Jubir Deplu: Indonesia Tidak Pernah Inginkan Jadi Tempat Memproses Pengungsi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Indonesia tidak terpikir dan tidak pernah menginginkan wilayahnya menjadi tempat pemprosesan calon pengungsi untuk ditempatkan ke negara ketiga”, tegas Jubir Deplu, Dr. Teuku Faizasyah, pada kesempatan press briefing di Ruang Palapa, Deplu, Jumat (30/10).

Pernyataan tersebut terkait dengan masuknya kapal berbendera Australia, Oceanic Vicking, yang mengangkut imigran asal Sri Lanka, ke perairan Pulau Bintan, Riau pada Senin (26/10).
Jubir Deplu menambahkan bahwa kasus ini bukan merupakan masalah bilateral, namun melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan. Kerjasama antara ketiga pihak tersebut mutlak diperlukan. Apabila ada permintaan resmi dari pemerintah Sri Lanka, maka pemerintah Indonesia berkewajiban memfasilitasi proses penyelesaian masalah tersebut seperti tertuang dalam Konvensi Wina. “Proses verifikasi kewarganegaraan para imigran di perairan Kepulauan Riau tersebut diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan pengungsi Sri Lanka di Aceh,” demikian imbuh Jubir Deplu.
Dalam hal ini, pihak Kedutaan besar Sri Lanka di Jakarta akan melakukan verivikasi kewarganegaraan 78 imigran yang berada di kapal itu. Namun sejauh ini belum ada permintaan resmi dari pemerintah Sri Lanka, baik kepada Indonesia maupun ke Australia mengenai hal tersebut.
Terkait dengan kasus imigran asal Sri Lanka ini, belum ada struktur kerjasama yang jelas antara Indonesia dan Australia. Perjanjian kedua negara dalam Lombok Treaty memang mencakup people smuggling dan trafficking in person, namun hal tersebut masih terbatas berbagi informasi intelijen dan peningkatan kapasitas imigrasi. Oleh karena itu delegasi dari Australia direncanakan akan datang ke Jakarta minggu depan untuk membahas kerangka dan mekanisme kerjasama penanganan kasus pengungsi Sri Lanka tersebut.
Sehubungan dengan konsep Indonesia Solution yang dilontarkan di media massa Australia, Jubir menjelaskan hal tersebut membuat Indonesia tidak nyaman. ”Jika ada solusi Indonesia, kenapa tidak ada solusi Australia?” katanya. Disamping itu ditegaskan kembali bahwa pemberian akses bagi kapal para pengungsi Sri Lanka memasuki wilayah perairan Indonesia lebih pada pertimbangan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. “Pemerintah Indonesia tidak dapat memaksa para pengungsi tersebut untuk turun dari kapal,” pungkas Jubir Deplu.