Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Isu-Isu Khusus

Partisipasi Indonesia dalam Pasukan Misi Perdamaian PBB

Selasa, 04 Februari 2014

Partisipasi Indonesia untuk PKO

Latar Belakang 

 

United Nations Peacekeeping Operations (UN PKO)/Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB(MPP) merupakan “flagship enterprise” dari PBB dalam rangka turut menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Per 30 November 2013, tercatat sekitar 116.813 personil baik militer, polisi, maupun sipil yang berpartisipasi di 15 MPP PBB. Saat ini, PBB menghadapi tantangan dalam menutup gap antara supply dan demand dalam berbagai MPP PBB.

 

Pada awalnya peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sehingga usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun demikian, dengan berakhirnya perang dingin, konteks penggelaran MPP PBB juga berubah dari misi “tradisional” yang mengedepankan tugas-tugas militer, menjadi misi yang lebih “multidimensional“ dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

 

Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga mengalami perubahan. Sebelumnya MPP PBB harus menghadapi konflik antar negara namun saat ini MPP PBB dituntut pula untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara.

 

Peran Indonesia dalam UN PKO

 

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa diwujudkan malalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping Operations/UN PKO).

 

Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional.

 

Secara strategis dan ekonomis partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Salah satu produk Indonesia yang digunakan dalam misi pemeliharaan perdamaian adalah kendaraan militer lapis baja (ANOA) yang diproduksi oleh PT. Pindad.

 

Keterlibatan Indonesia sejak tahun 1957 telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak. Kredibilitas, profesionalisme serta peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB menjadi salah satu pertimbangan semakin intensnya permintaan PBB kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya dan menempatkan personel Indonesia untuk mengisi jabatan-jabatan strategis baik di misi pemeliharaan perdamaian PBB maupun pada markas besar PBB. Hal ini tercermin dengan telah ditunjuknya Mayor Jenderal TNI Imam Edy Mulyono untuk menjadi Force Commander misi MINURSO di Sahara Barat oleh Sekjen PBB pada bulan Agustus 2013. Posisi Force Commander merupakan jabatan strategis setingkat Assistant Secretary General.

 

Saat ini, jumlah personel Indonesia yang berpartisipasi dalam berbagai UN PKO (sesuai data United Nations Department of Peacekeeping Operations per 30 November 2013) adalah sejumlah 1.712 personel, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-19 dari 120 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Pasukan tersebut bertugas di 6 (enam) misi pemeliharaan perdamaian PBB di 6 negara, yaitu MINUSTAH (Haiti); MONUSCO (Republik Demokratik Kongo); UNAMID (Darfur, Sudan); UNIFIL (Lebanon); UNMIL (Liberia); dan UNMISS (Sudan Selatan).

 

Vision 4.000 Peacekeepers

 

Sesuai dengan amanat Konstitusi dan instruksi Presiden RI, Pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan partisipasinya dalam UN PKO sebagai net contributor dari perdamaian. Visi Indonesia dalam hal ini adalah mewujudkan penggelaran 4.000 Indonesian Peacekeepers, yang diharapkan menempatkan Indonesia masuk sepuluh besar penyumbang pasukan (Troop/Police Contributing Countries) di UN PKO.

 

Peningkatan Peran Sipil dalam Pemeliharaan Perdamaian

 

Dalam pengertian tradisional peran UN PKO terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sampai usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun sekarang, misi UN PKO diharapkan dapat juga membawa misi yang lebih multidimensional dalam rangka mengimplementasikan perjanjian perdamaian secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

 

Dengan sifat peacekeeping yang semakin multidimensional, Indonesia juga mendorong pentingnya kontribusi pakar sipil dalam misi peacekeeping dan peacebuilding. Indonesia bersama Kanada merupakan co-chairs pada forum Consultative Group on Civilian Capacity Review (CGCCR). Indonesia juga telah memprakarsai resolusi mengenai civilian capacity in the aftermath of conflict pada SMU PBB (Maret 2012) yang disahkan secara konsensus. Selain itu pengalaman Indonesia dalam upaya mediasi di tingkat nasional maupun internasional menjadi potensi untuk mengirimkan pakar sipil dalam berbagai program peacebuilding PBB, seperti di bidang revitalisasi ekonomi dan basic safety and security.

 

Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP)

 

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 tahun 2011 tertanggal 29 November 2013, Presiden RI telah membentuk Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Pengarah), Menteri Luar Negeri (Ketua), Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Intelijen Negara. Sedangkan bertindak sebagai Sekretaris TKMPP dijabat oleh Ketua Pelaksana Harian, dalam hal ini telah ditunjuk Direktur Jenderal Multilateral, Kemlu. 

 

TKMPP mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional. Sedangkan untuk melaksanakan tugas itu, TKMPP melaksanakan fungsi: a). pengoordinasian perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghentian partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan dunia; b). penyiapan kajian komprehensif dan penyiapan rekomendasi tentang kebijakan bagi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan dunia; c). penyiapan dan perumusan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan mengenai partisipais Indonesia; d). pemantauan dan evaluasi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaan dunia.






AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Tabloid DiplomasiPidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidBuletin Komunitas ASEANDiplomasi Indonesia 2013
UNAOC6ASEAN Selayang PandangLPSEPedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh Pemda
Perpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEANQuAs edisi 4BSBI 2014
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan