LAYANAN KEPENDUDUKAN

​PELAPORAN KELAHIRAN WNI

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, setiap orang tua wajib melaporkan kelahiran anak di luar negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia yang mencakup wilayah domisilinya agar Perwakilan Republik Indonesia dapat menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Kelahiran WNI. Laporan peristiwa kelahiran tersebut paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari setelah kelahiran anak.

Orang Tua wajib untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Dinas Kependudukan setelah kembali ke Indonesia dengan membawa surat dari Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kembali. Kewajiban untuk mencatatkan

      Persyaratan

  • Formulir Pelaporan Kelahiran yang telah diisi lengkap.  
  • Akta Kelahiran dari instansi Persatuan Emirat Arab dan salinan yang telah dilegalisir.  
  • Akte Perkawinan/Surat Nikah/Surat Keterangan Perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia dan salinannya. 
  • Akte Perceraian Orang Tua/Surat Keterangan Perceraian dari Perwakilan Republik Indonesia dan salinannya. 
  • Paspor Orang Tua anak dengan visa masih berlaku dan salinannya. 
  • KTP orang tua dan salinannya.

     Waktu

  • Dalam 1 hari kerja

     Prosedur

  • Pengajuan permohonan dari pukul 09:00 – 13:00 
  • Melengkapi persyaratan. 
  • Mengambil nomor antrian pelayanan.  
  • Menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan lengkap ke petugas loket. 
  • Permohonan juga dapat disampaikan melalui alamat konsuler.ae@kemlu.go.id pada hari kerja dengan judul email 'AKKL – Nama Pemohon' dengan melampirkan seluruh persyaratan dalam bentuk PDF.  
  • Apabila dokumen asli berbeda dengan dokumen yang dikirimkan melalui email, KBRI tidak akan menerbitkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran.  
  • Pengambilan pada hari yang sama dari pukul 16:00 – 17:00. 

     Biaya 

  • TANPA BIAYA

     Formulir

     Dasar Hukum

  • Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  • Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
  • Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.