Indonesia siap untuk menjadi Simpul Jaringan Pengetahuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular terutama di bidang-bidang pembangunan yang terkait dengan ketahanan pangan dan energi, dan mitigasi bencana berbasis masyarakat; bidang tata kelola kepemerintahan dan upaya membangunan perdamaian; dan bidang perekonomian yang mencakup keuangan publik dan keuangan mikro.
Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong negara-negara lain untuk bekerja sama dengan Indonesia dan bekerja satu sama lainnya guna menciptakan pertukaran pengetahuan dan inovasi bagi kemajuan bersama. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden RI, Boediono, saat membuka ‘Pertemuan Pejabat Tinggi Kerja Sama Selatan-Selatan’ yang bertema Kepemimpinan Nasional Negara Berkembang sebagai Simpul Jaringan Pengetahuan di Bali, 10 Juli 2012.
Selama ini, kerjasama pembangunan selalu mengenai transfer uang, teknologi, dan solusi dari negara maju ke negara berkembang. Kini, solusi pembangunan dapat datang dari mana saja –Utara, Selatan, Timur, dan Barat – dan semakin sering datang dari negara-negara berkembang. Mereka datang dari negara-negara dan kawasan-kawasan yang pernah dihadapkan dengan masalah tersebut dan mampu menyelesaikannya. Banyak diantara mereka yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Ada keinginan untuk berbagi pengalaman pembangunan ini dan beberapa dari negara-negara ini kini bergabung sebagai pusat pengetahuan. Demikian diungkapkan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Bank Dunia pada kesempatan pembukaan tersebut.
Pertemuan ini dihadiri oleh setidaknya 290 pengambil kebijakan dan praktisi dari 46 negara dan organisasi internasional. Pertemuan diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan UN Development Program (UNDP). Pada kesempatan ini, para peserta akan mempresentasikan berbagai pengalaman, pengetahuan, dan tantangan di negaranya masing-masing dalam melaksanakan dan membangun pusat pertukaran pengetahuan.
Institusi yang juga akan memberikan presentasi antara lain Singapore's Cooperation Enterprise, Pusat Penelitian Agrikultur dan Transfer Teknologi di Brasil (Embrapa), dan badan kerjasama pembangunan internasional yang didirikan oleh Kolombia and Meksico.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Dubes A.M. Fachir, akan menjadi salah satu panelis pada Sesi Diskusi Panel bertema “Developing an Agenda for South-south Knowledge Exchange-The Importance of Political Leadership, Sound Policy and Coordination”. Sementara Staf Ahli Menteri Luar Negeri, Dubes M. Wahid Supriyadi, akan memberikan sambutan untuk membuka Sesi Diskusi Panel bertema “The Components of Knowledge Hubs – Challenges and Practical Solutions”.
Pertemuan yang akan berlangsung hingga 12 Juli 2012 ini bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan dalam rangka kerja sama selatan-selatan. Pertemuan akan membahas mengenai peluang, tantangan dan pengalaman dalam membangun dan mengembangkan institusi-institusi yang dapat berperan sebagai simpul-simpul jaringan pertukaran pengetahuan (knowledge hubs), mengumpulkan pembelajaran dan membangun jaringan pengetahuan secara lebih sistematis. Demikian dijelaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana pada saat pembukaan pertemuan.
Menteri Armida lebih lanjut menyampaikan bahwa pertukaran pengetahuan merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, dan menguatkan kapasitas nasional. Banyak sekali praktek dan pengalaman terbaik yang justru dapat diperoleh dari negara-negara berkembang, dan dapat dijadikan masukan untuk merespon berbagai persoalan pembangunan. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bagaimana pengalaman dan praktek-praktek terbaik tersebut dapat diperoleh dan dibagi. Dalam konteks inilah, pemerintah, praktisi dari negara-negara berkembang ingin belajar langsung dari sesama negara berkembang lainnya, antarnegara, dan antarkawasan.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Asisten Administrator UNDP, Ajay Chhibber, menegaskan bahwa karakteristik kerja sama pembangunan abad 21 adalah pertukaran pengetahuan yang lebih terbuka. Oleh karena itu negara-negara berkembang perlu membangun dasar pengetahuan yang dapat mengumpulkan ide-ide dan solusi yang relevan, dan dapat diterapkan secara efektif.
Indonesia telah memiliki kebijakan nasional bagi pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan, yang telah ditindaklanjuti antara lain dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan institusi, dan pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden JICA, Hiroto Arakawa, menyampaikan rasa bangganya terhadap Indonesia dan beberapa negara lain yang telah aktif dalam kerja sama pembangunan dan telah bersedia menjadi simpul jaringan pengetahuan. Arakawa mengharapkan adanya kerjasama yang lebih banyak lagi dari negara-negara berkembang terutama dalam membagi pengalaman pembangunan mereka dan dalam upaya membantu negara sahabat lainnya dalam proses pembangunan. Hal ini dapat mengarah pada dampak baik untuk meningkatkan efektifitas pembangunan.
Para peserta, pada pertemuan ini, diharapkan dapat mengenalkan dan membagi pengalaman simpul-simpul jaringan pusat-pusat pengetahuan yang diprakarsai dan dipimpin oleh negaranya dan memperkuat jaringan antara praktisi di negara-negara berkembang.
Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan ini, terutama pada hari kedua antara lain penguatan kelembagaan, the art of knowledge exchange, koordinasi, kerjasama bilateral dan triangular, pelibatan pemangku kepentingan, pendanaan yang berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi.
Pertemuan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara regular dan berkelanjutan dan dapat dilaksanakan oleh berbagai negara yang berbeda sebagai tuan rumah untuk menawarkan solusi terhadap berbagai masalah global yang dinamis. Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia, JICA, dan UNDP menegaskan komitmennya untuk mendukung proses pembelajaran yang terus menerus dan mengusulkan dibentuknya komunitas pelaku.
Bali Communique diharapkan akan dihasilkan di akhir pertemuan. Bali Communique menegaskan antara lain pentingnya membangun dan peran simpul jaringan pengetahuan dalam kerjasama Selatan-Selatan. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong semua pihak meliputi pemerintah negara-negara Selatan; mitra pembangunan bilateral, multilateral, dan regional; civil society; akedemisi; dan sektor swasta untuk meningkatkan komitmennya dalam mengembangkan knowledge hubs dan proses pembelajaran antarnegara berkembang ke depan. (Sumber: Panitia HLM/Dit. KST)