Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Landasan, Visi, Misi Polugri

 

A. Ringkasan

Sabtu, 01 Agust 2009

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Kementerian Luar Negeri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri untuk periode 2010-2014.

B. Dasar Hukum Politik Luar Negeri

Sabtu, 01 Agust 2009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah mengamanatkan setiap Kementerian/ Lembaga menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

C. Tugas Kementerian Luar Negeri

Sabtu, 01 Agust 2009

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan mengenai:   a.     Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia;   b.     Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik...

D. Fungsi Kementerian Luar Negeri

Minggu, 06 Sep 2009

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 7 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri; Pelaksanaan urusan pem...

E. Kewenangan Kementerian Luar Negeri

Minggu, 06 Sep 2009

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian Luar Negeri mempunyai kewenangan: Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara; Penetapan kebijakan sistem informasi nasional ...

F. Visi Pembangunan Nasional

Minggu, 06 Sep 2009

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.   Melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Pemerintah telah menetapkan “Visi Indonesia 2014”, yaitu:   “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan”   dengan ...

G. Misi Pembangunan Nasional

Minggu, 06 Sep 2009

Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai Visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan dem...

H. Arah Kebijakan Luar Negeri

Minggu, 06 Sep 2009

Arah kebijakan dan strategi pembangunan subbidang politik luar negeri adalah sebagai berikut:   1.     Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015  Upaya untuk menciptakan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN khususnya dalam perwujudan komunitas ASEAN pada tahun 2015 dilakukan melalui antara lain:   (i)   Penyusunan dan pelaksanaan grand design komunitas ASEAN akan digunakan untuk memperkenalkan rencana aksi Piagam ASEAN dan me...

I. Visi Kementerian Luar Negeri

Minggu, 06 Sep 2009

Visi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:   ‘Memajukan Kepentingan Nasional Melalui Diplomasi Total’   Memajukan adalah mencapai atau membawa kepada suatu keadaan yang lebih baik.   Kepentingan Nasional merupakan amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada periode 2010-2014 difokuskan pada pencapaian Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.   Diplomasi Total adalah instrumen dan cara yang digunakan dalam diplomasi dengan melib...

J. Misi Kementerian Luar Negeri

Minggu, 06 Sep 2009

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 9 (sembilan) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut:   1.             Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional. 2.             Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong proses integrasi Komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indones...

K. Tujuan Kementerian Luar Negeri

Minggu, 06 Sep 2009

Tujuan Kementerian Luar Negeri disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Luar Negeri.  Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :   1.             Mewujudkan peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 2.             Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organ...

L. Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri

Minggu, 06 Sep 2009

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2, sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional adalah meningkatnya peran Indonesia dalam hubungan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, menciptakan perdamaian dunia, mendorong terciptanya kerja sama ekonomi bilateral, regional dan internasional melalui kinerja diplomasi yang semakin berkualitas. Sasaran strategis Kementerian Luar Negeri ya...

M. Program, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Luar Negeri

Minggu, 06 Sep 2009

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:   1)             Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN   Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN  di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.   Strategi-strategi yang akan dilaksanakan melalui prog...

Peraturan Terkait

Kamis, 20 Agust 2009

Ada 5 peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Luar Negeri yakni: UU No. 1 Tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi ...
AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Tabloid DiplomasiPidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidBuletin Komunitas ASEANDiplomasi Indonesia 2013
Komisi Pemilihan Umum ASEAN Selayang PandangLPSEPedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh Pemda
Perpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEANQuAs edisi 4BSBI 2014
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan