KETERANGAN DASAR
1. UMUM
§ Tanggal 1 Januari 1984, menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh (bekas jajahan Inggris).
§ Kepala Negara / Kepala Pemerintahan: Sultan Haji Hassanal Bolkiah (memerintah sejak tanggal 5 Oktober 1967).
§ Nama resmi Sultan: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
§ Kepala Negara/Pemerintahan: Sultan Haji Hassanal Bolkiah, yang merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Kepala Agama Islam Negara, Inspektur Jenderal Polis Diraja Brunei (PDB), Chancellor (Rektor) Universiti Brunei Darussalam (UBD), dan Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA).
§ Lagu kebangsaan: “Allah Peliharakan Sultan”.
2. GEOGRAFIS
§ Luas wilayah: 5,765 kilometer persegi.
§ Brunei Darussalam terletak di kawasan Asia Tenggara di pantai Barat Laut Kalimantan bagian Utara, antara 114’04” dan 114’23” Bujur Timur serta 4’00” serta 5’05” Lintang Utara, berada 443 kilometer di sebelah utara Equator atau garis khatulistiwa. Panjang pesisir pantai membentang sepanjang 130 kilometer berhadapan langsung dengan Laut China Selatan.
3. BATAS WILAYAH DAN TOPOGRAFI
§ Wilayah daratan Brunei terpisah menjadi dua bagian, dimana satu bagian di Barat, yang terdiri dari daerah Brunei-Muara, Tutong dan Belait, dan satu bagian lagi di Timur, yang terdiri dari Temburong, yang dipisahkan oleh perairan Teluk Brunei dan wilayah Limbang yang masuk kedalam Negara Bagian Sarawak, Malaysia.
§ Batas-batas wilayah: Laut China Selatan di Utara, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, yang berbatasan langsung dengan seluruh wilayah darat Brunei.
§ Topografi daratan Brunei umumnya terdiri dari bukit-bukit rendah, hutan-hutan payau/rawa dan lembah-lembah.
4. PEMERINTAHAN
§ Administrasi pemerintahan: Brunei terbagi atas 4 (empat) daerah pemerintahan, yakni Brunei-Muara, Belait, Tutong, dan Temburong, dan 3 (tiga) kota, yakni Bandar Seri Begawan, Tutong, dan Kuala Belait. Tiap daerah terdiri dari mukim-mukim, tiap mukim terdiri dari kampong-kampong.
§ Ibukota negara: Bandar Seri Begawan (luas wilayah: 100,36 kilometer persegi), sebelumnya bernama Bandar Brunei (Brunei Town) sampai dengan tanggal 5 Oktober 1970.
5. Populasi: 411,000 (data dari Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi/JPKE pada Kantor Perdana Menteri, berdasarkan hasil Sensus Penduduk bulan Juni 2011).
6. Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, Brunei merujuk kepada Konstitusi tahun 1959 dan MIB.
7. Ideologi/falsafah negara Brunei adalah Melayu Islam Beraja (MIB).
§ Melayu: akar budaya bangsa
§ Islam: agama negara dan panduan masyarakat Brunei
§ Beraja (kerajaan): sistem negara dan pemerintahan di Brunei
8. Islam merupakan agama resmi. Mazhab yang dianut adalah mazhab Syafi’i. Ajaran Islam yang dianut adalah ”Ahlussunah wal jama’ah”. Penggunaan huruf Arab Jawi selain huruf Latin di papan nama jalan dan tempat-tempat umum merupakan salah satu wujud implementasi kongkrit ideologi MIB.
9. Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan Sultan ke-29 dan telah memerintah selama lebih dari 44 tahun sejak tahun 1967. Beliau dinilai rakyatnya berhasil membawa Brunei menikmati kemajuan perekonomian dan stabilitas. Sikapnya yang menonjol dalam memerintah negara adalah kesediaan untuk mendengarkan aspirasi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya.
10. Brunei merupakan salah satu negara produsen minyak bumi dan gas di Asia Tenggara. Komersialisasi temuan sumur minyak pertama kali dilakukan pada tahun 1929 oleh perusahaan minyak Shell (Royal Dutch Shell) dengan ijin Sultan Brunei. Selanjutnya berbagai temuan minyak dan gas di sumur-sumur off-shore, on-shore dan pedalaman wilayah Brunei telah mendorong negara itu maju pesat perekonomiannya. Minyak mentah, produk-produk petroleum dan liquified natural gas (LNG) Brunei diekspor dengan negara-negara tujuan utama Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN.
11. Dengan komersialisasi temuan minyak pertama tahun 1929, Sultan Brunei mengadakan kerjasama dengan perusahaan Shell dan mendirikan perusahaan patungan bernama Brunei Shell Petroleum Sdn. Bhd. (BSP). Pada tahun 1980-an, Sultan Brunei mengijinkan dibentuknya konsorsium guna memungkinkan perusahaan minyak asing lainnya turut melakukan eksplorasi minyak, yakni Total Fina Elf, yang bermitra dengan perusahaan lokal Brunei, Jasra International Petroleum.
PERKEMBANGAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-BRUNEI DARUSSALAM
Politik
Indonesia dan Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik sejak tanggal 1 Januari 1984, yang segera ditindaklanjuti dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan dan pembukaan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Jakarta.
Pada tanggal 27 September 1999, kedua negara sepakat untuk mengadakan Komisi Bersama Indonesia-Brunei dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Komisi Bersama kedua negara. Pertemuan Pertama tingkat Menteri Komisi Bersama Indonesia-Brunei berlangsung di Jakarta tanggal 25 Juli 2003, dan pertemuan ke-2 Komisi Bersama kedua negara di Bali tanggal 17-18 Juli 2011. Pertemuan ke-3 Komisi Bersama Indonesia-Brunei disepakati akan diselenggarakan di Brunei pada tahun 2012.
Perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Brunei sangat baik, yang ditandai dengan saling kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan kedua negara yang intens dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kunjungan kenegaraan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono ke Brunei pada tanggal 24-25 Februari 2011 dan sejumlah kunjungan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke Indonesia, untuk menjenguk mendiang mantan Presiden Soeharto pada tanggal 14 Januari 2008, menghadiri acara pelantikan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI pada bulan Oktober 2009, menghadiri KTT ASEAN ke-18 di Jakarta tanggal 7-8 Mei 2011 dan KTT ASEAN ke-19 dan KTT terkait lainnya di Bali tanggal 16-19 Nopember 2011, serta menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia (UI) di bidang kemanusiaan dan peradaban pada tanggal 21 April 2011.
Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan satu-satunya kepala negara/pemerintahan yang selalu hadir pada acara Bali Democracy Forum (BDF) hingga kini, mulai dari BDF I bulan Desember 2008, BDF II bulan Desember 2009, BDF III bulan Desember 2010, dan BDF IV bulan Desember 2011.
Setelah sempat vacuum selama sekitar 8 tahun, pertemuan Komisi Bersama Indonesia-Brunei bergulir kembali dengan pelaksanaan pertemuan ke-2 di Bali tanggal 17-18 Juli 2011, yang diakhiri dengan penandatanganan persetujuan tentang notifikasi dan bantuan kekonsuleran atau MCN, dan Memorandum Saling Pengertian (MoU) tentang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik.
Pada kunjungan kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Brunei Darussalam tanggal 24-25 Februari 2011, Indonesia dan Brunei menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) di bidang Kerjasama Pertanian dan Surat Pernyataan Berkehendak (Letter of Intent / LoI) untuk menjalin Kerjasama di bidang Kelautan dan Perikanan.
Dari kunjungan kenegaraan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke Indonesia pada tanggal 22-23 April 2008, telah ditandatangani MoU on Cultural Cooperation antara Indonesia dengan Brunei. Selain itu Sultan Haji Hassanal Bolkiah menerima Wing Kehormatan Penerbang TNI Angkatan Udara dan dikukuhkan sebagai Anggota Kehormatan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Korpaskhasau).
Hubungan parlemen kedua negara ditandai dengan berlangsungnya kunjungan kerja Ketua Parlemen Brunei Darussalam (Legislative Council / LegCo) dan delapan (8) anggota LegCo ke Indonesia tanggal 28 April – 2 Mei 2008. Kunjungan tersebut merupakan balasan kunjungan muhibah Ketua DPR-RI, Agung Laksono, ke Brunei Darussalam tanggal 28-30 Maret 2006 yang didampingi 7 anggota DPR-RI. Dari kunjungan Ketua Parlemen Brunei Darussalam ke Indonesia, terwujud saling pengertian dan hubungan baik antara Legislative Council (LegCo) Brunei Darussalam dan MPR/DPR RI. Pada tanggal 7 Agustus 2010, rombongan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja satu hari ke Brunei. Pada tanggal 13-16 Desember 2010, rombongan Komite IV DPD RI (Bidang Anggaran) melakukan kunjungan kerja ke Brunei untuk studi banding tentang pelaksanaan sistem bagi hasil devisa Brunei dari sektor migas. Pada tanggal 11-12 September 2011, rombongan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, melakukan kunjungan ke Brunei untuk meningkatkan kerjasama dengan Legislative Council (Parlemen). Selain itu berlangsung pula kunjungan Ketua Komite I DPD RI, H. Dani Anwar, dan anggota-anggota Komite I DPD RI ke Brunei dari tanggal 27 Nopember s/d 3 Desember 2011 untuk melakukan studi referensi tentang regulasi pertanahan di Brunei.
Pada tanggal 26 Nopember 2011, untuk pertama kalinya berlangsung forum Policy Planning Dialogue (PPD) antara Indonesia dan Brunei Darussalam di gedung Kemludag Brunei, Bandar Seri Begawan. PPD telah membahas berbagai isu yang menjadi perhatian atau kepentingan bersama kedua negara, antara lain isu ASEAN Connectivity, BIMP-EAGA, China dan India sebagai kekuatan-kekuatan utama di dunia saat ini.
Perkembangan penting lainnya adalah penganugerahan darjah atau bintang kehormatan dari Sultan Haji Hassanal Bolkiah atas jasa-jasa mereka dalam meningkatkan hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Brunei di bidang tugas masing-masing. Pemberian bintang kehormatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati “Hari Keputeraan” (hari ulang tahun Sultan Brunei) tanggal 15 Juli. Para pejabat tinggi pemerintah Indonesia tersebut adalah Marsekal TNI Djoko Suyanto, Panglima TNI saat itu, yang dianugerahi bintang kehormatan oleh Sultan Brunei pada Hari Keputeraan ke-60 tanggal 15 Juli 2006, Jenderal TNI Djoko Santoso saat menjabat Panglima TNI, menerima penganugerahan bintang kehormatan oleh Sultan Brunei pada Hari Keputeraan ke-64 tanggal 15 juli 2010, dan Laksamana TNI Agus Suhartono, Panglima TNI saat ini, yang dianugerahi bintang kehormatan oleh Sultan Brunei pada Hari Keputeraan ke-65 tanggal 15 Juli 2011, disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI, Prof. Dr. Purnomo Yusgiantoro. Jenderal Pol. Drs. Sutanto yang pernah menjabat Kapolri juga dianugerahi bintang kehormatan oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam rangka Hari Keputeraan ke-61, yang penganugerahannya dilaksanakan pada tanggal 7 April 2008.
Ekonomi
Hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara cenderung mengalami peningkatan, meskipun neraca perdagangan masih surplus untuk Brunei karena Indonesia mengimpor minyak dari Brunei dalam nilai yang besar.
Data statistik perdagangan luar negeri Brunei Darussalam menunjukkan bahwa selama tahun 2010, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Brunei sebesar B$ 928.960.000, yang terdiri dari nilai ekspor Brunei ke Indonesia B$ 859.940.000 dan nilai ekspor Indonesia ke Brunei B$ 69.020.000.
Pada tahun-tahun sebelumnya, nilai perdagangan bilateral kedua negara tercatat B$ 1.207.360.000 (tahun 2009) dan B$ 3.084.300.000 (tahun 2008). Nilai perdagangan bilateral tahun 2008 tersebut merupakan peningkatan dari nilai perdagangan tahun sebelumnya sebesar B$ 2.885.530.000 (persentase peningkatan sebesar 6.8 %).
|
NEGARA |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Indonesia |
73.770.000 |
93.090.000 |
97.120.000 |
84.230.000 |
69.020.000 |
|
Brunei Darussalam |
2.405.220.000 |
2.792.440.000 |
2.987.180.000 |
1.123.130.000 |
859.940.000 |
|
Total |
2.478.990.000 |
2.885.530.000 |
3.084.300.000 |
1.207.360.000 |
928.960.000 |