Dengan semakin berkembangnya berbagai isu di kawasan Asia Timur, Indonesia diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan arsitektur kawasan. “Transformasi positif yang dialami oleh Indonesia merupakan peluang bagi pembangunan arsitektur kawasan di masa depan”, demikian dikemukakan Kepala BPPK Dubes Pitono Purnomo pada Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri bertemakan “Geopolitical Shift in East Asia and its Implication to Indonesia, di Ruang Nusantara,Kemlu (10/08).
“Ditopang oleh semakin membaiknya kondisi dalam negeri seperti stabilitas politik keamanan, perkembangan demokratisasi, pemajuan HAM, kuatnya fondasi ekonomi dan minimnya konflik horizontal, Indonesia memiliki peran yang strategis”, tambah Dubes Pitono. Ditambah lagi, selama ini Indonesia memainkan peran yang cukup konstruktif dalam berbagai fora.
Indonesia tercatat memiliki peran penting dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Bahkan Indonesia telah membuktikan kepemimpinannya sebagai Ketua ASEAN 2011 dan nantinya sebagai Ketua APEC 2013.
Selain itu, terdapat tuntutan agar Indonesia mampu, lebih jauh, berkontribusi dalam membangun arsitektur kawasan, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk mendukung diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia.
Acara FKKLN ini merupakan rangkaian acara peringatan HUT RI dan HUT Kementerian Luar Negeri RI ke-67. FKKLN yang merupakan kerjasama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf) Kemlu dengan Indonesian Council on World Affairs (ICWA) turut mengundang beberapa pakar pertahanan dan kajian kawasan.
Turut menjadi pembicara dalam acara ini, mantan Menteri Pertahanan Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Dr. Rizal Sukma, Dr. Siswo Pramono, dan Ibu Connie Rahakundini Bakrie, serta Ketua Badan Eksekutif ICWA, Dubes Ibrahim Yusuf selaku moderator.
Prof. Dr. Juwono Sudarsono menyoroti peran penting Kemlu sebagai penjuru politik luar negeri, tidak saja dalam mengantisipasi pergeseran geopolitik di kawasan, tetapi juga harus dapat merumuskan posisi Indonesia terhadap persoalan tersebut dengan seluruh komponen bangsa yang terkait seperti dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, kalangan kampus dan lain-lain.
Dengan demikian, Kemlu harus dapat meningkatkan kemampuan SDM untuk dapat menjalankan perannya dengan baik.
Beberapa isu seperti Laut China Selatan, efektifitas kerjasama ASEAN, peta pertahanan dan keamanan kawasan, peluang kerjasama energi disampaikan secara komprehensif oleh keempat pembicara. “Apakah Indonesia negara maritim?” turut menghiasi ramainya diskusi. Tidak tanggung-tanggung Prof. Dr. Hasyim Djalal yang bukan pembicara pun angkat bicara.
“Indonesia adalah negara kepulauan bukan negara maritim”, papar Prof Dr. Hasyim Djalal kepada peserta dan pembicara. Negara maritim, menurutnya, tidak harus memiliki laut. Negara maritim adalah negara yang memiliki kekuatan (power/control-red) yang besar atas lautan. Spanyol dan Belanda contohnya. Mereka tidak memiliki pulau tapi mampu menjajah negara lain dalam waktu yang lama.
Connie Rahakundini, pun dalam tanggapanya tidak menegasikannya. Namun beliau optimis apabila Indonesia di masa mendatang mampu menjadi negara maritim.
Caranya sangat mudah, alokasikan anggaran yang digunakan negara kepada pembaharuan alusista. Laut China Selatan hanya 9 titik, sedangkan Indonesia sendiri memiliki 51 titik untuk dijaga dan dikembangkan. “Alokasi yang tepat, dan awareness terhadap potensi ini, maka kita tidak akan diremehkan negara lain”, tegasnya. (Sumber: BPPK/Dit. Infomed/PLE/ARIF/PY)