L. Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2, sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional adalah meningkatnya peran Indonesia dalam hubungan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, menciptakan perdamaian dunia, mendorong terciptanya kerja sama ekonomi bilateral, regional dan internasional melalui kinerja diplomasi yang semakin berkualitas.

Sasaran strategis Kementerian Luar Negeri yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
2. Meningkatnya hubungan dan kerja sama bilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keamanan dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa.
3. Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang polkam, ekonomi, sosial budaya, dan kerja sama dengan mitra wicara dalam upaya proses integrasi komunitas ASEAN.
4. Meningkatnya peran aktif indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, serta meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama multilateral.
5. Menguatnya dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional bagi terpeliharanya keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemulihan ekonomi nasional.
6. Terwujudnya optimalisasi diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, hukum teknis, dan keamanan.
7. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri.
8. Tercapainya prioritas-prioritas rencana pembangunan nasional dalam lingkup politik luar negeri.
9. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparat pengawasan intern untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan keuangan dan barang milik negara di Kementerian Luar Negeri.
10. Meningkatnya struktur kelembagaan, SDM, sarana prasarana, koordinasi perencanaan, pengelolaan, pelaporan kinerja dan anggaran serta dukungan administratif lainnya bagi keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri.