Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menlu RI selaku Ketua ASEAN di DK PBB, New York, 14 Februari 2011

2/16/2011

 
PIDATO DR. R.M MARTY M. NATALEGAWA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA ASEAN
DI DEWAN KEAMANAN PBB
DALAM MATA ACARA:
SURAT TERTANGGAL 6 FEBRUARI 2011 DARI WAKIL TETAP
KAMBOJA DI PBB KEPADA PRESIDEN DK PBB

NEW YORK, 14 FEBRUARI 2011



Pimpinan Sidang, Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB,

Perkenankanlah kami mengawali pidato ini dengan menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ibu Duta Besar sebagai Presiden DK PBB untuk bulan Februari 2011 ini; kami juga sampaikan keyakinan penuh kami, dalam masa kepemimpinan ibu Duta Besar, DK PBB akan mampu melanjutkan secara efektif pelaksanaan mandatnya sesuai Piagam PBB.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

DK PBB baru saja mendengarkan pandangan dari kedua pihak yang memiliki kepentingan dalam isu ini, Kamboja dan Thailand. Kedua pihak memiliki perbedaaan pandangan dalam melihat akar permasalahnnya yaitu sengketa perbatasan dan latar belakang kejadian di perbatasan pada tanggal 4-6 Februari 2011.

Pada tanggal 7-8 Februari 2011, melalui kunjungan kami ke Phnom Penh dan Bangkok, kami mendapatkan kesempatan untuk mendengar secara langsung dari kedua pihak atas isu yang saat ini mereka sedang hadapi.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada kedua kolega kami, Yang Mulia Bapak Hor Namhong, Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kerajaan Kamboja, dan Yang Mulia Bapak Kasit Piromya, Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand atas kerjasamanya dengan Indonesia selaku Ketua ASEAN.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Tentunya, tidak terdapat keraguan sedikitpun atas kompleksitas permasalahan perbatasan yang dihadapi Thailand dan Kamboja. Meskipun demikian, kami ingin menekankan poin ini, tidak ada alasan apapun bahwa isu ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, yaitu melalui dialog dan negosiasi.

Indonesia memandang, Pimpinan Sidang, bukanlah sebuah keniscayaan, pendekatan militer merupakan jalan keluar bagi isu sengketa perbatasan bagi kedua Negara termaksud.

Tentunya tanpa harus mengecilkan tantangan yang kita hadapi, Indonesia melihat dan menditeksi adanya celah peluang.

Dari hasil diskusi kami di Bangkok dan Kamboja, Indonesia setidaknya menemukan 3 kesimpulan yang prinsip.

Kami telah berbagi 3 kesimpulan ini dengan kedua Negara dan dengan seluruh Negara anggota ASEAN lainnya.

Tidak ada satu pihakpun yang menolaknya.

Pertama, Indonesia meyakini, bahwa terdapat keinginan dan komitmen kedua pihak untuk dapat menyelesaikan perbedaan dan perselisihan diantara keduanya melalui cara-cara damai.

Tentunya hal tersebut, selaras dengan hal-hal prinsip yang selama ini telah dilakukan oleh Negara ASEAN yang terefleksikan dalam “Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama” (TAC) dan Piagam ASEAN. Melalui dokumen inti ASEAN dimaksud, seluruh Negara ASEAN, termasuk didalamnya Thailand dan Kamboja, berjanji untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan diantara mereka dengan cara-cara damai dan untuk menolak agresi dan penggunaan maupun ancaman kekuatan senjata.

ASEAN memiliki keinginan kuat untuk menjamin bahwa komitmen tersebut senantiasa ditegakkan oleh kedua pihak terkait.

Dukungan DK PBB terhadap ajakan bagi seluruh pihak untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, sesuai dengan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama/TAC dan Piagama ASEAN, menurut hemat Indonesia akan konstruktif.

Kedua, Indonesia memiliki keyakinan, bahwa kedua pihak mengakui adanya kebutuhan untuk menstabilkan situasi di lapangan (wilayah perbatasan); guna menjamin gencatan senjata dilaksanakan.

Komunikasi yang dilakukan kedua Pemerintahan kepada DK PBB maupun pernyataan yang baru saja disampaikan oleh kedua Menteri Luar Negeri menggambarkan adanya perbedaan interpretasi terhadap situasi dan kondisi terjadinya insiden perbatasan baru-baru ini.

Masing-masing pihak mengklaim bersikap divensif dan bersikap damai, dan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain sebagai yang memprovokasi insiden perbatasan.

Meskipun demikian, keinginan baik kedua pihak harus bisa diterjemahkan. Keyakinan dan kepercayaan harus dibangun di lapangan.

Insiden militer baru-baru ini mengilustrasikan bahwasanya, setidaknya terdapat kesenjangan komunikasi, persepsi dan kesalahan persepsi.

Hal tersebut menyebabkan, pada akhirnya, adanya rangkaian kekerasan dan konflik yang sesungguhnya tidak diinginkan kedua pihak.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk membangun sistem komunikasi pada tingkat lokal dan tingkat tinggi di antara kedua pihak yang lebih dapat diandalkan. Mungkin dengan adanya dukungan pihak ketiga, dapat dijamin bahwa gencatan senjata dapat dilaksanakan. Untuk menguatkan keyakinan pada komitmen masing-masing pihak untuk melaksanakan gencatan senjata dan untuk menghindari terjadinya asumsi terburuk dan reaksi balasannya. Setidaknya, terdapat kebutuhan nyata bagi kedua pihak untuk membuat komitmen pada tingkat yang lebih tinggi guna menghormati gencatan senjata.

DK PBB kiranya dapat bersama-sama ASEAN menghimbau kedua pihak untuk menghormati dan mematuhi gencatan senjata dan dalam kaitan ini, mendukung upaya-upaya ASEAN terkait hal tersebut.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Komitmen untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara damai dan menghormati gencatan senjata, merupakan dua hal yang sangat esensial jika kita ingin menciptakan kondisi yang kondusif agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik.

Ini menjadi kesimpulan ketiga yang Indonesia yakini dari hasil kunjungan yang kami lakukan pada tanggal 7-8 Februari 2011 yang lalu.

Kita semua sudah pernah memperdebatkan masalah ini sebelumnya.

Perdebatan antara efektifitas solusi bilateral yang dipertentangkan dengan solusi kawasan dan tentunya juga solusi global dalam menyelesaikan suatu konflik ataupun perselisihan yang berkepanjangan.

Salah satu pihak dalam perselisihan ini memiliki keinginan agar isu ini diselesaikan secara bilateral.

Pihak lainnya tidak memiliki keyakinan terhadap efektifitas pendekatan bilateral dimaksud.

Sejujurnya, bilateral, regional dan tentunya upaya global, jangan dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan meniadakan satu dengan yang lainnya. Semua pendekatan tersebut bukan merupakan pilihan yang berdiri sendiri, melainkan kesemuanya itu dapat saling melengkapi dan menguatkan.

Negosiasi dan kesepakatan di tingkat bilateral merupakan sesuatu yang fundamental. Pada akhirnya, tidak ada pengganti dari kesepakatan bilateral dimaksud; khususnya jika hal tersebut terkait dengan isu perbatasan.

Namun demikian, dukungan atau fasilitasi regional merupakan hal yang penting untuk membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembicaraan bilateral dimaksud; untuk menghilangkan adanya rasa tidak percaya, dan meningkatkan keyakinan dalam proses serta menjamin penghormatan terhadap hasil akhirnya.

ASEAN dapat memberikan kontribusi yang berharga.

DK PBB kiranya dapat menyampaikan dukungan atas upaya ASEAN untuk memfasilitasi dan secara aktif mendorong kedua pihak untuk meningkatkan upaya-upaya guna menyelesaikan perselisihan diantara kedua pihak dengan cara-cara damai.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Apa langkah kedepannya?

Untuk mengantisipasi hasil dari pertemuan DK PBB saat ini, Indonesia selaku Ketua ASEAN, telah sampaikan keinginan untuk mengadakan pertemuan Menlu Negara ASEAN di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2011.

Indonesia menyambut positif, baik pihak Kamboja maupun Thailand telah siap dan menyetujui dengan cepat rencana pertemuan tersebut.

Berdasarkan komunikasi yang telah kami lakukan, Indonesia memandang adanya 3 sasaran yang prinsipil dan saling menguatkan:

Pertama, ASEAN mengajak dan mendorong kedua pihak terkait untuk mewujudkan komitmennya untuk menyelesaikan secara damai perselisihan yang ada dan menolak penggunaan dan ancaman untuk menggunakan kekuatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama atau TAC di Asia Tenggara dan Piagam ASEAN;

Kedua, ASEAN mendukung upaya yang dilakukan kedua pihak untuk menjamin penghormatan terhadap gencatan senjata. Penguatan modalitas komunikasi kiranya dapat mulai diajukan; dan

Ketiga, Upaya ASEAN untuk menjamin kondisi yang kondusif untuk memulai kembali perundingan antara kedua belah pihak. ASEAN kiranya dapat memfasilitasi pembicaraan bilateral dimaksud dan senantiasa diinformasikan perkembangannya oleh kedua pihak terkait mengenai garis besar perkembangannya.

DK PBB kiranya dapat menyampaikan dukungannya terhadap rencana pertemuan Menlu ASEAN tersebut.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang telah mengalami banyak perubahan. Kawasan kami menyadari betul akibat dari suatu konflik. Pada saat yang bersamaan kita semua menyadari hasil dan dampak positif dari adanya kondisi persahabatan dan kerjasama. Keamanan bersama artinya kesejahteraan bersama dan kemajuan bersama.

Kita tidak akan membiarkan hilangnya berbagai keberhasilan yang telah dicapai.

ASEAN senantiasa berada di garis terdepan dalam mondorong kawasan Asia Tenggara untuk menjadi Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Dalam 3 pilar ASEAN, yaitu Pilar Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan. Dalam komunitas tersebut, penyelesaian permasalahan dengan penggunaan cara kekerasan dan kekuatan bukanlah suatu norma yang berlaku. Kita meyakini situasi terkini antara Kamboja dan Thailan merupakan suatu pengecualian dan hal anomali yang unik.

Sungguh, meskipun tantangan saat ini yang dihadapi antara dua Negara utama ASEAN, kerjasama diantara Negara ASEAN, antara ASEAN dan kawasan terdekatnya, melalui proses ASEAN Plus One dan Plus Three, maupun East Asia Summit, akan terus berlanjut. ASEAN saat ini sedang memfokuskan untuk memainkan peran sentral dalam pembentukan arsitektur kawasan yang lebih luas.

Selanjutnya, sesuai dengan tema ASEAN tahun 2011 yaitu "ASEAN community in a global community nations", ASEAN saat ini sedang mengidentifikasi peta jalan untuk menguatkan kontribusi ASEAN dalam isu-isu global; Platform bersama ASEAN dalam isu-isu global yang ASEAN memiliki kepedulian bersama.

ASEAN sebagai kontributor positif terhadap solusi berbagai permasalahan global dunia.

Pendek kata, Presiden DK PBB, ASEAN memiliki dorongan yang kuat untuk menjamin bahwa kesulitan yang saat ini dihadapi kedua Negara anggotanya dapat diselesaikan dengan cara-cara damai dan bersahabat.

Bising peluru dan dentuman artileri harus senyap di kawasan Asia Tenggara.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Oleh karenya, kami meminta adanya sinergi dari langah-langkah yang diambil DK PBB untuk mendukung upaya-upaya ASEAN dan utamanya untuk mendukung dan memberikan insentif bagi kedua pihak, Kamboja dan Thailand untuk menyelesaikan perbedaannya secara damai, sesuai dengan keanggotaannya dalam keluarga bangsa-bangsa ASEAN; dan sebagai anggota dari komunitas global bangsa-bangsa.

Terima kasih.