Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Kerjasama Multilateral

G-20

Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi pada tahun 2007 merupakan dampak dari sistem arsitektur ekonomi dan keuangan internasional yang tidak berimbang terutama dalam hal regulasi sektor keuangan yang kurang accountable. Berawal dari krisis kredit perumahan (subprime mortgage crisis) di AS, lemahnya regulasi keuangan dan tingginya keterikatan sektor keuangan antar negara, khususnya produk derivatif keuangan, menyebabkan menjalarnya krisis negara maju ke negara berkembang lainnya. Efek domino krisis ekonomi tersebut turut menyeret sektor riil dan mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia.

 

Krisis ekonomi serupa pernah dialami kawasan Asia tahun 1997. Namun, krisis kali ini memiliki pengaruh yang lebih besar sehingga memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh dan kerjasama negara-negara di dunia. Krisis ekonomi dan keuangan global telah menghambat proses pembangunan terutama negara Least Developed Countries serta telah menyebabkan kemunduran pencapaian MDGs.

 

Namun, seiring dengan diberlakukannya berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian oleh pemerintah masing-masing negara, perekonomian global telah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan awal 2010, walaupun proses recovery diprediksi masih berjalan lambat mengingat sistem finansial yang masih lemah. Proses pemulihan juga tidak akan merata dirasakan per kawasan. Selain itu, terdapat kecenderungan di perekonomian negara maju bahwa perbaikan di sektor finansial kurang sejalan paralel dengan perbaikan di sektor riil dengan salah satu indikator utama yang memprihatinkan adalah semakin meningkatnya angka pengangguran.

 

Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah AS berinisiatif menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (G-20 Summit) bagi para pemimpin/kepala negara G-20 yang diadakan di Washington DC tanggal 15 November 2008. Krisis ekonomi global menyadarkan otoritas keuangan dan bank sentral berbagai negara bahwa integrasi sistem keuangan yang semakin erat membutuhkan adanya forum diskusi permanen yang intensif dalam rangka menciptakan stabilitas keuangan global melalui upaya pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan internasional. Keanggotaan G-20 terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.

 

Peran Indonesia dalam setiap KTT G-20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan (antara lain: usulan pembentukan global expenditure support fund, menghindari pembahasan exit strategy paket stimulus fiskal yang dapat merugikan negara berkembang, dan mendorong tercapainya konsensus selaku bridge builder). Lebih lanjut peran tersebut antara lain:

 

a. Indonesia dapat mengedepankan pendekatan konstruktif dalam pembahasan isu di G-20.

 

b. Semangat G-20 yang mendorong equality, trust building dan berorentasi solusi menjadikan forum G-20 menjadi forum yang demokratis di mana semua negara mempunyai kesempatan untuk speaking on equal footing dengan negara manapun. Indonesia perlu terus menjaga karakteristik dasar G-20 tersebut dari desakan dominasi ataupun pengerasan sikap/posisi dari negara-negara anggota G-20.

 

c. Pergeseran posisi Indonesia dari negara low income countries menjadi negara middle income countries serta dari negara penerima bantuan menjadi negara penerima sekaligus negara donor, membutuhkan penyesuaian profil Indonesia di dunia luar. Untuk itu, peran aktif Indonesia di G-20 menjadi penting karena G-20 dapat dijadikan sebagai wadah untuk instrumen politik luar negeri RI mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025.

 

d. Mengingat Indonesia mempunyai cukup banyak success stories dalam program pembangunan, partisipasi Indonesia dalam G-20 dapat digunakan untuk mengedepankan pengalaman Indonesia sebagai kontribusi global Indonesia dalam pembahasan forum G-20. Pada KTT Pittsburgh, misalnya, Indonesia menjadi contoh sukses pengalihan subsidi BBM tidak langsung menjadi subsidi langsung (program BLT). Indonesia dapat bekerjasama dengan Bank Dunia dan OECD untuk mengangkat berbagai success stories Indonesia.

 

Selama berlangsungnya krisis ekonomi global, secara umum kawasan Asia menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Beberapa negara berkembang di kawasan ini bahkan tetap dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat moderat yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, Indonesia bersama-sama negara di kawasan Asia Pasifik, perlu terus mendorong peran penting kawasan dalam proses recovery dan pertumbuhan ekonomi global.

 

Pada tahun 2014, G-20 berada di bawah keketuaan Australia. Tujuan utama Presidensi Australia pada G-20 tahun 2014 adalah untuk memperkuat pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Tiga tema utama Presidensi Australia adalah: 


-     Building growth by empowering the private sector;

-     Building resilience in the global economy; dan

-     Making the G-20 better.

Agenda growth di bawah jalur Sherpa adalah: trade, employment, development, dan energy. Sementara itu, agenda di jalur Finance yaitu investment in infrastructure, structural reform, tax, financial regulation, dan IMF reform. Agenda resilience the global economy adalah tax, IMF reform, sustainable energy, anti-corruption, dan financial regulation. Terkait upaya peningkatan efektivitas G-20, Australia menyampaikan pentingnya disiplin penentuan agenda, review terhadap working group dan memperkuat koherensi, dan persiapan KTT yang lebih baik.

 

Indonesia berkepentingan untuk mendorong koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. (Terakhir dimutakhirkan: 23 Januari 2014)




AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan