Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Isu-Isu Khusus

Bali Process

Selasa, 04 Februari 2014

Latar Belakang


Meningkatnya permasalahan irregular migration yang utamanya terdiri atas people smuggling dan trafficking in persons di kawasan Asia-Pasifik, telah mendorong negara-negara di kawasan untuk membentuk sebuah mekanisme intra-regional guna mengatasi permasalahan yang bersifat lintas negara tersebut.


Menyikapi fenomena tersebut, Indonesia dan Australia menggagas penyelenggaraan Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (BRMC I dan BRMC II), masing-masing pada tahun 2002 dan 2003.  Kedua pertemuan tersebut menghasilkan sebuah Regional Consultative Process (RCP) yang dikenal sebagai Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) dengan Indonesia dan Australia bertindak sebagai Co-chairs.


Sebagai suatu RCP, Bali Process memiliki kekhususan dibandingkan RCPs lainnya yaitu sebagai forum dialog dan kerja sama yang mempertemukan negara asal, transit dan tujuan irregular migration. Hal ini merupakan nilai tambah bagi upaya membangun ‘confidence’ negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan secara konstruktif persoalan irregular migration termasuk penyelundupan manusia, pencari suaka dan pengungsi. Repatriasi dan resettlement adalah solusi yang antara lain dicapai dalam konteks Bali Process.

 

Saat ini keanggotaan Bali Process terdiri atas 45 negara anggota dan 2 organisasi internasional, yaitu IOM, UNHCR dan UNODC.

 

Negara-negara Anggota yaitu Afghanistan, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, China, Fiji, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Kamboja, Kiribati, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Perancis, Pakistan, Palau, Papua Nugini, Persatuan Emirat Arab, Selandia Baru, Samoa, Singapura, Solomon Islands, Srilanka, Suriah, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Vanuatu, Vietnam, Yordania. Selain itu terdapat 18 negara yang masuk dalam kategori other participating countries dan 11 organisasi internasional sebagai peninjau.

 

Kerja sama Bali Process bertujuan mempromosikan hal-hal sebagai berikut:

1.     Pertukaran informasi mengenai irregular migration di kawasan;

2.     Kerja sama penegakan hukum;

3.     Kerja sama terkait sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan irregular manusia;

4.     Peningkatan kesadaran publik untuk mengenai kejahatan terkait irregular migration;

5.     pembuatan undang-undang  nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan perdagangan manusia;

6.     Perlindungan kepada para korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak;

7.     Penanganan akar penyebab migrasi irreguler,

8.     Membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka (asylum management) sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi.

 

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam kerangka Bali Process meliputi Ministerial Meeting, Senior Officials Meeting, Steering Group Meeting, Ad Hoc Experts Group (AHEG) Meeting, Lokakarya-lokakarya dan side events.

 

Perkembangan Terkini

 

Hingga kini telah dilaksanakan 5 (lima) kali pertemuan tingkat menteri (BRMC) yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan penting. Pada pertemuan BRMCV IV di Bali pada Maret 2011, disepakati perlunya suatu bentuk kerja sama yang lebih erat yang melaui suatu regional cooperation framework (RCF) yang sifatnya inklusif namun tidak mengikat.

 

Sebagai tindak lanjut dari RCF tersebut, pada September 2012, didirikan Regional Support Office (RSO) yang bertempat di Bangkok. RSO terbuka untuk seluruh negara anggota Bali Process dan berfungsi untuk memfasilitasi berbagai kerja sama Bali Process yang lebih konkret serta menjadi institusional memory bagi seluruh kegiatan Bali Process.

 

The Fifth Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (BRMC V) telah diselenggarakan di Bali pada tanggal 1-2 April 2013.

 

Agenda utama BRMC V adalah untuk semakin meningkatkan kerja sama kawasan dalam menangani kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang untuk jangka waktu dua tahun ke depan. Hasil-hasil BRMC V tertuang dalam suatu Co-Chairs’ Statement dengan pokok-pokok mencakup, antara lain:

 

a.       Penekanan pentingnya tiga pendekatan utama dalam mengatasi masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang, yaitu pencegahan, deteksi dini dan perlindungan pada tiga titik pokok di dalam alur pergerakan ilegal, yaitu negara asal, negara transit dan negara tujuan.

 

b.       Dukungan bagi pembentukan jejaring antara Bali Process dengan lembaga pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia penegakan hukum di kawasan. Langkah awal yang akan diambil adalah pembentukan kerja sama antara Bali Process dan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah.

 

c.       Dukungan bagi kesinambungan kinerja Bali Process Regional Support Office (RSO) untuk membantu Bali Process mengoperasionalisasikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Sebagaimana dimaklumi, Bali Process RSO, yang berkedudukan di Bangkok, Thailand, diresmikan pertama kali oleh Indonesia dan Australia pada tanggal 10 September 2012.

 

d.       Dukungan atas berbagai aktivitas Bali Process yang terfokus pada isu perdagangan orang termasuk perdagangan tenaga kerja. Dalam kaitan itu, para Menteri telah memberikan dukungan bagi pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Perdagangan Orang (Working Group in Trafficking in Persons).

 

Special Conference on Irregular Movement of Persons

 

Untuk mendorong penanggulangan penyelundup manusia dan perdagangan orang di kawasan Asia Pasifik, Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Regional tingkat Menteri “Special Conference on Irregular Movement of Persons” pada tanggal 20 Agustus 2013 di Jakarta.

 

Konferensi dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI dan dihadiri oleh Menteri dan pejabat tinggi dari 13 negara termasuk Indonesia (Afghanistan, Australia, Bangladesh, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Selandia Baru, Sri Lanka, Thailand dan 2 Organisasi Internasional IOM dan UNHCR.

 

Konferensi menghasilkan Deklarasi bersama yang memuat upaya penanggulangan penyelundup manusia dan perdagangan orang dengan fokus pada upaya pencegahan, deteksi dini, perlindungan serta tindakan hukum. Elemen-elemen penting dalam deklarasi tersebut yaitu:

 

a.     Melakukan upaya pencegahan di negara asal, transit dan tujuan untuk mencegah terjadinya migrasi ireguler termasuk kampanye peningkatan kesadaran (raising awareness).

 

b.     Melakukan kerja sama dalam mendeteksi terjadinya migrasi ireguler termasuk dalam berbagi informasi dan pengembangan kapasitas dalam penanganan search and rescue;

 

c.     Memberikan perlindungan kepada para korban perdagangan orang dan memastikan bahwa korban perdagangan orang maupun orang yang diselundupkan, namun tidak terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, tidak akan dihukum atau dituntut secara pidana; dan

 

d.     Mengadopsi atau memperkuat sistem hukum nasional masing-masing sehingga dapat memastikan adanya proses hukum bagi para pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

 

Posisi Indonesia

 

Sebagai negara transit bagi penyelundup manusia (people smuggling) dan secara umum dikategorikan sebagai negara asal korban perdagangan orang (trafficking in persons), Indonesia terus berupaya mendorong dan memperkuat kerja sama internasional pada tingkat bilateral, regional dan multilateral untuk menanggulangi persoalan tersebut.

 

Pada tingkat regional, Indonesia menginisiasi, menjadi Co-Chair dan mempromosikan kerja sama Bali Process yang mempertemukan negara asal, negara transit dan negara tujuan sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah irregular migration di kawasan. Melalui kerja sama Bali Process,  diharapkan adanya pertukaran informasi mengenai pola dan upaya penanganan kasus irregular migration di kawasan serta peningkatan kapasitas para penegak hukum melalui partisipasi dalam berbagai lokakarya yang diadakan dalam kerangka Bali Process.

 

Indonesia bersama dengan negara anggota Bali Process lainnya juga terus berupaya untuk  melakukan berbagai aksi nyata menanggulangi persoalan penyelundup manusia dan perdagangan. Indonesia juga siap untuk menyediakan bantuan dan dukungan kepada negara asal dalam mengatasi masalah pergerakan manusia iregular, komitmen yang telah terbukti dalam beberapa tahun terakhir.

 

Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan perdagangan orang, Indonesia akan terus mendorong dan mengawal pengarusutamaan pembahasan da peningkatan kerja sama pencegahan dan penanganan perdagangan orang melalui kerangka Bali Process Working Group on Trafficking in Persons. Dalam kaitan ini, Indonesia akan mengusulkan serangkaian lokakarya dan seminar yang memusatkan perhatian pada upaya pencegahan, deteksi dini dan perlindungan dalam penanganan perdagangan orang.






AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Tabloid DiplomasiPidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidBuletin Komunitas ASEANDiplomasi Indonesia 2013
UNAOC6ASEAN Selayang PandangLPSEPedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh Pemda
Perpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEANQuAs edisi 4BSBI 2014
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan