| |
Senin, 06 Mei 2013
The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) merupakan suatu perjanjian internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mulai berlaku (entry into force) pada tanggal 14 Desember 2005. Hingga kini, sebanyak 140 negara telah menandatangani Konvensi tersebut dan 160 negara telah meratifikasinya.
|
|
|
Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir
|
Senin, 06 Mei 2013
Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (Comprehensive Nuclear Test-Ban Trea ty/CTBT) merupakan traktat yang melarang semua jenis uji coba nuklir yang menggunakan metode ledakan. CTBT mulai dibuka untuk ditandatangani sejak September 1996. Hingga kini, 183 negara telah menandatangani CTBT dan 159 negara telah meratifikasinya. Hingga saat ini, CTBT belum dapat berlaku (entry into force) karena 8 negara yang ratifikasinya diwajibkan dalam Annex II belum meratifikasinya.
|
|
|
Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime
|
Senin, 22 Apr 2013
Meningkatnya permasalahan yang terkait dengan irregular migration, arus people smuggling dan trafficking in persons di kawasan Asia-Pasifik, telah mendorong negara-negara di kawasan untuk membentuk sebuah mekanisme intra-regional guna mengatasi permasalahan tersebut.
|
|
|
Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime)
|
Senin, 22 Apr 2013
Kementerian Luar Negeri dan para pemangku kepentingan nasional telah memperjuangkan upaya kriminalisasi kejahatan lingkungan terutama mengenai illegal logging, sejak forum multilateral the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) ke-15 tanggal 24-28 April 2006.
|
Senin, 22 Apr 2013
Dengan perkembangannya yang demikian pesat, kejahatan lintas negara (transnational crimes) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah Transnational Organized Crimes (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) .
|
|
|
Partisipasi Indonesia dalam Pasukan Misi Perdamaian PBB
|
Senin, 22 Apr 2013
Peacekeeping Operations (PKO)/Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) merupakan “flagship enterprise” dari PBB dalam rangka turut menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Saat ini tercatat lebih dari 122.000 personil baik militer, polisi, maupun sipil yang berpartisipasi di 15 misi. Saat ini, PBB menghadapi tantangan dalam menutup gap antara supply dan demand dalam berbagai MPP.
|
Kamis, 28 Feb 2013
Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi.
|
|
|
Cluster Munitions Convention
|
Kamis, 19 Jul 2012
Convention on Cluster Munitions (CCM) telah disepakati pada tanggal 30 Mei 2008 di Dublin, Irlandia, dan telah mulai dibuka untuk ditandatangani (open for signature) pada bulan Desember 2008. Hingga bulan Juli 2012, CCM telah ditandatangani oleh 108 negara dan telah diratifikasi oleh 72 negara.
|
|
|
Indonesia dan Reformasi Dewan Keamanan PBB
|
Kamis, 19 Jul 2012
Sejak Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2005, fokus reformasi PBB tertuju pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan (DK) lebih demokratis dan representatif. Indonesia memandang bahwa DK-PBB perlu direformasi karena tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dan tidak mencerminkan keterwakilan kawasan secara merata. Diperlukan upaya rebalancing antara kawasan dan meningkatkan keterwakilan negara berkembang di DK yang merupakan 2/3 dari seluruh negara anggota PBB.
|
|
|
Indonesia dan Perdamaian Filipina-MNLF
|
Selasa, 03 Jul 2012
Masalah Filipina Selatan pada awalnya merupakan isu domestik Filipina yang dilatar belakangi oleh perjuangan Bangsamoro yang ingin membentuk negara tersendiri. Gerakan ini mulai terorganisir pada awal tahun 1970-an setelah lahirnya Moro National Liberation Front (MNLF) yang dipelopori oleh Prof. Nur Misuari (dosen University of Philippines) yang kemudian menjadi Ketua organisasi dimaksud.
|
Rabu, 13 Jun 2012
Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran energi yang didorong pesatnya laju pertambahan penduduk dan pesatnya industrialisasi dunia mengakibatkan terkurasnya cadangan energi dalam jumlah besar, khususnya energi fosil yang merupakan sumber energi utama dunia. Pemulihan ekonomi global yang dimotori pertumbuhan ekonomi tinggi di Asia yang diiringi peningkatan permintaan energi untuk industri dan konsumsi, turut mendorong kenaikan harga energi dunia.
|
|
|
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
|
Rabu, 13 Jun 2012
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah menciptakan sebuah kondisi yang membuka sebanyak mungkin peluang untuk menciptakan inovasi atau temuan-temuan baru, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang sudah ada di ranah publik (public domain), untuk kemudian diolah menjadi produk-produk bernilai ekonomis tinggi.
|
Rabu, 13 Jun 2012
Selama empat tahun terakhir ini terjadi bencana kelaparan di berbagai pelosok dunia akibat ketidaktersediaan pasok pangan yang cukup. Isu ancaman ketahanan pangan mengemuka dan menjadi salah satu agenda global yang mendapatkan perhatian utama dunia akibat terjadinya pertambahan penduduk dunia secara signifikan, meningkatnya harga bahan pangan, penggunaan lahan pangan sebagai sumber energi baru
|
Rabu, 13 Jun 2012
Isu ketahanan energi (energy security) menjadi semakin relevan saat ini, terutama disebabkan peranannya yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Aspek-aspek utama ketahanan energi yaitu ketersediaan pasokan, stabillitas harga dan akses terhadap pasokan energi.
|
Senin, 04 Jun 2012
Bagi Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, kerja sama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri. Kerja sama teknik adalah salah satu alat yang mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya kapasitas Indonesia, sejak tahun 1981 Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, bahkan Amerika Latin. Bantuan teknik yang diberikan berupa pelatihan dan pengiriman tenaga ahli. Hingga saat ini ribuan peserta dari banyak negara di dunia telah berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti berbagai pelatihan teknik.
|
|
|
Perkembangan Situasi Terkini di Papua
|
Kamis, 06 Okt 2011
Isu Papua, yang berkembang saat ini, adalah pencitraan negatif, yang muncul akibat pendekatan, yang dilakukan pada masa lalu. Pendekatan dalam menangani Papua, yang cenderung represif, telah merugikan Pemerintah, dengan berkembangnya opini negatif baik di dalam maupun di luar negeri.
|
Selasa, 26 Jul 2011
Terorisme telah menjadi keprihatinan bagi Indonesia dan juga masyarakat internasional. Terorisme terus menjadi ancaman serius bukan hanya terhadap perdamaian dan keamanan internasional, namun juga berdampak kepada perkembangan sosial dan ekonomi negara-negara di berbagai kawasan. Selain itu, tindakan terorisme dipandang sebagai kejahatan kriminal luar biasa dan pelanggaran berat terhadap HAM dan kebebasan mendasar manusia, serta dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras dan agama. Indonesia secara konsisten mengutuk keras segala bentuk tindakan terorisme dengan motivasi dan manifestasi apapun.
|
|
|
Keanggotaan Indonesia dalam Peace Building Commission (PBC)
|
Selasa, 26 Jul 2011
Dalam lima tahun operasionalnya, di bawah agenda PBC (country specific configurations) telah terdapat enam negara yang menjadi fokus perhatian yaitu Burundi, Sierra Leone, Guinea Bissau dan CAR (Central African Republic), Liberia dan Guinea (Conakry). Dilandasi pada prinsip kepemilikan nasional/national ownership (proses pembuatan strategi dan pelaksanaannya didasari oleh prakarsa pemerintah setempat), PBC telah membahas dan menyiapkan strategi untuk melibatkan aktor-aktor internasional, termasuk masyarakat madani, dalam upaya penciptaan perdamaian di negara-negara tersebut.
|
Rabu, 22 Jun 2011
Pembahasan isu perubahan iklim saat ini terfokus pada pembahasan mengenai pengaturan perubahan iklim pasca 2012, khususnya komitmen negara-negara maju untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai tindak lanjut periode komitmen pertama Protokol Kyoto. Salah satu penyebab berlarutnya negosiasi dimaksud antara lain disebabkan keengganan negara maju untuk berkomitmen menurunkan emisi GRK nasional-nya tanpa keikutsertaan negara berkembang dan alotnya pembahasan mengenai dukungan pendanaan dan teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.
|
Rabu, 22 Jun 2011
Krisis ekonomi dan keuangan global pada tahun 2007 merupakan dampak dari tidak berimbangnya sistem arsitektur ekonomi dan keuangan internasional dalam hal regulasi sektor keuangan yang kurang accountable. Krisis kredit perumahan (subprime mortgage crisis) di AS yang diakibatkan lemahnya regulasi keuangan dan tingginya keterkaitan sektor keuangan antar negara, khususnya produk derivatif keuangan, memiliki dampak yang sangat kuat sehingga krisis negara maju meluas ke sejumlah negara berkembang. Efek domino krisis ekonomi tersebut turut menyeret sektor riil dan mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia.
|