NO: 050/PR/VI/2012/53
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) c.q. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) akan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ”Perubahan Mindset, Reformasi Birokrasi dan Kemampuan Diplomasi dalam Pencapaian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)” di Hotel Acacia, Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2012.
Focus Group Discussion ini diselenggarakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang dan tantangan dalam upaya perubahan mindset, pengembangan mutu modal manusia dan reformasi birokrasi yang merupakan prasyarat bagi pencapaian MP3EI, serta bagaimana kemampuan diplomasi dapat menjadi modalitas bagi para pelaksana pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung pencapaian tujuan MP3EI tersebut. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh berbagai masukan substansi dari para pakar, perencana dan pelaku kebijakan untuk mendukung kajian mandiri mengenai optimalisasi diplomasi multilateral guna mendukung pencapaian MP3EI, yang sedang dilaksanakan oleh Pusat P2K-OI.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2011 Presiden RI meluncurkan MP3EI untuk mewujudkan visi Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur pada tahun 2025 dengan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Sebagai sebuah pendekatan terobosan dengan kata kunci percepatan dan perluasan, prinsip dasar dari MP3EI adalah diadopsinya semangat baru “Not Business as Usual”. Implementasi semangat ini memerlukan prasyarat dasar, yaitu perubahan mindset Pemerintah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut The Worldwide Governance Indicators project yang diselenggarakan oleh World Bank, tingkat government effectiveness di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur, misalnya China dan Korea Selatan. Berkaca dari indikator World Bank tersebut, perubahan mindset merupakan suatu keperluan yang mendesak dan menjadi salah satu penentu keberhasilan MP3EI.
Perubahan mindset ini juga diperlukan oleh para pelaku diplomasi Indonesia. Fungsi diplomasi saat ini tidak hanya terbatas pada menjalin hubungan baik dengan negara sahabat. Peningkatan kemampuan diplomasi bagi para aparatur pemerintahan di daerah dipandang juga cukup signifikan mengingat otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah agar dapat turut serta dalam menjaring penanaman modal asing.
FGD akan menampilkan 4 orang pembicara, yaitu Drs. Teguh Widjinarko, MPA, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. Ridwan Rajab, M.Si., Direktur Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Lembaga Administrasi Negara, Dr. Ben Perkasa Drajat, Direktur Sekdilu, Kementerian Luar Negeri, dan wakil dari UNDP Jakarta, serta Duta Besar Musma M. Abbas sebagai moderator. (Sumber: Pusat P2K-OI, BPPK)