Pelayanan Kekonsuleran bagi ABK Indonesia di Mahajanga

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam kunjungan ke Mahajanga awal Februari 2012, pihak KBRI telah melakukan pertemuan dengan Wakil Manajer perusahaan ikan Somapeche, Mr. Chank dan tujuh Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia, karyawan perusahaan. Tujuan pertemuan pada intinya adalah guna mengetahui kondisi tujuh ABK Indonesia termasuk sosialisasi informasi mengenai kekonsuleran.

Mr. Chank menyampaikan bahwa perusahaan Somapeche pertama kali masuk ke Madagaskar dibawah manejemen perusahaan ikan Jepang, Maruha. Selang beberapa tahun, Chinese National Fisheries Company (CNFC) membeli perusahaan tersebut dan memulai pengelolaan sejak awal 2009. Mekanisme kerja perusahaan, imbuhnya, secara umum masih meneruskan manajemen lama yang diterapkan oleh Jepang.

Menjawab pertanyaan pihak KBRI terkait komposisi staf termasuk karyawan Indonesia, Mr. Chank menegaskan selain karyawan Indonesia, perusahaan juga mempekerjakan karyawan China dan masyarakat setempat. Mr. Chank mengakui bahwa keberadaan para ABK Indonesia di Somapeche sangat dibutuhkan karena merupakan penggerak utama perusahaan. Beberapa kebijakan guna kesejahteraan karyawan juga telah diambil. ‘Perusahaan terus memperhatikan karyawan baik secara administratif maupun kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, segala hal terkait administrasi seperti kontrak kerja dan kesejahteraan seperti gaji menjadi adalah salah satu konsern utama perusahaan ‘ imbuhnya. 

Secara terpisah pihak KBRI juga melakukan pertemuan dengan ABK yang membahas hal-hal terkait ketenagakerjaan dan kekonsuleran. Pihak KBRI sedikit mengutarakan mengenai hak dan kewajiban TKI termasuk masalah-masalah umum yang dihadapi oleh TKI di luar negeri. Dijelaskan pula mengenai dokumen-dokumen ketenagakerjaan seperti kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), kontrak dan buku pelaut.

Sebagai karyawan senior, Sdr. Petrus mengulas mengenai sejarah penugasannya dan  ABK lainnya ke Madagaskar. ‘Penugasan ABK Indonesia ke Mahajanga pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penugasan jaman Jepang’ imbuhnya. ABK lainnya menyampaikan bahwa secara umum tidak ada perbedaan mendasar dalam manajemen perusahaan oleh dua negara tersebut. Yang membedakan hanya pada agen kerja sama antara Somapeche dengan mitra di Indonesia dimana Jepang bekerjasama dengan PT Perikanan Nusantara guna merekrut staf dari Indonesia, sementara pada masa China, perekrutan staf dari Indonesia dilakukan secara personal.  

Para ABK juga mengakui bahwa sejauh ini mereka tidak mengalami masalah-masalah mendasar terkait ketenagakerjaan dan manajemen perusahaan. Ditekankan pula bahwa selain kesejahteraan, perusahaan juga menjamin asuransi kesehatan, dan fasilitas komunikasi bebas pulsa diantara para ABK.

Terkait lingkup tugas, para ABK menyampaikan bahwa selain bertugas di darat, mereka juga harus bertugas di laut selama beberapa bulan. Pekerjaan selama berada di darat umumnya terkait dengan pekerjaan fisik kapal termasuk melatih karyawan China dan Malagasi dalam maintenance Kapal.

Selain pertemuan di kantor Somapeche, kami juga dituntun untuk melihat kapal-kapal penangkap ikan. Menurut para ABK sejak perusahaan dikelola oleh China, jumlah kapal ikan semakin menurun. Saat ini kapal yang masih beroperasi berjumlah sebelas kapal.

Para ABK sangat mengapresiasi kunjungan pihak KBRI ke perusahaan ikan Somapeche. Selain sebagai ajang perkenalan dan mempererat hubungan, bagi mereka kunjungan merupakan bukti perhatian serius KBRI. Menurut mereka, kunjungan KBRI telah memberikan manfaat nyata baik secara teknis seperti pengetahuan mengenai mekanisme pengurusan KTKLN dan legalisasi buku pelaut maupun substansi seperti hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Para ABK mengharapkan dukungan dan perhatian KBRI seperti ini dapat terus dilakukan di masa mendatang.

Dari sisi ketenagakerjaan dan keimigrasian, para ABK pada prinsipnya tidak memiliki masalah. Mereka memiliki dokumen ketenagakerjaan, seperti kontrak kerja, buku pelaut, dan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (untuk seorang ABK). Dokumen keimigrasian dan kekonsuleran seperti parpor dan visa juga masih aktif.