Politik dan Pemerintahan

Pemerintah 

Indonesia adalah negara republik, dengan anggota legislatif dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ibu kota negara adalah Jakarta. Pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945, sebagaimana telah diubah pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal I dari Konstitusi menetapkan bentuk pemerintahan republik yang mengakui kedaulatan rakyat. 

Pemerintahan Indonesia dibagi ke dalam tujuh majlis tertinggi dan tinggi negara serta tiga lembaga pemerintahan. 

Majelis Tertinggi dan Tinggi Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga Pemerintahan :

Eksekutif 


Lembaga eksekutif pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara, dan komandan dari angkatan bersenjata Republik Indonesia, bersama-sama dengan wakil presiden, presiden terpilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat menjabat maksimum dua periode berturut-turut. Presiden menunjuk para anggota kabinetnya, yang bertanggung jawab untuk menangani kementerian/lembaga pemerintah.

Legislatif 

Lembaga legislatif berdasarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau parlemen Indonesia. MPR terdiri dari dua badan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  Dua lembaga ini memiliki kekuatan untuk mensahkan undang-undang, mengubah konstitusi, melakukan penyelidikan formal, mengawasi anggaran negara, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan Konstitusi. 

DPR terdiri dari 550 wakil yang dipilih oleh rakyat. DPRD terdiri atas empat wakil dari setiap provinsi dan dipilih oleh rakyat. Pada pemilu 2004, ada 128 perwakilan di DPD. 

Yudisial 

Mahkamah Agung adalah pengadilan akhir banding, dan mengawasi semua pengadilan yang lebih rendah, termasuk pengadilan umum, militer, administrasi, agama, dan pengadilan komersial. Untuk menjaga kenetralannya, MA independen dari eksekutif dan legislatif. 

Lainnya 

Dua lembaga negara lainnya tidak berada di bawah tiga lembaga tersebut yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan organisasi pemerintah independen. BPK memastikan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dari penerimaan pajak di seluruh pemerintah. MK membuat akhir, keputusan yang mengikat pada konstitusionalitas undang-undang dan hasil pemilu yang disengketakan. 
 
Pemerintah Daerah 

Indonesia memiliki 34 provinsi. Melalui proses desentralisasi, provinsi ini telah diberikan kekuatan yang lebih besar. Selain desentralisasi, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua juga di bawah status Otonomi Khusus. 

Desentralisasi telah diberikan baik untuk provinsi dan kabupaten (kota) agar memiliki kewenangan yang lebih besar. Bahkan, pemerintah pusat hanya memiliki kontrol atas lima bidang: urusan luar negeri, pertahanan, keadilan, kebijakan moneter, dan agama. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan semua layanan lainnya.