Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Pidato Menteri Luar Negeri

SAMBUTAN Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, Menlu RI, pada Seminar Nasional “Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption”, Jakarta, 10 September 2013

Selasa, 10 September 2013

SAMBUTAN

Dr. R.M. Marty M. Natalegawa

Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia

 

pada

Seminar Nasional

 

“Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)”

Jakarta, Indonesia, 10 September 2013

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Bapak Bambang Widjoyanto

 

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Bapak Chris Kanter

 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),

Bapak Sofyan Wanandi

 

Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

 

Marilah kita mengawali pertemuan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya kita dapat melanjutkan komitmen kita untuk melanjutkan darma bakti kita kepada nusa bangsa yang kita cintai, tanah air Indonesia.

 

Perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat datang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

 

Kehadiran kita semua pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi menunjukkan komitmen kita semua, seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun sektor swasta untuk mencegah dan memberantas korupsi.

 

Di tingkat global, komitmen Indonesia terhadap pemberantasan anti Korupsi tidak terbantahkan.

 

Indonesia bukan hanya penandatangan Konvensi Anti Korupsi (United Nations Convention againts Corruption) yang hanya berselang 1 minggu setelah konvensi ini disepakati di Mérida, Yucatán, Mexico, namun Indonesia sejak awal turut memprakarsai lahirnya konvensi tersebut.

 

Indonesia sejak tahun 2006 juga telah meratifikasi Konvensi tersebut.

 

Konvensi yang disepakati tahun 2003, bersifat universal. 167 negara anggota PBB telah menjadi negara pihak atas Konvensi ini.

 

Indonesia bahkan telah diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Konferensi negara pihak kedua UNCAC pada tahun 2008.

 

Indonesia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Konferensi UNCAC periode tahun 2011-2013.

 

Pendek kata, dalam forum global, Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam upaya pembentukan norma hukum internasional dalam pemberantasan korupsi.

 

Peran dan kontribusi Indonesia di tingkat kawasan juga adalah keniscayaan. Sejak tahun 2003, Indonesia senantiasa berada di garis terdepan dalam memperjuangkan Komunitas ASEAN yang berlandaskan prinsip good governance di bawah pilar politik dan keamanan ASEAN.

 

Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati.

 

Sesungguhnya pemberantasan korupsi saat ini telah menjadi agenda global. Agenda masyarakat internasional.

 

Dalam berbagai pertemuan internasional, baik dalam forum APEC, G-20, Breeton Woods institutions, bahkan PBB, isu korupsi senantiasa menjadi agenda tetap yang dibahas dalam forum tersebut.

 

Bahkan isu korupsi atau good governance masuk menjadi salah satu agenda pembangunan global pasca 2015.

 

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi dewasa ini, kejahatan korupsi merupakan kejahatan lintas batas.

 

Tidak ada satu negarapun yang mampu memerangi kejahatan ini secara sendiri-sendiri.

 

Oleh karenanya kerja sama internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aksi global memerangi korupsi.

 

Dalam berbagai pertemuan internasional, Indonesia tidak ingin ada tempat dimanapun di dunia ini menjadi tempat berlindung bagi para pelaku tindak pidana korupsi (safe haven).

 

Di saat yang sama, Indonesia senantiasa menyuarakan adanya kerja sama hukum yang tulus dalam pemberantasan korupsi. Apakah kerja sama ekstradisi ataupun mutual legal assistance.

 

Kita juga mendesak negara-negara lain mau bekerja sama dalam pengembalian aset, dalam kerangka assets recovery.

 

Indonesia meyakini, hanya dengan kerja sama yang tulus dengan seluruh negara, maka korupsi dapat dikurangi.

 

Inilah agenda tetap Indonesia dalam berbagai forum internasional.

 

Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati.

 

Hal terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, korupsi hanya dapat diatasi dengan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah, Lembaga penegak hukum, pihak swasta, civil society dan seluruh elemen masyarakat.

 

Untuk itu, kami melihat arti penting forum ini.

 

Kemitraan antara sektor publik dan sektor swasta.

 

Hanya dengan kerja sama yang erat antara dua pihak ini, maka Insya Allah, perjuangan kita melawan korupsi dapat berhasil dengan baik.

 

Dalam Konvensi UNCAC sendiri partisipasi sektor swasta merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

 

Keterlibatan sektor swasta telah menjadi konsensus masyarakat internasional.

 

Tentu kita semua berharap, pertemuan hari ini dapat mengidentifikasi lebih jauh partisipasi sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia.

 

Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peluang yang ada untuk semakin mengharmonisasi norma internasional yang tercermin dalam UNCAC dengan legislasi nasional khususnya yang terkait dengan sektor swasta.

 

Dengan demikian, kita dapat memastikan adanya kesamaan langkah seluruh elemen bangsa ini dalam perjuangan mencegah dan melawan korupsi.

 

Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati.

 

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, peringkat daya saing  Indonesia berada di peringkat 38 dari 148 negara. Peringkat ini lebih baik dibandingkan tiga tahun terakhir. Namun tentu ini tidak cukup. Jika kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di lingkup ASEAN misalnya, kita masih tertinggal. 

 

Menurut laporan tersebut, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami kenaikan, namun korupsi tetap menjadi faktor utama kedua yang dapat mempengaruhi daya saing Indonesia, selain inefisiensi birokrasi.

 

Untuk itu, kemitraan antara sektor Pemerintah dan Swasta dalam mengatasi kejahatan korupsi merupakan sebuah keniscayaan.

 

Dalam kesempatan ini, kami dan jajaran Kementerian Luar Negeri ingin sekali lagi mengucapkan selamat kepada KPK yang baru saja, pada tanggal 31 Agustus 2013, memperoleh Ramon Magsaysay Award di Manila.

 

Hal ini sekali lagi mencerminkan pengakuan terhadap keseriusan dan keberhasilan Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi.

 

Upaya mendorong perubahan kultur di jajaran pemerintahan dan sektor swasta agar menjauhkan diri dari praktik gratifikasi, suap dan korupsi harus menjadi tujuan kita bersama di tahun-tahun mendatang.

 

Untuk Indonesia yang lebih baik.

 

Terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

---ooo0ooo---




AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Tabloid DiplomasiPidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidBuletin Komunitas ASEANDiplomasi Indonesia 2013
UNAOC6ASEAN Selayang PandangLPSEPedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh Pemda
Perpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEANQuAs edisi 4BSBI 2014
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan