No. 060/PR/VII/2012/53
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) c.q. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) akan menyelenggarakan kegiatan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) dengan tema “Prioritas Fasilitasi Perdagangan di Indonesia: Peningkatan Daya Saing dan Integrasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global (Global Value Chains)” pada tanggal 12 Juli 2012, bertempat di Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta.
Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri ini diselenggarakan untuk mendiskusikan strategi dan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait fasilitasi perdagangan, memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu fasilitasi perdagangan, dan untuk mendapatkan berbagai masukan substansi dari para pakar, pelaku kebijakan dan pelaku usaha.
Fasilitasi perdagangan dapat didefinisikan sebagai segala macam tindakan dan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi biaya transaksi yang mempengaruhi arus barang, jasa, dan investasi, termasuk segala bentuk kebijakan non-tarif, regulasi-regulasi domestik, serta segala isu infrastruktur, konektivitas, dan logistik.
Fasilitasi perdagangan merupakan salah satu pilar strategi pembangunan Indonesia, yang terefleksikan dari komitmen-komitmen Indonesia terkait fasilitasi perdagangan baik secara nasional, bilateral, regional, dan internasional. Salah satu dari komitmen-komitmen tersebut adalah UU No.10/1995 tentang Kepabeanan, yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No.17/2006, dimana secara eksplisit tercantum rujukan mengenai aspek fasilitasi perdagangan internasional.
Sementara itu pada G20 Trade Ministers Meeting, di Puerto Vallarta, Mexico, April 2012, para Menteri Perdagangan G20 sepakat untuk menekankan konsep global value chains dimana setiap negara berperan baik sebagai penyedia bahan baku, produk antara, dan produk akhir. Hal ini menempatkan isu fasilitasi perdagangan menjadi penting melalui peningkatan aspirasi dalam pembahasan mata rantai perdagangan dari penyedia bahan baku menjadi pengolah bahan antara dan produk akhir sehingga negara berkembang seperti Indonesia dapat ikut menikmati nilai tambah dalam mata rantai perdagangan.
FKKLN akan menampilkan 5 orang pembicara, yaitu Ade Petranto, Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Luar Negeri, Drs. H. Junaedi, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Frans Rupang, Direktur Kepabeanan Internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Budi Susilo, Direktur Utama PT. EDI (Electronic Data Interchange) Indonesia, dan Prof. Dr. Masyhuri, Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada, serta Dominicus Supratikto, Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi D.I. Yogyakarta, selaku moderator. (Sumber: Pusat P2K-OI, BPPK)