Indonesia dan Lebanon Buka ’Keran’ Kerjasama Ketenagakerjaan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Sebelumnya, Lebanon dan Indonesia belum mengikat diri secara hukum dalam pertukaran ketenagakerjaan, ungkap Boutros Harb, dalam konferensi pers bersama Menakertrans RI di kantor Kementerian Buruh Lebanon, Beirut . ”Diharapkan kesepakatan tersebut dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama Indonesia dan Lebanon di bidang ketenagakerjaan”, lanjut Menteri Bouros Harb seraya menekankan bahwa kerjasama tersebut sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan kedua bangsa. Muhaimin Iskandar kepada wartawan setempat juga menyatakan bahwa perjanjian yang telah ditandatangani ikut memberikan warna baru dalam hubungan bilateral kedua Negara. Sebelum penandatanganan MoU ini, pemerintah Indonesia tidak menetapkan Lebanon sebagai negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Lebanon memiliki potensi pasar yang cukup besar bagi tenaga kerja terampil Indonesia. Negara yang mengedepankan industri pariwisata ini membutuhkan tidak kurang 40 ribu tenaga kerja setiap tahun. Pada kesempatan yang sama, Roostiawati Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri - Kemenakertrans yang juga bertindak sebagai anggota juru runding pembahasan MoU kerjasama ketenagakerjaan tersebut menyampaikan bahwa meskipun terbuka peluang, namun terdapat beberapa posisi dan jenis pekerjaan yang terbatas hanya untuk warga negara masing-masing seperti yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara. Anggota juru runding lainnya, Teguh Wardoyo Direktur Perlindungan WNI – Kemlu RI berpendapat bahwa Kedua negara sangat memperhatikan aspek perlindungan dan pembekalan keterampilan kepada calon pekerja. “Baik delegasi dari Indonesia dan Lebanon sependapat bahwa MoU tersebut perlu secara jelas mengatur bahwa penempatan tenaga kerja wajib berdasarkan prinsip pemberian perlindungan” terangnya setelah selesai perundingan. Untuk menghindari maraknya pengiriman tenaga kerja yang tidak siap bekerja, MoU tersebut juga menegaskan bahwa permintaan tenaga kerja antara kedua negara harus meliputi syarat dan kondisi kerja dan semua kualifikasi yang diperlukan di dalam pekerjaan dan jenisnya. Selain itu untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja, proses perlindungan juga diterapkan oleh Pemerintah dengan ikut mengawasi Kontrak kerja mereka (Sumber: KBRI Beirut)