. Proyek tersebut hingga saat ini masih terus dipersiapkan pelaksanaannya. Tujuan akhir proyek ini adalah untuk menjadikan Beograd menjadi salah satu pusat bisnis dan investasi serta pariwisata yang bergengsi di kawasan.

Sosial Budaya

Situasi sosial dan budaya masyarakat di Serbia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (akhir 2012 – 2017), masih dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain penyelesaian isu Kosovo (dialog Beograd – Pristina), krisis perekonomian Serbia, proses integrasi Serbia menuju keanggotaan UE, liberalisasi perdagangan dan reformasi di segala bidang. Di bidang keagamaan, pemerintah Serbia senantiasa berupaya untuk menunjukkan solidaritas beragama antar warga Serbia dan terus berusaha menerapkan toleransi di antara umat beragama.

Dampak krisis ekonomi masih cukup besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Serbia dalam 5 tahun terakhir ini (sebagai salah satu imbas krisis keuangan di zona UE sejak tahun 2008 lalu). Krisis ekonomi juga menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat Serbia secara umum. Semakin terbatasnya kemampuan keuangan negara, telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor termasuk pemotongan gaji dan pensiun.

Di bidang kesehatan, secara umum kondisi fasilitas kesehatan di Serbia masih tetap dipertahankan dengan baik oleh pemerintah Serbia, walaupun masih terkendala oleh keterbatasan keuangan negara. Dalam konteks riset kesehatan dan farmasi, Serbia masih terus berkembang dan mempertahankan kualitas hasil risetnya di dunia kedokteran dan farmasi.

Di bidang pendidikan, pemerintah Serbia terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas/mutu pendidikannya. Hal ini dilakukan untuk  menyesuaikan dengan standar pendidikan yang ditentukan oleh Uni Eropa. Reformasi di bidang pendidikan terus dilakukan, khususnya untuk jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan Academic Ranking of World Universities (ARWU) untuk tahun 2016 oleh Center for World-Class Universities di Shanghai, Universitas Beograd telah berhasil meningkatkan peringkat dari peringkat 301-400 seperti pada tahun 2015 dan menduduki peringkat 201-300 pada tahun 2016 kategori universitas terbaik di dunia.

Walaupun masih terkendala oleh berbagai keterbatasan, pemerintah Serbia secara aktif terus menjalin berbagai kerjasama pendidikan dan riset serta teknologi dengan kalangan dunia pendidikan internasional lainnya. Pemerintah Serbia sendiri dalam konteks membangun kembali semangat Gerakan Non Blok– GNB, pemerintah Serbia telah membuka program beasiswanya kepada beragam kalangan pelajar dari negara-negara anggota GNB (termasuk Indonesia) dalam program beasiswa "World in Serbia", yang ditujukan untuk program S2 (Master programme) dan S3 (Phd programme).

Serbia juga terus berupaya meningkatkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah Serbia telah mengadopsi program Strategi Pencegahan dan Perlindungan dari Diskriminasi untuk Periode 2013 hingga 2018 pada tanggal 27 Juni 2013. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan, penghormatan, prinsip-prinsip konstitusional, larangan diskriminasi terhadap perorangan, kelompok, karakteristik individual pribadi, khususnya larangan diskriminasi terhadap kelompok sosial rentan. Berdasarkan program tersebut, terdapat strategi bagi sembilan kelompok sosial rentan yang dinilai masih mengalami diskriminasi, yaitu kelompok wanita, anak, LGBT, cacat, lanjut usia, etnik minoritas, pengungsi, migrasi internal, dan kelompok migran dengan gangguan kesehatan yang dapat menjadi dasar bagi terjadinya diskriminasi, juga masyarakat dan kelompok keagamaan minoritas.

Pemberitaan media massa internasional mengenai kondisi HAM di Serbia dinilai masih tidak seimbang dan cenderung digunakan sebagai alat propaganda. Pemerintah Serbia berupaya untuk memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Dalam lingkup informasi, media massa Serbia masih didominasi oleh isu-isu politik, khususnya mengenai status Kosovo.

Privatisasi media dan pers di Serbia memberikan kebebasan, namun dituntut juga independensi media seperti yang disyaratkan oleh pihak UE. Untuk menciptakan independensi media, Pemerintah Serbia telah mengadopsi Program Media Tahun 2011-2016 pada tanggal 29 September 2011. Program media mencakup antara lain pengembangan sistem pemberitaan umum di wilayah Serbia melalui pedoman-pedoman yang bertujuan untuk peningkatan ''relasi yang demokratis'' di bidang media. Berdasarkan strategi media yang baru, negara, pemerintah daerah, institusi negara/pemerintah maupun perorangan yang secara langsung maupun tidak langsung bekerja pada Pemerintah Serbia, tidak diperbolehkan menjadi pemilik media. Berdasarkan program ini, kepemilikian sebuah media harus bersifat transparan dan sumber modal yang digunakan untuk pembelian sebuah media harus dilaksanakan secara transparan.

Pariwisata telah menjadi salah satu sumberincome terbesar bagi Serbia, dimana pada tahun 2013 telah tercatat kenaikan tingkat kunjungan sebesar 14% dan menyumbang pada pemasukan negara sebesar 1 milyar 52 juta USD. Pada tahun 2014, pendapatan dari pariwisata yang terealisasi adalah sebesar 1,139 milyar USD, sedangkan pada tahun 2015 diprediksi pendapatan dari pariwisata akan meningkat menjadi 1,3 milyar USD. Saat ini, Pemerintah Serbia sedang melakukan kampanye promosi "myserbia" yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah turis lokal.  Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Serbia juga gencar menyelenggarakan festival international sebagai destinasi wisata. Berdasarkan catatan selama tahun 2015, jumlah pengunjung festival-festival di Serbia mengalami peningkatan yang signifikan.

Peluang pengembangan sektor pariwisata Serbia cukup besar mengingat letak strategis Serbia yang berada dicrossroad kawasan Balkan. Kondisi ini menjadikan Serbia sebagai salah satu destinasi wisata alternatif yang potensial.Perlintasan sungai Danube dan Sava memberikan peluang besar bagi pengembangan wisata sungai di Serbia. Salah satu proyek mercusuar pengembangan sektor pariwisata Serbia yang diusung oleh pemerintahan PM Vucic adalah"Belgrade City on Water Projects". Proyek tersebut merupakan proyek kerjasama jangka panjang antara pemerintah Serbia dengan konsorsium investor Uni Emirat Arab. Proyek tersebut hingga saat ini masih terus dipersiapkan pelaksanaannya. Tujuan akhir proyek ini adalah untuk menjadikan Beograd menjadi salah satu pusat bisnis dan investasi, serta pariwisata yang bergengsi di kawasan.


Kekonsuleran

1.      Rezim Visa Serbia

a.      Kemlu Serbia melalui nota diplomatik nomor 1057-30/274 tanggal 4 November 2014 telah menyampaikan informasi mengenai diadopsinya liberalisasi visa masuk ke Serbia bagi warga negara asing yang telah memiliki visa masuk ke negara-negara Schengen, atau  ke Kerajaan Inggris, atau ke Amerika Serikat (AS); atau juga bagi warga negara asing yang memiliki ijin tinggal di negara zona Schengen, atau di Amerika Serikat, atau di wilayah Kerajaan Inggris, yang masih berlaku. Ketentuan ini sesuai dengan Lembaran Negara Republik Serbia nomor 119 tanggal 31 Oktober 2014, dan berlaku sejak tanggal 8 November 2014.

b.      Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 (satu) di atas, dapat tanpa visa masuk ke wilayah Serbia, atau transit, atau tinggal di Republik Serbia selama 90 (sembilan puluh) hari dalam periode 6 (enam) bulan, dan disesuaikan dengan periode berlakunya visa atau ijin tinggal yang bersangkutan.

2.      White-Schengen List

a.      Uni Eropa sejak 19 Desember 2009 telah masuk ke dalam White-Schengen List yang memberikan ijin bagi warga negara Serbia, Montenegro dan Macedonia pemegang paspor biometrik untuk dapat memasuki wilayah negara Schengen tanpa visa dan tinggal di negara UE hingga maksimal 90 hari dalam jangka waktu enam bulan. Keputusan Uni Eropa ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya guna mempercepat diterimanya keanggotaan mereka oleh Uni Eropa, meskipun Serbia sendiri baru mendapatkan tiket pencalonan keanggotaannya pada tahun 2012.

b.      Keputusan liberalisasi visa oleh Uni Eropa ini tidak berlaku untuk Kosovo, yang pada bulan Februari 2008, secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia. Hingga laporan ini dibuat, Kosovo masih belum mendapatkan pembebasan visa dari pihak Uni Eropa. Hal ini dikarenakan terdapat kekhawatiran dari sebagian negara anggota UE bahwa akan terdapat banjir pencari suaka di negara-negara UE asal Kosovo.

 

3.      Krisis Pengungsi di Serbia 

a.      Serbia dengan letak geografis yang sangat strategis, dimana berbatasan secara langsung/darat dengan berbagai Negara lainnya di kawasan Eropa Tengah dan Timur, diantaranya Rumania, Bulgaria, Montenegro, Kroasia, Bosnia & Herzegovina, serta Hungaria, telah menjadikan Serbia sebagai negara "transit" para pencari suaka yang kebanyakan berasal dari negara-negara Asia dan Afrika sebelum meneruskan perjalanan mereka ke negara-negara Uni Eropa yang telah mapan. Jerman, Swedia dan Belgia, merupakan negara tujuan utama para pencari suaka tersebut yang umumnya dilatarbelakangi kondisi keamanan negaranya, namun juga banyak dari mereka yang mencari suaka dengan alasan ekonomi.

 b.      Gelombang arus pengungsi ini masuk ke wilayah Serbia setelah melalui negara-negara lain di kawasan Balkan (Balkan route), seperti Yunani, Macedonia, Bulgaria, dll, dengan target tujuan migrasi ke negara-negara di kawasan Uni Eropa (UE). Masalah pengungsi ini telah menjadi salah satu crucial issue bagi negara-negara di kawasan UE sejak 2014, dan mengalami puncaknya pada tahun 2015. Data dari Kementerian Dalam Negeri Serbia mencatat bahwa, sejak awal tahun 2015 sebanyak 549.500 pengungsi dari Timur Tengah telah terdaftar di Serbia sebagai pencari suaka. Kebanyakan dari para pengungsi tersebut memasuki wilayah Serbia yang berbatasan dengan wilayah Macedonia. 

 c.      Menghadapi gelombang pengungsi tersebut, Pemerintah Serbia telah menyiapkan tempat-tempat penampungan pengungsi yang berada di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti di Presevo (Serbia Selatan) dan di wilayah Provinsi Vojvodina. Mereka akan berada di penampungan pengungsi ini sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah negara-negara UE. Selama berada di Serbia, para pengungsi mendapatkan layanan yang baik dari Pemerintah Serbia, diantaranya pelayanan kesehatan, bantuan makanan dan minuman, dan juga pelayanan dokumen pencari suaka melalui prosedur jalur cepat.

d.      Namun penanganan migran/pengungsi tersebut berkembang menjadi polemik serius di kalangan negara-negara UE pada umumnya. Penanganan masalah pengungsi ini harus diselesaikan secara kolektif oleh negara-negara anggota UE yang menjadi tujuan para pencari suaka ini, dan juga negara-negara di luar UE yang dijadikan rute perjalanan para pengungsi ini. Tidak dicapainya kesepakatan kolektif di kalangan negara-negara tersebut, menyebabkan beberapa negara yang dilalui terpaksa mengambil tindakan sepihak, yang pada gilirannya menyebabkan terganggunya hubungan bertetangga yang baik. Hal ini dapat dilihat sewaktu Hungaria dan Kroasia menutup perbatasannya dengan Serbia untuk mencegah masuknya pengungsi ke wilayah negaranya. Tindakan sepihak negara tetangga terdekat Serbia ini menyebabkan memburuknya hubungan Serbia dengan negara-negara tersebut.

 

e.      Tindakan sepihak negara-negara ini menjadi polemik yang menyisakan persoalan tersendiri bagi Serbia sebagai pihak negara yang menjadi wilayah transit para pengungsi. Di tengah krisis ekonomi yang melanda Serbia, masih harus ditambah juga dengan kondisi bahwa mereka harus mampu memberikan bantuan selama para pengungsi yang tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka ke negara UE, yang juga membutuhkan biaya yang besar. Atas sikap Serbia yang sangat kooperatif ini, Serbia mendapatkan pujian dari negara lain dan juga dari organisasi internasional, serta menerima bantuan untuk penanganan masalah migran di Serbia.

f.       Sikap Serbia dalam mengatasi krisis pengungsi di bawah kepemimpinan Pemerintahan PM Serbia Aleksandar Vucic, selalu mendapat dukungan oleh Kanselir Jerman, Angela Markel. Namun demikian, perkembangan migrant crisis yang makin buruk telah mendorong Serbia untuk mengadakan penyesuaian sikap dengan negara-negara tetangganya dan UE, setelah Pemerintah Slovenia mengambil kebijakan menutup perbatasannya bagi pengungsi, kecuali bagi mereka yang memiliki paspor dan visa UE yang valid. Kebijakan Slovenia ini diikuti oleh negara-negara lain di kawasan seperti Kroasia dan Macedonia. Hal ini dilakukan Serbia karena Serbia harus dapat melindungi kepentingan nasionalnya sendiri dan tidak ingin menjadi pusat penampungan para pengungsi.  Namun demikian, PM Vucic, bahkan setelah menjabat sebagai Presiden Serbia berkomitmen akan memperlakukan pengungsi yang sudah ada di negaranya dengan cara-cara manusiawi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, yaitu dengan menjamin dipenuhinya hak asasi para pengungsi.

 

Hankam

Di bidang pertahanan, Kemhan Serbia terus melakukan reformasi secara bertahap terhadap kekuatan dan kemampuan Angkatan Bersenjatanya.Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia maupun kapasitas sistem pertahanan Serbia. Upaya reformasi tersebut, juga ditujukan untuk menyelaraskan sistem pertahanan Serbia dengan persyaratan Uni Eropa (terkait dengan proses aksesi Serbia ke Uni Eropa saat ini). Dengan berbagai keterbatasan yang ada, Global Firepower's (GFP)menempatkan Angkatan Bersenjata Serbia pada peringkat ke-60 di antara 106 negara di dunia yang disurvei. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kekuatan dan peran militer Serbia saat ini relatif cukup diperhitungkan. Kekuatan personel Angkatan Bersenjata Serbia saat ini terdiri dari sekitar 33.000 personel aktif dan sekitar 170.000 personel cadangan.

Di samping itu, Kemhan Serbia juga terus meningkatkan kerjasama militer/pertahanannya dengan NATO dalam kerangka "Partnership for Peace (PfP) Program". Peningkatan kerjasama dengan NATO ditandai dengan penandatangan "Individual Partnership Action Plan (IPAP)" dan program "Operational Capability Concept (OCC)" antara negara-negara partner NATO yang semakin intensif. Namun demikian, Menhan Serbia tetap menegaskan prinsip "military neutrality"untuk tetapbersahabat dengan negara-negara Barat (Uni Eropa dan sekutunya), maupun Timur (Rusia dan sekutunya), tanpa harus menjadi bagian dari pakta pertahanan Atlantik Utara tersebut.

Selain kerjasama dengan NATO secara kelembagaan, Kemhan Serbia juga terus menjalin kerjasama bagi kemajuan sistem pertahanannya dengan negara lain, baik di lingkup kawasan Balkan, kawasan Uni Eropa maupun luar kawasan Eropa, termasuk dengan Indonesia, yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama bilateral di bidang pertahanan pada bulan September 2011. Hingga saat iniPemri masih mengupayakan penyelesaian proses ratifikasi MoU kerjasama pertahanan antara RI-Serbia. Sebelum proses ratifikasi selesai, kerjasama RI-Serbia di bidang pertahanan hanya dapat diimplementasikan pada bidang logistik dalam bentuk pembelian amunisi dan senjata yang diperlukan oleh Kemhan RI dan Mabes TNI.

Di antara sekian banyak negara yang menjalin kerjasama pertahanan dengan Serbia, sejauh ini Rusia merupakan salah satu negara yang paling menonjol, mengingat sebagian besar alutsista dan perlengkapan militer Serbia saat ini merupakan buatan Rusia.

Di bidang keamanan, Kepolisian Serbia yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri Serbia, juga terus melakukan reformasi dan penyesuaian dengan standar yang disyaratkan oleh Uni Eropa. Pengesahan Undang-undang Kepolisian yang baru oleh Parlemen Serbia pada tahun 2007, merupakan salah satu upaya Pemerintah Serbia untuk menyesuaikan ketetapan-ketetapan legislatif dengan ketentuan-ketentuan legislatif Uni Eropa di bidang tersebut.

Berdasarkan UU Kepolisian yang baru, pihak Kepolisian Serbia mendapatkan peran yang lebih besar untuk dalam pelaksanaan perlindungan oleh polisi bagi orang asing yang tinggal di Serbia, tidak seperti sebelumnya ketika perlindungan polisi hanya diberikan kepada warga negara Serbia. UU tersebut, juga menghapuskan dominasi militer dalam rangka demiliterisasi kepolisian. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran Kepolisian semakin lebih diperbesar, sejalan dengan tuntutan kebijakan program pemerintahan Serbia.

 

IV.        GAMBARAN UMUM HUBUNGAN BILATERAL RI – SERBIA

Hubungan diplomatik Jakarta – Beograd terjalin sejak tanggal 4 November 1954. Pada saat itu Serbia merupakan bagian dari Republik Federasi Rakyat Yugoslavia selain Slovenia, Kroasia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro dan Makedonia. Dengan pecahnya Yugoslavia, Republik Serbia yang beribukotakan Beograd mewarisi hak dan kewajiban hukum internasional dari negara Yugoslavia.

Serbia memiliki posisi strategis di kawasan Eropa dan memiliki potensi besar di bidang perekonomian khususnya sektor pertanian. Skill SDM yang terampil dan relatif murah untuk kawasan Eropa menjadikan Serbia sebagai tempat yang menarik pengembangan kerja sama bisnis/perdagangan dan investasi. Serbia juga memiliki jaringan perdagangan yang luas dengan berbagai negara termasuk dalam kerangka CEFTA, EFTA, UE, Rusia, Turki, Kazakhstan, Belarus, dan Amerika Serikat. Oleh karenanya, Serbia dapat menjadi salah satu "hub" penting Indonesia dalam rangka perluasan pasar komoditas ekspor Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral RI – Serbia, Menlu RI dan Menlu Serbia telah menandatangani MoU Pembentukan Konsultasi Bilateral RI-Serbia pada 27 Maret 2008. Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, pada 10 – 13  Juni 2009 telah dilaksanakan pertemuan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI – Serbia yang pertama di Beograd yang dilanjutkan dengan FKB RI – Serbia ke-2 di Jakarta (16 September 2013) dan FKB RI-Serbia ke-3 (7-8 April 2016) di Beograd. FKBR RI-Serbia ke-4 direncanakan dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2018.

V.    PERKEMBANGAN HUBUNGAN BILATERAL DENGAN INDONESIA

Politik

Hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Serbia telah memasuki usianya yang ke-62 pada tanggal 4 November 2016. Kedua negara mendeklarasikan pembukaan hubungan diplomatik pada tanggal 4 November 1954, yang telah membuka babak baru hubungan kedua bangsa dan negara, dimana Serbia pada masa itu masih tergabung dalam Republik Federasi Rakyat Yugoslavia (FPRY), dibawah kepemimpinan Presiden Josiph Broz Tito.

Sejarah terbentuknya hubungan diplomatik kedua negara, diawali dengan pengakuan resmi FPRY atas berdirinya negara Republik Indonesia, yang disampaikan pada tanggal 1 Februari 1950 melalui telegram resmi PM FPRY - Edvard Kardelj, kepada PM/Menlu RI - Mohammad Hatta. Setelah itu, kedua negara sepakat untuk membuka hubungan diplomatik. Kesepakatan ini diumumkan melalui pernyataan resmi kedua negara pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta dan Beograd.Pada tanggal 10 Juli 1956, Pemerintah RI membuka Kedutaaan Besar di Beograd dan menunjuk Dr. Soedarsono sebagai Dubes RI pertama.Di lain pihak, Pemerintah FPRY membuka kantor perwakilan di Jakarta pada bulan Februari 1955 dengan level Charge d'Affaires. Pada tahun 1957 FPRY menunjuk seorang Dubes yang pertama untuk RI, Dr. Stane Pavlic.

Dalam sejarahnya, Indonesia dan Yugoslavia merupakan dua negara yang memainkan peranan penting dan menjadi salah satu dari 5 (lima) negara (Ghana, Indonesia, India, Mesir dan Yugoslavia) pendiri Gerakan Non Blok (GNB) pada tahun tahun 1961, yang dilhami oleh hasil Konferensi Asia Afrika/KAA berupa "Dasasila Bandung" pada tahun 1955, di Bandung. Keeratan hubungan kedua negara ditandai dengan kehadiran Presiden Sukarno dalam KTT I GNB di Beograd, pada tanggal 1 September 1961, dan kunjungan Presiden Sukarno secara reguler sesudah itu ke Beograd.

Serbia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Balkan Barat (Eropa Tenggara) dan tetap memberikan komitmen dan dukungan penuhnya atas kedaulatan NKRI. Demikian pula sebaliknya, Indonesia merupakan salah satu mitra penting Serbia, tidak saja dalam kerangka GNB, namun juga Indonesia sebagai mitra kerja bilateral dan salah satu pintu masuk penting bagi pengembangan kerjasama bilateralnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Serbia mempunyai hubungan kerjasama yang erat dalam konteks multilateral, khususnya kerjasama saling dukung untuk kepentingan kedua negara diberbagai fora internasional.

Dalam konteks kerjasama politik, hubungan kedua negara berjalan dengan baik dan erat, serta tetap berpegang pada penghormatan dan saling pengertian untuk memahami kepentingan masing-masing negara. Dalam konteks GNB, kehadiran Menlu RIpada "Additional Commemorative Meeting at the Level of Foreign Minister to Celebrate the 50th Anniversary of the Non Aligned Movement" di Beograd tahun 2011, dan pertemuannyadengan beberapa pejabat tinggi Serbia, telah memberikan arti penting bagi komitmen dan upaya peningkatan hubungan kedua negara di berbagai bidang.

Komitmen kedua negara untuk lebih fokus dalam mendorong dan memperluas hubungan kerjasama bilateralnya, telah diwujudkan dengan terbentuknya 3 (tiga) kesepakatan di bidang ekonomi pada tahun 2011, yang terdiri dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B (28 Februari 2011); Persetujuan Kerjasama Ekonomi (6 September 2011); dan Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal/P4M (6 September 2011). Selain itu, kedua negara juga sepakat mendorong kerjasama di bidang militer/pertahanan dengan terbentuknya MoU Kerja Sama di Bidang Pertahanan, pada tanggal 13 September 2011.

Perjalanan panjang sejarah yang dipenuhi berbagai kemelut politik dan peperangan, menjadikan Serbia sebagai negara yang memiliki ciri khas tersendiri.Serbia dapat mempertahankankemampuan dan kemajuannya di bidang pertanian, industri, teknologi dan industri militernya.Hal tersebut ditunjang oleh potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan sangat diperhitungkan. Posisi strategis dan peran penting Serbia di kawasan Balkan yang berada diantara kawasan Eropa Tengah dan Timur dan kawasan Barat (UE), menjadi daya tarik bagi kepentingan RI.Selain itu, Serbia menjadi titik perhatian utama dan penting bagi kalangan negara-negara berpengaruh, seperti UE, AS, Rusia, dan Tiongkok. Dalam kaitan ini, keberadaan posisi Serbia sebagai sahabat Indonesia di kawasan Balkan menjadi cukup signifikan, dan dapat dimanfaatkan Indonesia secara tepat dan strategis untuk kepentingan nasional Indonesia.

Sejalan dengan berbagai capaian pada periode tahun-tahun sebelumnya, hubungan bilateral kedua negara hingga saat inidiarahkan untuk tetap mempertahankan dukungan Serbia terhadap NKRI, meningkatkan interaksi antar Pejabat Pemerintah dan Parlemen kedua negara, mendorong implementasi kerjasama di bidang pertahanan, serta pengembangan kerjasama di bidang kearsipan antara kedua negara.

Perkembangan hubungan bilateral kedua negara bergerak lebih semakin dinamis dan lebih intensif, yang ditunjukkan melalui peningkatan kegiatan saling kunjung kalangan pejabat tinggi pemerintahan dan parlemen kedua negara, serta diikuti intensitas P to P dan B to B antara kalangan kedua negara. Di bidang politik, tercapainya pembentukan kerjasama (MoU) Kerjasama Arsip dan pembentukan kerjasama (MoU) parlemen kedua negara pada bulan Maret 2013.

Hingga tahun 2016, telah dilaksanakan pertemuanForum Konsultasi Bilateral (FKB) I di Beograd pada 10-13 Juni 2009.Dilanjutkan dengan FKBII RI-Serbia di Jakarta pada tanggal 16 September 2013 dan FKB III pada 7 April 2016.FKB RI Serbia ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2018. Selain melalui pelaksanaan FKB, hubungan bilateral Indonesia dan Serbia mencapai puncak baru melalui pelaksanan Kunjungan Kenegaraan Presiden Serbia ke Indonesia pada tanggal 27 April 2016.Hasil kunjungan kenegaraan tersebut, antara lain disepakatinya Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas dan Nota Kesepahaman Program Kerjasama bidang Pendidikan

Dalam konteks kerjasama politik difórum internasional, kedua negara tetap memberikan komitmennya dalam peningkatan kerjasama saling dukung di berbagai fora/organisasi internasional yang menjadi kepentingan masing-masing negara.

 

Ekonomi

Saat ini Serbia adalah negara yang memiliki potensi sebagai "hub" perdagangan dan distribusi dengan akses ke pasar 1 miliar penduduk dengan skema perdagangan bebas/pengaturan perdagangan. Termasuk di dalamnya adalah Uni Eropa, AS, Rusia, Belarus, Kazakhstan, Turki, CEFTA (Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Moldova, Montenegro, UNMIK-Kosovo) dan EFTA (Norwegia, Liechstenstein, Islandia, Swiss).

Selain itu, Serbia adalah negara tujuan investasi yang memberikan kemudahan dan insentif baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti kemudahan administratif, pemberian insentif atas setiap tenaga kerja yang dipekerjakan, pemberian tax holiday hingga 10 tahun, maupun pemberian lahan untuk pembangunan industri dan berbagai infrastruktur dasar yang tersedia di kawasan-kawasan industri (industrial estate) seperti jaringan listrik, saluran air, saluran pembuangan, jaringan telepon dan infrastruktur jalan.

Serbia juga memiliki berbagai potensi seperti industri dasar, pertanian dan industri pertanian serta SDM yang terdidik dan bersaing di pasar tenaga kerja. Kemampuan industri dasar Serbia diwarisi sejak jaman Yugoslavia yang saat itu mencapai swasembada. Sektor pertanian adalah sektor unggulan Serbia yang didukung dengan faktor lahan dan cuaca yang mendukung serta fasilitas penelitian dan pengembangan yang maju dan memiliki reputasi internasional.

Neraca perdagangan Indonesia-Serbia tahun 2016 mencapai USD 28.106.000 dengan ekspor Indonesia ke Serbia mencapai USD 2.808.000 sementara impor Indonesia dari Serbia mencapai USD 25.298.000 (data Kemendag RI).

Komoditas ekspor utama Indonesia adalah tunas, skipjack and atlantic bonito(Sarda Spp), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced (USD 385.000); plates, sheets, film, foil and strip of plastics, cellular plastics (USD 334.000); wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like (USD 214.000); sweaters, pullovers, sweatshirts, vests and similar articles of textile materials (USD 146.000); footwear, with outer soles of rubber, plastics or composition leather and uppers of leather (USD 95.000), dll.

Komoditas impor utama Indonesia adalah bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts (USD 19.026.000); food preparations (USD 266.000); instrumens and appliances for medical, surgical or veterinary sciences (USD 113.000); hygienic or pharmaceutical articles (USD 55.000); ozone theraphy, oxygen therapy, aerosol therapy, artifical respiration or other therapeutic respiration apparatus (USD 36.000), dll.

Perkembangan investasi Indonesia di Serbia masih terbatas, namun terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan arus investasi Indonesia antara lain: (i) Indo Serbia Food (milik Salim Group) yang berdiri sejak tahun 2010, bergerak di bidang impor, distribusi dan penjualan produk mie instan "Indomie" untuk Serbia, Macedonia, Bulgaria dan Rumania, (ii) Proyek perkebunan budidaya jamur Delta Danube (milik Salim Group) yang diresmikan pada tanggal 15 April 2016, dan (iii) Pabrik mie instan yang dikelola oleh Indo Adriatic Industri (milik Salim Group) di kota Indjija yang diresmikan pada tanggal 2 September 2016. Di lain pihak, hingga saat ini belum terdapat investasi yang berarti dari Serbia ke Indonesia.

Jumlah wisatawan asal Serbia dan Montenegro ke Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah wisatawan Serbia dan Montenegro ke Indonesia pada tahun 2010 mencapai 1.093, meningkat hingga 1.215 (2011), 1.319 (2012), 2.242 (2013) dan 2.451 (2015). Wisatawan Serbia umumnya menyukai destinasi yang menawarkan keindahan alam, budaya/sejarah dan wisata kuliner.

Sosial Budaya

Pengembangan hubungan di bidang sosial budaya merupakan salah satu faktor penting dalam mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamanan budaya kedua negara. Upaya dalam mengembangkan hubungan sosial budaya telah dilaksanakan , antara lain melalui pembentukan Indonesia Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan kehidupan toleransi antar umat beragama. Sejak tahun 2011 telah dilaksanakan 3 kali pertemuan ISBID, terakhir pada tanggal 9 – 12 November 2015 di Beograd. ISBID ke-4 direncanakan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2018.

Geliat kerjasama di bidang promosi budaya dan pariwisata direalisasikan dengan peran aktif kedua negara dalam berbagai penyelenggaraan events pariwisata dan sosial budaya, keikutsertaan Indonesia secara konsisten pada International Fair of Tourism di Kota Beograd, promosi budaya Indonesia di berbagai daerah dan kalangan perguruan tinggi Serbia, pembinaan kalangan "Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) 'Keris" dan kelompok tari tradisional Indonesia serta pelaksanaan "familiarization trip" bagi kalangan travel agent dan media Serbia.

Pada pertengahan tahun 2016, KBRI Beograd telah menyelenggarakan rangkaian promosi terpadu yang terdiri dari Pekan Kuliner selama dua minggu di Hotel Marriott, Malam Budaya di National Theater, dan Fashion Show di Wisma Duta. Kegiatan serupa juga direncanakan untuk kembali dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-72 RI.

Peningkatan kerjasama di bidang pendidikan dicapai melalui pelaksanaan program beasiswa "Darmasiswa", Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, dan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang kepada para pelajar Serbia. Hingga tahun 2017, sebanyak 133 pelajar Serbia telah berpartisipasi dalam program-program beasiswa dimaksud.

Di bidang olahraga, kedua negara telah menandatangani perjanjian kerjasama antara Sport Association of Serbia (SAS) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Beograd, pada tanggal 19 November 2013.Pada tanggal 11-13 Oktober 2015, Menpora RI telah berkunjung ke Beograd, Serbia untuk  menandatangani MoU antara RI-Serbia di Bidang Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 2017 Indonesia, atas masukan KBRI Beograd telah memilih pelatih tim nasional polo air Indonesia dari Serbia.


Kekonsuleran

a.      Penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Bebas Visa antara RI dan Serbia Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas

 Perjanjian Bebas Visa (PBV) bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas antara Indonesia dan Serbia telah berakhir pada tanggal 27 Juli 2014, setelah sempat mengalami 1 (satu) kali perpanjangan pada tanggal 23 Oktober 2009. Perjanjian ini merupakan dokumen kesepakatan bilateral yang ditandatangani saat Serbia masih bergabung dalam negara Uni Serbia-Montenegro, namun tetap diberlakukan bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas RI dan Serbia, sebagai pewaris sah pemegang kedaulatan Uni Serbia-Montenegro, yang secara resmi berpisah dengan Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006.

Mengingat nomenklatur yang digunakan dalam perjanjian bebas visa tersebut masih menggunakan nama negara Uni Serbia-Montenegro, maka pada Pertemuan FKB RI-Serbia pada bulan September 2013, muncul usulan untuk melakukan pembaharuan terhadap perjanjian dimaksud. Usulan pembaharuan juga dimaksudkan untuk merubah lama waktu/length of stay, dari 14 hari dalam perjanjian yang lama, menjadi 30 hari.

Kedua belah pihak memberikan tanggapan melalui jalur diplomatik terhadap draft perjanjian yang baru tersebut dalam 3 bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Serbia), dan telah siap untuk penandatanganan sejak Agustus 2014, namun karena kesibukan politik dalam negeri di kedua negara, penandatanganan baru dapat terlaksana pada 28 April 2016, di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Tomislav Nikolic ke Indonesia. Pihak penandatangan dari pihak Serbia adalah Menteri Pendidikan Srdjan Verbic, dan dari pihak Indonesia adalah Menlu Retno L.P. Marsudi.

Perjanjian bebas visa tersebut baru-baru ini telah diratifikasi oleh kedua negara dan akan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana kedua negara saling memberitahukan pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya persetujuan ini sebagaimana diatur oleh peraturan nasional masing-masing telah dipenuhi.

b.     Fasilitas Bebas Pajak dari Pemerintah Serbia kepada KBRI Beograd

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat 1 butir 16 titik 1 UU mengenai pajak untuk Value Added Tax/VAT Republik Serbia yang menetapkan bahwa pembebasan pajak tersebut dapat dilakukan untuk pembelian barang-barang dan jasa untuk keperluan pribadi staff asing beserta anggota keluarganya, dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 butir 2 UU mengenai pajak/pungutan khusus Republik Serbia, bahwa pembebasan pajak berlaku untuk para anggota staff diplomatik dan pejabat konsuler untuk barang yang dikenakan pajak/pungutan khusus berdasarkan azas resiprositas, dan berdasarkan surat keterangan dari Kemlu Serbia yang diperbaharui setiap awal bulan Januari.

Mereka yang termasuk dalam ketentuan itu dibebaskan dari pembayaran pajak VAT dan pungutan/pajak khusus untuk pembelian berbagai barang dan penggunaan jasa bernilai di atas 200 USD, yaitu BBM, listrik, biaya penggunaan telepon tetap dan HP, dan makanan di hotel berbintang lima, dan servis/perbaikan mobil.

Pada pertengahan tahun 2011, KBRI Beograd telah melakukan pengajuan perluasan fasilitas diplomatik antara Indonesia-Serbia (bebas pajak), dan telah disetujui oleh Pemerintah kedua Negara. Dengan adanya perluasan fasilitas diplomatik ini, fasilitas bebas pajak yang diberikan mulai tahun 2011 mencakup barang-barang untuk keperluan sehari-hari, termasuk makanan dan pakaian, perlengkapan kantor, barang-barang elektronik, mebel dan perlengkapan elektronik rumah tangga, jasa persewaan, dan pemeliharaan bangunan resmi Kedutaan, biaya listrik, air, gas, layanan telekomunikasi, servis/perbaikan mobil, jasa hotel dan restoran.  

c.      Pembebasan Visa Kunjungan Biasa RI bagi Warga Negara Serbia

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2016, sebanyak 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri.

Salah satu negara yang masuk dalam daftar tersebut adalah Republik Serbia. Dalam Perpres tersebut diatur mengenai periode length of stay untuk kunjungan di Indonesia, yaitu selama 30 hari, dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Pada saat pelaksanaan FKB III antara RI-Serbia di Beograd pada 7-8 April 2016, pihak Serbia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang memberikan pembebasan visa RI untuk warga negaranya, dan sebagai balasannya akan mengupayakan kemudahan proses pengurusan visa bagi WNI yang akan masuk Serbia.

d.     Visa Relaxation

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Serbia sejak tahun 2012 untuk memberikan kemudahan bagi pemegang paspor Indonesia, dalam prosedur pengurusan visa kunjungan ke Serbia adalah melalui Visa Relaxation, yaitu penyederhaan prosedur visaSerbia yang memerlukan waktu 3 hari untuk pemprosesan dan diberikan dalam kasus :

 

    1. Delegasi kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata dan olahraga yang mendapatkan nota diplomatik dari KBRI Beograd;

       
    2. Organized tourist-group atau delegasi yang telah memiliki multiple schengen visa.

      Upaya ini diambil karena prosedur normal permintaan visa Serbia bagi WNI yang akan melakukan kunjungan ke Serbia memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu.

       
      Hankam

      Kerjasama bilateral pertahanan antara RI dan Serbia mencapai titik penting pada tanggal 13 September 2011, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) bidang Pertahanan RI-Serbia oleh Menhan RIdan Menhan Serbia di Jakarta. MoU memungkinkan terlaksananya kerjasama teknis di bidang pertahanan antara Kemhan RI dengan Kemhan Serbia.

      Sebagai salah satu tindak lanjut dari MoU Pertahanan tersebut, pada tanggal 19 - 24 Maret 2013, Delegasi Kemhan Serbia yang dipimpin oleh Asisten Menhan Serbia Bidang Kebijakan Keamanan telah melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia dan melakukan pertemuan dengan pihak Kemhan RI. Beberapa hal yang dibahas dalam kunjungan tersebut antara lain adalahkomitmen Indonesia untuk pengembangan kerjasama militer bilateral,dan rencana pertukaran kelompok ahli Kemhan kedua negara.

      Pada tanggal 20 Mei 2015, Dubes RI telah melakukan pertemuan dengan Menhan Serbia, Mr. Bratislav Gasic. Pada pertemuan tersebut, Menhan Serbia kembali menyampaikan harapannya mengenai penyelesaian proses ratifikasi MoU bidang pertahanan RI-Serbia oleh Pemri sebagai landasan bagi kerjasama yang lebih intensif di masa depan. Kemhan Serbia juga menawarkan kerjasama di beberapa bidang potensial antara lain:
    1. Pendidikan dan pelatihan pada Military Medical Academy Serbia
    2. Pelatihan untuk personil misi pemelihara perdamaian internasional di Pangkalan "Jug"
    3. Pengadaan alutsista dan transfer teknologi

Secara umum dapat dikatakan, bahwa hingga saat ini, kerjasama RI-Serbia di bidang pertahanan masih terbatas di bidang logistik dalam bentuk pembelian munisi dan senjata (alutsista) secara regular/tahunan oleh Kemhan RI dan Mabes TNI. Bidang-bidang lain yang dapat dikembangkan, masih terkendala dengan belum diratifikasinya MoU kerjasama bidang pertahanan RI-Serbia dan juga dikarenakan bidang-bidang kerjasama yang ditawarkan, belum menemukan kesesuaian dengan kepentingan Indonesia. Di lain pihak, "kesulitan ekonomi yang masih melanda Serbia menjadi kendala" dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dengan Indonesia, terlebih lagi yang sifatnya resiprokal.